Hasil Pencarian

Ditemukan 24 dokumen yang sesuai dengan query

Muchammad Zaidun, author

Handbook on standing orders and parliamentary ethics

Jakarta : UNDP, [ tt ]

R 328.598 MUC h

Buku Referensi Universitas Indonesia Library

Satya Arinanto, author

Handbook on constituent relations and representation

Jakarta : UNDP, [date of publication no identified]

R 328.598 SAT h

Buku Referensi Universitas Indonesia Library

Hilary Bernadetha Rangan Pasulu, author

Analisis agenda setting Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) sebagai bentuk konstruksi sosial realitas studi tinjauan kriminologi konstitutif terhadap praktik agenda setting = Republic of Indonesia parliament agenda setting analysis as society's social construction of reality study of constitutive criminology for agenda setting

ABSTRAK
Skripsi ini membahas praktik agenda setting oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI dalam kerangka pemikiran Kriminologi Konstitutif. Penelitian ini menggunakan teori kriminologi konstitutif sebagai teori utama dan teori agenda setting sebagai teori pendukung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan, teknik pengumpulan data berupa wawancara tidak...

2017

S67799

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Fatmawati, author

Hubungan kerja DPD dan DPR dalam pembentukan UU / Fatmawati

[Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ], 2009

MK-Pdf

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Fatmawati, author

Analysis on the control of the dewan perwakilan daerah (regional representatives council) the republic of indonesia / Fatmawati

The Dewan Perwakilan Daerah (Regional Representatives Council - DPD) and the Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives - DPR) are institutions which represent the people in the parliament of the Republic of Indonesia. However, these two institutions do not have equal powers, including the powers related to the control function....

[University of Indonesia, Faculty of Law;, ], 2012

pdf

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Siti Haniatunnisa, author

Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam pembahasan penetapan RUU PERPU menjadi Undang-Undang = T(Territory Representative) representative in the second reading in the parliamentary proceeding to pass the bill of the emergency law as parliamentary act

Tesis ini membahas mengenai Kewenangan dan keikutsertaan DPD didalam Proses pembahasan penetapan RUU Perppu menjadi UU di DPR. salah satu RUU yang dibahas untuk mendapat persetujuan bersama oleh DPR dan Presiden ialah RUU tentang Penetapan Perppu menjadi Undang-Undang.Namun, Selama ini, DPD tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan RUU tersebut. Padahal, materi...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T43103

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sutan Sorik, author

Rekonstruksi Relasi Dewan Perwakilan Rakyat dengan Dewan Perwakilan Daerah terkait Pengawasan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara = Reconstruction of the Relations between the DPR and the DPD regarding Budget Oversight

Pasal 22D ayat (2) dan (3) serta Pasal 23 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945 menempatkan konstruksi relasi DPR dengan DPD terkait Pengawasan atas APBN tidak berimbang. Kewenangan DPD yang diberikan sangat lemah, menempatkan DPD hanya sebagai supporting system bagi DPR di Parlemen. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi perbandingan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Gitta Nur Wulan, author

Fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstiusi nomor 79/PUU-XII/2014 = The function of legislation of DPD after MK decision NO 79/PUU-XII/2014

ABSTRAK
Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidang transportasi merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren yang didapatkan secara atribusi dengan bersumber pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Atas dasar hal tersebut, Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidang Transportasi pada pelaksanaannya dapat dibagi dalam kewenangan perencanaan; kewenangan penyelenggaraan dan kewenangan evaluasi. Dalam perkembangannya,...

2016

S63076

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Syamsudnin Haris, author

Kantor anggota DPD RI dan hubungan dengan daerah

Jakarta: United Nations Development Programme (UNDP), 2010

328.598 SYA k

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Hubungan kelembagaan negara antara DPR dengan DPD : suatu studi analisis terhadap pelaksanaan pasal 22D UUD negara RI tahun 1945

Universitas Indonesia, 2006

S25476

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian