Hasil Pencarian

Ditemukan 453 dokumen yang sesuai dengan query

Larasati, author

Peralihan hak milik atas tanah adat yang belum bersertifikat dan pendaftaranya menurut hukum tanah Nasional

Sebelum Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) terjadi dualisme hukum tanah di Indonesia. Dalam arti diakuinya Hukum Tanah Adat yang bersumber pada Hukum Adat dan peraturan-peraturan mengenai tanah yang didasarkan pada Hukum Barat. Setelah berlakunya UUPA maka berakhirlah masa dualisme hukum tanah yang berlaku di Indonesia menjadi suatu unifikasi. Hukum Tanah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001

S20882

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Simanjuntak, Christin Novalia, author

Perbuatan Hukum Jual Beli yang Mengandung Kepalsuan Identitas (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1076 K/Pdt/2020) = Legal Acts of Sale and Purchase Containing Falsehood Identity (Case Analysis of Putusan Mahkamah Agung Number 1076 K/Pdt/2020)

Perjanjian jual beli wajib dilakukan oleh pihak yang berwewenang agar perjanjian tersebut sah dan tidak batal demi hukum. Saat melaksanakan suatu proses peralihan hak atas tanah dengan jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak penjual maupun pihak pembeli agar dapat dilaksanakannya...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Fitriana Maghfirah, author

Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Yang Beritikad Baik Dalam Pelaksanaan Jual Beli Tanah Dibawah Tangan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 28/Pdt.G/2020/Pn. Clp) = Legal Protection for Buyers with Good Intentions in the Implementation of the Sale and Purchase of Underhanded Land (Case Study Of The Cilacap District Court Decision Number 28/Pdt.G/2020/Pn. Clp)

Jual beli tanah adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan cara pemindahan hak dengan bersamaan dengan pelunasan atau pembayaran harga sebagaimana telah disepakti dalam perjanjian. Dalam hal ini jual beli tanah dilaksanakan tanpa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau dilaksanakan secara dibawah tangan, dengan pembuktian atas perjanjian jual beli dibawah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Stephani Dwi Sari, author

Sengketa tumpang tindih tanah girik dengan tanah hak guna bangunan : tinjauan yuridis terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara nomor 01/G.TUN/2005/PTUN.JKT tanggal 19 Mei 2005 juncto nomor 141/B/2005/PT.TUN.JKT tanggal 12 Mei 2006 = Overlapping dispute of girik land and land with right to build : judicial review against the Decision of the Administrative Court number 01/G/TUN/2005/PTUN.JKT dated 19 May 2005 in conjunction with the Decision number 141/B/2005/PT.TUN.JKT dated 12 May 2006

Seseorang yang telah memiliki sertipikat Hak Atas Tanah tetap dapat digugat oleh pihak lain yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut. Permasalahan yang diangkat pada tesis ini adalah mengenai Putusan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap namun tidak dapat dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional Jakarta Timur dan mengenai...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T35269

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Menuju Tertib Administrasi Pertanahan Tingkat Kecamatan

Depok: PT Raja Buana Pusaka, 2022

346.04 MEN

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Ade Tiffany Pasha, author

Pelaksanaan perpanjangan jaminan terhadap tanah hak milik yang hak tanggungannya telah berakhir (studi Sertipikat Hak Milik Nomor 1391/Kel.20 Ilir II Provinsi Sumatera Selatan) = The extension of rights on land that the rights of pledge had ended (Certificate Study of Right of Ownership Number 1391/Kel.20 Ilir II, South Sumatera Province)

Kehidupan ekonomi masyarakat dewasa ini telah membuat tanah menjadi komoditas dan faktor produksi yang dicari oleh manusia. benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang dapat dibebani dengan Hak Tanggungan tidak terbatas kepada benda-benda yang merupakan milik pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, tapi juga yang bukan dimiliki oleh pemegang hak atas...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T44567

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Andri Matovani, author

Penyelesaian konflik tanah ulayat di Tongar Kenagarian air gadang kabupaten Pasaman barat provinsi Sumatera barat = The Settlement of customary land conflict at Tongar Nagari air gadang the regency of west Pasaman the province of west Sumatera

Masalah tanah adalah merupakan suatu isu yang sebaiknya mendapat perhatian yang sangat serius. Hal ini tidak terlepas dari nilai ekonomis dari tanah tersebut yang kian hari kian meningkat. Disatu sisi jumlah tanah tidak bertambah, sementara disisi lain jumlah penduduk semakin hari semakin bertambah. Dengan demikian, masyarakat menjadi peduli dengan tanah...

Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ayu Winjayaningrum Endah Saputri, author

Pembatalan sertipikat hak atas tanah karena cacat hukum administrasi : analisa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6/PK/Pid/1998 tanggal 5 Maret 1999 dan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3/Pct/BPN.RI/2013 = Certificate cancellation of land rights administration law because of disabled : analysis of Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 6/PK/Pid/1998 dated 5 March 1999 and the Decision of the National Land agency of the Republic of Indonesia Number 3/Pct/BPN.RI/2013 dated 30 May 2013 / Ayu Winjayaningrum Endah Saputri

ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang kasus tanah adanya keberatan dari ahli waris H. Musa b. Toyib terhadap terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 456/Senayan,457/Senayan, 458/Senayan atas nama PT.Graha Metropolitan Nuansa yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 11 Mei 1983 No.10/- /1983/Kebayoran Baru, Akta Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 8 Oktober 1988 No.84 dan Akta Pemindahan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38947

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Eko Saputra, author

Pendaftaran tanah berdasarkan bukti jual beli berupa kwitansi pada masyarakat adat di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi Selatan = Land registry with receipts as evidence on indigenous people in Land Agency Office Gowa District South Sulawesi Province / Eko Saputra

ABSTRAK
Tesis ini membahas mengeni Jual beli hak atas tanah berdasarkan hokum adat yang dijadikan dasar untuk pendaftaran tanah di Kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, sehingga penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang kedudukan jual beli tanah yang dilakukan berdasarkan hokum adat dalam pandangan hokum positif di Indonesia dan bagaimana perlindungan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39159

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Evan Richardo, author

Analisis pembatalan penguasaan tanah yang telah terdaftar dalam sertipikat hak guna bangunan (HGB) dan sertipikat hak pengelolaan (HPL) : studi kasus Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 89/PK/TUN/2008 JO. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 75K/TUN/2008 JO. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta No. 178/B/2007/PT.TUN.JKT JO. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 14/G/2007/PTUN.JKT = Analysis of the cancellation of land tenure that has been registered in the right to build certificate (HGB) and right to manage certificate (HPL) : study case of the Decision of Judicial Review by the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 89/PK/TUN/2008 as amended to the Decision of Cassation by the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 75K/TUN/2008 as amended to the Decision of State Administrative High Court of the Special Capital City Region of Jakarta Number 178/B/2007/PT.TUN.JKT as amended to the Decision of Jakarta State Administrative Court Number 14/G/2007/PTUN.JKT / Evan Richardo

ABSTRAK
Sistem pendaftaran tanah yang dianut Indonesia adalah sistem pendaftaran hak dengan sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif, apabila ada pihak yang merasa dirugikan atas diterbitkannya sertipikat atas tanah, dapat mengajukan pembatalan. Permasalahannya adalah bagaimanakah tata cara atau mekanisme pembatalan penguasaan tanah yang telah terdaftar dalam sertipikat HGB dan HPL? Kemudian apakah Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38725

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian