Hasil Pencarian

Ditemukan 183 dokumen yang sesuai dengan query

Iman Soepomo, author

Pengantar hukum perburuhan

Jakarta: Djambatan, 1970

344.01 IMA p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Abdul Rachman Budiono, author

Hukum perburuhan di Indonesia

Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995

344.01 ABD h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Priya Lukdani, author

Analisis Pemberhentian Anggota Direksi Perseroan Terbatas Menurut Hukum Perusahaan Indonesia Dikaitkan Dengan Pemutusan Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 197 K/Pdt.Sus/2010 Antara PT. National Utility Helicopter Melawan Ridwan Ramli) = Analysis Dismissal Board of Member Directors Limited Liability Company Legal Indonesia Associated With Termination of Employment According to Indonesian Labor Law (Study of the Supreme Court ruling. 197 K/Pdt.Sus/2010 Between PT. National Utility Helicopter Against Ridwan Ramli)

Penelitian ini membahas mengenai masalah sifat hubungan hukum antara Direksi dengan Perseroan Terbatas. Apakah pemberhentian Direksi Perseroan Terbatas dari jabatannya sebagai Direksi adalah juga merupakan pemutusan hubungan kerja menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Permasalahan yang dikaji adalah mengenai sifat hubungan hukum (legal nature) antara Direksi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S47279

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Roosmaya Abubakar, author

Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No 012/PUU-I/2003 Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja arena Kesalahan Berat = The Impact of Indonesian Constitutional Court Decree No 012/PUU-I/2003 to Employment Termination Due Serious Major Misconduct

Sejak adanya krisis moneter dan ketidakstabilan politik nasional Indonesia pekerja sangat memerlukan perlindungan hukum mengingat Indonesia adalah negara hukum Dampak krisis moneter diantaranya adalah adanya penutupan perusahaan adanya pemutusan hubungan kerja secara besar besaran atau adanya efisiensi tenaga kerja Salah satu bentuk perlindungan hukum yang dibutuhkan oleh pekerja adalah kepastian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S46722

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Enny Ika Puspita, author

Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Mendapatkan Upah Di Bawah Upah Minimum Provinsi Di Kantor Notaris X Wilayah Jakarta Timur = Legal protection for workers who earn below wages Provincial Minimum Wage at Notary Office X East Jakarta Region

Minimnya perlindungan atas hak pekerja perihal upah mengakibatkan pekerja di kantor Notaris X masih memperoleh upah di bawah upah minimum Provinsi DKI Jakarta. Upah ialah imbalan yang diberikan oleh perusahan kepada seseorang atas jasa kerja yang dilakukannya untuk melaksanakan pekerjaan tertentu di perusahaan yang dimaksud. Upah yang layak bagi pekerja...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Soetiksno, author

Ichtisar singkat perundang-undangan perburuhan di Indonesia

Djakarta: Yasaguna , 1965

331.026 91 SOE i

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Simposium hukum perindustrian : Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Ujung Pandang 1 s/d 3 Nopember 1976

Bandung: Binacipta, 1976

338.026 SIM

Buku Teks Universitas Indonesia Library

F.X. Djumialdji, author

Himpunan peraturan perundangan ketenagakerjaan bidang jaminan sosial

Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993

331 DJU h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Urip Giyono, author

Pembaharuan hukum ketenagakerjaan di Indonesia: penetapan upah minimum regional berbasis keadilan Pancasila

Depok: Rajawali Pers, 2021

344.01 URI p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Adela Disa Maharani Putri, author

Klausula syarat objektif dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) pada pemutusan hubungan kerja (PHK) analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 732K/PDT.SUS-PHI/2021 = Objective terms clause in specific time work agreement analysis of Supreme Court Decision Number 732K/PDT.SUS-PHI/2021

Klausul syarat objektif menjadi ketentuan wajib dalam membuat perjanjian kerja yang dibuat pekerja dan pemberi pekerja. Tulisan ini mencakup segala analisis mengenai perjanjian kerja yang bertentangan dengan syarat objektif yaitu perundang-undangan terdapat memuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 732K/PDT.SUS-PHI/2021. Penulisan ini menggunakan metode penelitian doktrinal. Dalam putusan ini pemenuhan klausul...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian