Hasil Pencarian

Ditemukan 105 dokumen yang sesuai dengan query

R. Hendro Santoso, author

Peninjauan kembali atas putusan peninjauan kembali perkara perdata : studi kasus peninjauan kembali atas peninjauan kembali perkara perdata = The judicial review towards the decision of judicial review of civil case : a study case of the judicial review towards the decision of judicial review of civil case whoever filing a civil suit to the court will surely expect to obtain solution

Siapapun yang mengajukan sengketa perdata ke pengadilan tentu berharap untuk mendapatkan pemecahan atau penyelesaian. Berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S44482

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Fessy Farizqoh Alwi, author

Analisis putusan peninjauan kembali kasus persaingan curang terhadap pendaftaran nama domain Mustika-Ratu.com oleh kompetitor

Ketika Internet telah menjadi suatu media komunikasi dan teknologi yang merambah segala aspek sosial ekonomi termasuk perdagangan barang dan jasa, maka mulailah timbul berbagai persoalan-persoalan hukum yang berkaitan dengan dunia internet. Salah satunya adalah sengketa nama domain. Seringkali terdapat pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan dengan merugikan orang lain terkait dengan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

T19566

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Pasaribu, Winner, author

Putusan pemidanaan yang tidak mengindahkan putusan mahkamah konstitusi (studi kasus : putusan no.1110 k/pid.sus/2012) = Criminal judgement ignored the constitutional court judgement (case study : supreme court judgement no.1110 k/pid.sus/2012)

Dalam negara berbentuk civil law, hakim merupakan corong undang- undang. Oleh karena itu dalam menjatuhkan putusan pidana, hakim berpedoman pada ketentuan undang-undang pidana (baik materil maupun formil). Disisi lain, Indonesia mengenal mekanisme pengujian undang-undang terhadap konstitusi yang memberikan kepada Mahkamah Konstitusi suatu wewenang menghapus ketentuan undang-undang, baik ayat, pasal atau...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

S59641

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Panjaitan, Ellyzabeth Panjialita , author

Upaya Hukum Peninjauan Kembali Kedua Kali Terhadap Putusan Peninjauan Kembali Yang Amar Putusan Sebelumnya Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) = Judicial review on a decision of the judicial review was have been declared unacceptable (Niet Ontvankelijke Verklaard)

Skripsi ini membahas mengenai peninjauan kembali terhadap putusan peninjauan kembali yang sebelumnya telah dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana diatur dalam SEMA No. 4 Tahun 2014 dengan memenuhi syarat-syarat, di antara putusan peninjauan kembali pertama telah diputus dengan tidak berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2012 dan kewajiban terpidana atau pemohon untuk...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Sri Soemantri Martosoewignjo, author

Hak menguji materiil di Indonesia

Bandung: Alumni, 1972

340.598 SRI h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Sri Soemantri Martosoewignjo, author

Hak menguji material di Indonesia

Bandung: Alumni, 1986

340.598 SRI h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Sri Soemantri Martosoewignjo, author

Hak uji material di Indonesia

Bandung: Alumni, 1997

340 SRI h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Samsul Wahidin

Hak menguji materiil menurut UUD 1945 / Samsul Wahidin

Jakarta: Cendana Press , 1984

347.012 SAM h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Nur Syamsiati D., author

Legal standing dewan perwakilan daerah dan ketiadaan norma dalam perkara pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar 1945 di mahkamah konstitusi (studi kasus putusan MK No. 10PUU.VI/2008)

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (2a) perubahan ketiga UUD 1945, kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dari empat kewenangan Mahkamah Konstitusi,...

Depok: Universitas Indonesia, 2008

S22591

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Jimly Asshiddiqie, 1956-, author

Hukum acara pengujian undang-undang

Jakarta: Yasrif Watampone, 2005

347.012 JIM h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian