Hasil Pencarian

Ditemukan 50 dokumen yang sesuai dengan query

Yudie Reza Haryansyah, author

Pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan terhadap perceraian pada perkawinan campuran (analisis kasus putusan No. 020/Pdt/G/1990/PN/Jkt.Sel)

Menjelang era globalisasi, membuka kemungkinan terjadi suatu perkawinan campuran. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan campuran adalah perkawinan antara seorang warga negara Indonesia dengan seorang warga Negara Asing. Dalam setiap perkawinan, ada saja kemungkinan timbul suatu kesalahpahaman sehingga mengakibatkan putusnya suatu perkawinan. Untuk pasangan yang berbeda warga negara terjadi...

2007

T19101

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Pitulayang S.A. Mukadis, author

Perbedaan sikap tiga generasi terhadap perkawinan interkultural

Studi ini untuk mengetahui apakah sikap antara generasi anak/cucu, generasi orangtua, dan generasi kakek/nenek berbeda secara signifikan terhadap perkawinan interkultural. Penelitian dilakukan pada 90 orang subyek yang terdiri dari 30 orang generasi anak/cucu, yang berusia sekitar 19-25 tahun, 30 orang generasi orangtua, dan 30 generasi kakek/nenek. Menggunakan teknik incidental sampling....

Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2001

S2951

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Noviyanti Amalia Sappali, author

Akibat hukum perceraian terhadap harta benda dalam perkawinan campuran beda kewarganegaraan (analisis putusa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 316 K/AG/2015) = The law effects of divorce against possessions of property in mixed marriage of different citizenship supreme court decision (analysis Republic of Indonesia Number 316 K/AG/2015)

Warga Negara Indonesia pelaku perkawinan campuran tidak boleh memegang Hak Milik, atau Hak Guna Bangunan (HGB), atau Hak Guna Usaha (HGU), kecuali yang bersangkutan mempunyai perjanjian perkawinan sebelum menikah, yang mengatur mengenai pemisahan harta kekayaan. Larangan Pemindahan Hak Milik Atas Tanah Kepada Warga Negara Asing yaitu, Pasal 21 ayat (3)...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T46428

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Tasha Kartika Larasati, author

Pembatalan perkawinan campuran yang dilakukan berdasarkan atas dokumen palsu: analisis putusan nomor 586/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. = Annulment of mixed marriage based on false document: analysis of decision number 586/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Di Indonesia, perkawinan merupakan sesuatu yang sakral dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang tersebut selain diatur mengenai perkawinan antara sesama warga negara Indonesia, diatur pula mengenai perkawinan dengan warga negara asing yang di dalam undang-undang disebut dengan perkawinan campuran. Perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

S66075

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Tienni, author

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian yang perkawinannya dicatatkan di kantor urusan agama dan kantor catatan sipil analisis kasus: putusan pengadilan agama Jakarta Selatan nomor 1397/pdt.g/2000/pajs dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 142k/ag/2002

Dalam perkembangannya, perkawinan beda agama banyak terjadi dan kita jumpai di dalam kehidupan bermasyarakat. Di dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak ada mengatur secara lengkap dan jelas mengenai perkawinan beda agama hanya tersirat pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang Undang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006

T16539

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rinaldi Wiriawan, author

Peran Aliansi Pelangi Antar Bangsa dalam Mempengaruhi Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan = The Role of Aliansi Pelangi Antar Bangsa in Affecting Law Making Process of Law Number 12 Year 2006 About Citizenship

Aliansi Pelangi Antar Bangsa yang terdiri dari berbagai komunitas perkawinan campuran di dalamnya adalah organisasi masyarakat sipil yang memiliki kepentingan dan misi yang sama untuk memperjuangkan perubahan UU kewarganegaraan khususnya UU No. 62 Tahun 1958 yang dianggap masih mengandung diskriminasi terhadap pelaku perkawinan campuran. Untuk mencapai tujuan ini APAB harus...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2019

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Difa Marsya Meirina, author

Analisis Perbandingan Perjanjian Perkawinan dalam Perkawinan Campuran di Indonesia dan Texas, Amerika Serikat = Comparative Analysis about Prenuptial Agreement on Mixed Marriage in Indonesia and Texas, United States of America

Perjanjian perkawinan belum diketahui secara luas oleh masyarakat Indonesia. Meskipun demikian, perjanjian perkawinan dapat dianggap penting terutama dalam perkawinan campuran mengingat dampak yang dihasilkan dari perkawinan itu sendiri cukup besar. Skripsi ini membahas mengenai pengaturan perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran di Indonesia yakni dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library