Hasil Pencarian

Ditemukan 29 dokumen yang sesuai dengan query

Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 1978

Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1978

R 342.02 IND k

Buku Referensi Universitas Indonesia Library

Safrizal Arifin, author

Eksistensi dan prospek utusan golongan dalam majelis permusyawaratan rakyat ditinjau dari sudut hukum tata negara

Depok: Universitas Indonesia, 2000

S25507

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

F. Sugeng Istanto

Fungsi Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara dalam undang-undang dasar 1945 / F. Sugeng Istianto

Jogjakarta: Karyaputra, 1971

342.991 SUG f

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Yunita Rhamadani, author

Implikasi hukum atas kedudukan hukum ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan = Legal implication to the possition of MPR decree regarding to Law number 12 year 2011 concerning forming of legislation / Yunita Rhamadani

ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai sistem ketatanegaraan Indonesia setelah terjadinya Perubahan UUD 1945, karena terjadi perubahan penting terutama pada perubahan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) baik dari segi fungsi maupun struktur. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, dan pemegang kedaulatan rakyat. Perubahan tersebut berpengaruh terhadap hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia....

Universitas Indonesia, 2013

T34597

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Biondi Insani, author

Analisis kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam mengubah konstitusi di Indonesia = Analysis on Majelis Permusyawaratan Rakyat authority to amend constitution in Indonesia

ABSTRAK
Hampir setiap negara yang memiliki konstitusi tertulis memiliki cara untuk mengubah konstitusi yang diatur di dalam konstitusi tersebut. Di Indonesia, berdasarkan Pasal 37 UUD 1945, perubahan konstitusi dilakukan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat. Namun, pada masa Orde Baru, Undang-Undang Dasar 1945 atau konstitusi tertulis di Indonesia, diperlakukan sakral dan dikehendaki untuk...

2017

S68920

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Maria Widyaningsih, author

Eksistensi ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam hierarki perundang-undangan pasca perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan adanya fakta hukum mengenai Tap MPR yang saat ini masih berlaku sebagai produk hukum dari MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara, sedangkan tata urutan peraturan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun tidak memasukkan Tap MPR sebagai peraturan perundang-undangan....

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T18233

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Fahrurrahman, author

Analisis kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam pengisian jabatan presiden yang berhalangan tetap menurut Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 = Analysis of the authority of the people's consultative assembly in filling the position of the president who is permanently incapacitated according to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia

Pengisian jabatan presiden dan wakil presiden merupakan aspek utama pada sistem pemerintahan presidensial. Saat ini, mekanisme pengisian jabatan presiden dan wakil presiden Indonesia dilakukan melalui pemilihan umum. Namun, UUD NRI 1945 masih memberikan kewenangan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menyelenggarakan sidang pemilihan wakil presiden jika terjadi kekosongan jabatan atau pemilihan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ketetapan-ketetapan majelis permusyawaratan rakyat republik Indonesia Maret 1983

Jakarta: KORPRI Unit Set. JEN. MPR, 1983

342.05 KET (1)

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Proses pembahasan rancangan undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD / Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat

Jakarta: Sek Jen DPR RI, 2013

R 342.05 IND p I

Buku Referensi Universitas Indonesia Library

Analisis penguatan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga parlemen dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia

Apa yang dikemukakan Montesquie dan John Locke maka terdapat perbedaan dalam melaksanakan "pemisahan kekuasaan" dalam sebuah negara. Jika teori Montesquie yang dijadikan pedoman, maka kekuasaan eksekutif, legislative, dan yudisial memiliki kedudukan yang setara, akan tetapi jika teori pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh John Locke yang digunakan, maka diantara 3 (tiga)...

Universitas Indonesia, 2011

MK-Pdf

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian