Ditemukan 29 dokumen yang sesuai dengan query
Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1978
R 342.02 IND k
Buku Referensi Universitas Indonesia Library
Safrizal Arifin, author
Depok: Universitas Indonesia, 2000
S25507
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
F. Sugeng Istanto
Jogjakarta: Karyaputra, 1971
342.991 SUG f
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Yunita Rhamadani, author
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai sistem ketatanegaraan Indonesia setelah terjadinya Perubahan UUD 1945, karena terjadi perubahan penting terutama pada perubahan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) baik dari segi fungsi maupun struktur. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, dan pemegang kedaulatan rakyat. Perubahan tersebut berpengaruh terhadap hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia....
Universitas Indonesia, 2013
T34597
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Muhammad Biondi Insani, author
ABSTRAK
Hampir setiap negara yang memiliki konstitusi tertulis memiliki cara untuk mengubah konstitusi yang diatur di dalam konstitusi tersebut. Di Indonesia, berdasarkan Pasal 37 UUD 1945, perubahan konstitusi dilakukan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat. Namun, pada masa Orde Baru, Undang-Undang Dasar 1945 atau konstitusi tertulis di Indonesia, diperlakukan sakral dan dikehendaki untuk...
2017
S68920
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Maria Widyaningsih, author
Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan adanya fakta hukum mengenai Tap MPR yang saat ini masih berlaku sebagai produk hukum dari MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara, sedangkan tata urutan peraturan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun tidak memasukkan Tap MPR sebagai peraturan perundang-undangan....
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T18233
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Fahrurrahman, author
Pengisian jabatan presiden dan wakil presiden merupakan aspek utama pada sistem pemerintahan presidensial. Saat ini, mekanisme pengisian jabatan presiden dan wakil presiden Indonesia dilakukan melalui pemilihan umum. Namun, UUD NRI 1945 masih memberikan kewenangan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menyelenggarakan sidang pemilihan wakil presiden jika terjadi kekosongan jabatan atau pemilihan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Jakarta: KORPRI Unit Set. JEN. MPR, 1983
342.05 KET (1)
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Jakarta: Sek Jen DPR RI, 2013
R 342.05 IND p I
Buku Referensi Universitas Indonesia Library
Apa yang dikemukakan Montesquie dan John Locke maka terdapat perbedaan dalam melaksanakan "pemisahan kekuasaan" dalam sebuah negara. Jika teori Montesquie yang dijadikan pedoman, maka kekuasaan eksekutif, legislative, dan yudisial memiliki kedudukan yang setara, akan tetapi jika teori pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh John Locke yang digunakan, maka diantara 3 (tiga)...
Universitas Indonesia, 2011
MK-Pdf
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library