Ditemukan 20 dokumen yang sesuai dengan query
Gatot Goei, author
Nota Kesepahaman 5 (lima) badan nasional independen (Komnas HAM, Ombudsman RI, KPAI, LPSK dan Komnas Perempuan pada tahun 2016 bermaksud mendorong sistem pengawasan terhadap pelaksanaan Pasal 28 (G) ayat 2 UUD NRI 1945, yakni tentang Kebebasan setiap orang dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Namun sebagai badan nasional,...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T55332
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Nurjannah, author
Penyadapan dalam aspek penegakan hukum menjadi hal krusial karena berkaitan pembatasan hak asasi manusia terutama kebebasan pribadi (privacy right). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif besifat preskriptif, mengenai pengaturan kewenangan penyadapan KPK yang disesuaikan dengan menggunakan the international principles of the application of human rights in communication surveillance. Fokus...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Dhief F. Ramadhani, author
ABSTRAK
Hak kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia yang tidak boleh dibatasi dalam keadaan apapun. Hak kebebasan beragama tidak hanya mencakup kebebasan setiap manusia untuk memilih keyakinan yang menurutnya benar, namun juga termasuk hak bagi tiap-tiap manusia untuk mengekspresikan keyakinannya dan juga hak untuk menjalankan segala ajaran agama atau kepercayaan yang...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S439
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Soerjono Soekanto, author
Bandung: Alumni, 1980
346.015 SOE i
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Soerjono Soekanto, author
Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989
346.015 SOE i
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Jayawickrama, Nihal, author
Since the proclamation of the Universal Declaration of Human Rights, over 165 countries have incorporated human rights standards into their legal systems: the resulting jurisprudence from diverse cultural traditions creates new dimensions to concepts first articulated in 1948. In this revised second edition, Nihal Jayawickrama draws on extensive sources to...
United Kingdom: Cambridge University Press, 2017
e20529215
eBooks Universitas Indonesia Library
Damanik, Gabriel Stevent, author
ABSTRACT
Penelitian dilakukan untuk dapat menjawab mengenai kewenangan pembentukan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) No. 32 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan Melalui Jalur Nonlitigasi berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan non-litigasi berdasarkan konsep pengujian peraturan perundang-undangan maupun penilaian penerapan peraturan perundang-undangan,...
2019
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Herman Murrad, author
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1987
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Satya Arinanto, author
Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2008
323.4 SAT r
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Titik Daryani, author
ABSTRAK
Hak-hak tersangka dan terdakwa dalam KUHAP
sejalan dengan pengakuan hak asasi manusia (HAM).
Berdasarkan demikian seorang tersangka dan terdakwa
tidak dapat dianggap bersalah sebelum dinyatakan oleh
keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
pasti. Perlindungan tersangka dan terdakwa dari
kesewenangan penegak hukum dalam menjalankan tugas dan
wewenangnya harus dapat dilaksanakan dalam peradilan
pidana. Namun kesenjangan hak tersangka dan terdakwa
dapat...
2005
T36940
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library