Ditemukan 86 dokumen yang sesuai dengan query
Rima Monika, author
ABSTRAK
Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 20011- 2025 merupakan politik pembangunan ekonomi Indonesia yang didasari pada Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dalam pelaksanaan MP3EI didasarkan oleh Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025. Dalam pelaksanaankegiatan MP3EI terdapat berbagai...
Universitas Indonesia, 2013
T32658
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Ida Bagus Rahmadi Supanca, author
Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2011
332.6 IND k
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Panjaitan, Hulman, author
Jakarta: Indo Hill Co, 2007
346.092 PAN k (1)
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Jakarta: The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program, 2010
343INDI003
Multimedia Universitas Indonesia Library
Hammam Rafi Prayoga, author
ABSTRAK
Pengelolaan dana haji melalui investasi pada sektor infrastruktur merupakan solusi Pemerintah untuk mengembangkan dana haji yang terkumpul. Keseriusan Pemerintah saat ini telah terlihat dengan dibentuknya Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang bertugas untuk mengelola dana haji. Permasalahan yang menjadi bahasan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan dana haji melalui...
2018
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
...
Jakarta: The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program, 2010
343INDI004
Multimedia Universitas Indonesia Library
Djakarta: Pos Tiga , 1971
346.598 DOM
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Putri Wulandari, author
Skripsi ini membahas mengenai perizinan penanaman modal dengan studi yang dilakukan di Provinsi DKI Jakarta. Di dalamnya akan dibahas mengenai bagaimana pembagian kewenangan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam pembagian urusan pemerintahan bidang penanaman modal, serta implementasi penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di Provinsi DKI Jakarta....
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
S25527
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Maulana Hasanuddin, author
Penanaman modal asing secara langsung di Indonesia harus dilakukan dalam bentuk pendirian perusahaan joint venture antara investor asing dengan investor nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Selain berdasarkan adanya ketentuan Undang-undang, pendirian perusahaan joint venture juga dilakukan berdasarkan pertimbangan politik, ekonomi, sosial dan budaya...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
T37829
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Xaverius Faroid Tody, author
Salah satu syarat kepailitan adalah utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Arti hutang sudah jatuh tempo artinya hutang sudah lewat waktu pembayaran yang disepakati bersama antara debitur dan kreditur. Batas tanggal terakhir dalam arti pailit adalah utang yang telah lewat waktu pelunasannya karena sudah disepakati, dipercepat pembayarannya atau...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
