Ditemukan 105 dokumen yang sesuai dengan query
Jimly Asshiddiqie, 1956-, author
Jakarta: Sinar Grafika, 2010
342.02 JIM m
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Mohammad Mahrus Ali, author
[ABSTRAK
Pengujian norma konkret dalam putusan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada dasarnya tidak menjadi kewenangan MK. Pengujian terhadap norma secara teoritis haruslah bertitiktolak dari norma abstrak sebagai implikasi kedudukan MK yang menjadi pengadilan norma dan mengujinya terhadap konstitusi. Untuk menilai konstitusionalitas norma undang-undang, maka norma abstraklah yang seharusnya ditafsirkan...
2015
T43091
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Judicial review yang digagas oleh Muhammad Yamin dalam Rapat BPUPKI pada tahun 1945 namun hal itu tidak diterima. Judicial review merupakan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK), gagasan tersebut dapat dikatakan sebagai cikal bakal MK. Dalam KRIS 1949 judicial review mendapatkan wadah konstitusional namun dalam bentuk pengujian peraturan perundang-undangan tingkat...
JLI 6:3 (2009) (1)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
The problem of children outside of marriage recently is to be an interested conversation in the middle of discussion between legal norm, religion and human rights. In a religious perspective, the issue of children outside of marriage has been determined, which is related to civil matters with his mother. Meanwhile,...
EDISMIKA 5:1 (2013)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Mahariyani Guyandi, author
Proses kepemilikan rumah oleh masyarakat tidak lepas dari transaksi jual beli tanah dan bangunan yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan, termasuk Undang - Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA). Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UUPA telah ditetapkan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air...
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T45946
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Smith, Tara, 1961-, author
New York : Cambrigde University Press , 2015
347.012 SMI j
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Roosmaya Abubakar, author
ABSTRAK
Pemutusan Hubungan Kerja PHK kerap menimbulkan masalah, khususnya disebabkan oleh pengusaha dengan alasan efisiensi. Undang - Undang tidak melarang pengusaha melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja karena alasan efisiensi. Namun banyak pihak baik pemerintah, praktisi hukum, pengusaha, maupun pekerja/buruh salah dalam mengartikan PHK dengan alasan efisiensi sebagaimana diatur dalam Undang ndash;...
2017
T48679
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2004
342.039 HUK
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Noneng Hodijah, author
Penelitian ini berangkat dari suatu asumsi bahwa masyarakat adat Minangkabau menganut sistem matrilineal, yaitu suatu ketertiban masyarakat dimana kekerabatan dihitung menurut garis ibu semata-mata. Salah satu ciri sistem ini adalah hak-hak dan pusaka diwariskan oleh mamak kepada kemenakannya yaitu saudara laki-laki ibu kepada anak dari saudara perempuan. Termasuk dalam hal...
Depok: Universitas Indonesia, 2004
T16396
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Rahmi Yunitasari, author
Menurut pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat". Jasa Notaris sebagai Pejabat Umum yang membuat akta-akta otentik sangat dibutuhkan dalam kegiatan usaha perbankan, salah...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T45259
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
