Hasil Pencarian

Ditemukan 105 dokumen yang sesuai dengan query

Endang Kumolosari, author

Tinjauan yuridis mengenai upaya hukum peninjauan kembali terhadap suatu putusan peninjauan kembali (studi kasus putusan MA No. 4/PK/Pid/2000 dan No. 66/PK/Pid/2002

Pemberian hak terhadap terpidana untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali yang diatur dalam Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana adalah dijiwai dan dilandasi oleh semangat dan cita-cita untuk melindungi hak-hak terpidana sebagai warga negara dengan tujuan terciptanya proses hukum yang adil. Undang-undang membatasi pelaksanaan Peninjauan Kembali...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Irfan Nur Rachman, author

Pseudo judicial review dalam perkara perselisihan hasil pemilukada di Mahkamah Konstitusi = Pseudo judicial review in matters of dispute the results of local election in the Constitutional Court / Irfan Nur Rachman

ABSTRAK
Judicial review adalah kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 yang merupakan salah satu kewenangan Mahkamah konstitusi. Dalam perkara pengujian undangundang, Mahkamah Konstitusi dapat saja mengesampingkan, membatalkan atau memaknai materi muatan pasal/ayat/bagian dari sebuah undang-undang. Namun dalam perkembangan hukum acara di Mahkamah Konstitusi, ternyata dalam perkara Pemilukada Mahkamah Konstitusi melakukan pseudo judicial review (pengujian undang-undang semu)...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42802

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Simbolon, Dini Indrawati, author

Perubahan Status Perguruan Tinggi Negeri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 Terkait Judicial Review UU Badan Hukum Pendidikan = The Change of State Universities Status post Constitutional Court Decision Number 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 related to Judicial Review the act of Educational Legal Entities

[ABSTRAK
Mahkamah Konstitusi membatalkan UU nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) karena dinilai melanggar UUD NRI Tahun 1945. Negara bertanggungjawab atas pengaturan pengelolaan Perguruan Tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sedangkan warganegara dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Perguruan Tinggi sebagai lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42275

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Engkus Rachmawan, author

Tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan usaha simpan pinjam di sebuah koperasi serba usaha (studi kasus pada koperasi guru dan karyawan madania) = Implementation of judicial review against business credit in a multipurpose cooperative enterprises a (case study on teachers and employees cooperative madania)

Salah satu cara untuk mengatasi krisis ekonomi yang berkepanjangan yaitu dengan memperkokoh perekonomian nasional. Hal ini dapat ditempuh dengan mengembangkan sektor usaha swasta, baik sektor usaha formal maupun sektor usaha informal, termasuk di dalamnya adalah koperasi. Koperasi adalah suatu bentuk kerjasama dalam lapangan perekonomian..Koperasi perlu mendapat perhatian yang cukup dari...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Fenny Kusumaningtyas, author

Pertanggunganjawaban Sebuah Badan Hukum atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Mitran Kerjanya "(Studi Putusan Nomor 20/PDT.G/2014/PN.SBR JO Putusan PT Bandung NO. 118/2015/PT.BDG JO Putusan MA NO. 3125/K/PDT/2015 JO Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 489/PK/PDT/2018)" = Liability of a Legal Entity for Acts Against Law Carried Out by Its Partners” (Study Decision No. 30/Pdt.G/2014/PN.Sbr jo Decision of PT Bandung No. 118/Pdt/2015/PT.BDG jo Supreme Court Decision No. 3125/K/PDT/2015 jo Supreme Court Review Decision No. 489

Koperasi menjadi bagian dari tata susunan ekonomi, yang berarti dalam kegiatannya koperasi turut mengambil bagian bagi terwujudnya kehidupan ekonomi yang sejahtera baik bagi orang-orang yang menjadi anggotanya itu sendiri atau pun masyarakat sekitarnya. Koperasi memiliki peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari masyarakat yang perekonomiannya terbatas. Dalam rangka...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Faradila Utami, author

Pengajuan Pembatalan Penetapan Pengampuan oleh Terampu (Studi Putusan No. 13/PDT.G/2018/PN.SPN, Putusan Banding No. 75/PDT/2018/PT.JMB, dan Putusan Peninjauan Kembali No. 714 K/PDT/2019) = Application for Cancellation of Conservatorship Decision by the Curandus (Study of Decision Number 13/PDT.G/2018/PN.SPN, Appeal Decision Number 75/PDT/2018/PT.JMB, and Judicial Review Decision Number 714 K/PDT/2019)

Pengaturan pengampuan saat ini tidak hanya diatur melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun juga undang-undang lain seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam Putusan Banding No. 75/PDT/2018/PT.JMB, Majelis Hakim telah mengabulkan pembatalan penetapan pengampuan yang diajukan oleh Terampu. Penyusunan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library