Hasil Pencarian

Ditemukan 275 dokumen yang sesuai dengan query

Putri Asih Fabiolah, author

Kepastian hukum bagi pemegang sertipikat hak milik atas tanah terhadap gugatan dari pihak lain (studi kasus Putusan PN Nomor 27/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel) = the Rule of law for the holders of certificate of land ownership against third party lawsuit (by analyzing district court decision number 27Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel)

Tesis ini membahas mengenai kepastian hukum bagi pemegang Sertifikat Hak Milik atas Tanah terhadap gugatan dari pihak lain, dengan menganalisa Putusan PN Nomor : 27/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel). Bagaimana kekuatan Sertipikat Hak Milik atas Tanah sebagai alat bukti dalam pengadilan dan bagaimana hakim memutuskan pihak mana yang dimenangkan. Metode penulisan yang dipakai adalah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T31896

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Nova Noor Chasannah Bya, author

Analisis Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Agraria Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Pada Kantor Pertanahan Jakarta Utara Periode 2018) = Analysis of Policy Implementation of Minister of Agrarian Regulation Number 06 Year 2018 concerning Complete Systematic Land Registration Activities (North Jakarta Land Office Period 2018)

Salah satu visi Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam sektor pertanahan adalah melakukan pemetaan skala nasional melalui kegiatan pendaftaran tanah. Berdasarkan buku realisasi legalisasi asset diketahui bahwa penerbitan sertifikat dan redistribusi tanah sejak tahun 2015 hingga 2017 adalah mencapai 2,8 juta bidang dari seluruh Indonesia sedangkan untuk tahun 2018 ditargetkan...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Handayani Dyah Puspitasari, author

Kekuatan Hukum Akta Hibah Kekuatan Hukum Akta Hibah Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah Yang Ditarik Kembali Oleh Pemberi Hibah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 494/K/Pdt/2018) = The Legal Strength Of Grant Deed On Ownership Of Land Rights Withdrawal By A Grant Provider (A Juridical Review Of Supreme Court Decision Number 494/K/Pdt/2018)

Penelitian ini membahas mengenai peralihan hak atas tanah yang dilakukan oleh/di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) baik melalui hibah maupun yang lainnya harus dilakukan secara jelas. Perbuatan hukum yang melibatkan kepemilikan hak atas tanah harus dilakukan dengan akta PPAT. Dalam pembuatan akta, para pihak harus secara aktif menyatakan secara...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Adara Skyla Sakinah, author

Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Dengan Hak Membeli Kembali Sebagai Suatu Penyelundupan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 407/K/Pdt/2022) = Conditional of Sales and Purchase Agreement of Land Rights with Buyback Rights as an Evasion of Law (Study of Supreme Court Decision Number 407/K/Pdt/2022)

Ketentuan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) seringkali disalahgunakan oleh masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peristiwa hukum perjanjian utang dengan jaminan hak atas tanah 送ang dikemas dalam bentuk PPJB dengan klausul ƒhak membeli kembali ƒang bertujuan untuk mengalihkan kepemilikan tanah debitur kepada kreditur jika debitur wanprestasi. Adapun, permasalahan yang diangkat...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Karina Alexandra, author

Kedudukan Hukum Pihak Yang Menguasai Secara Fisik Objek Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Jual Beli Tanpa Kepemilikan Sertipikat (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3081 K/Pdt/2021) = Legal Standing Of A Party Who Physically Own Land Right Based On Sale And Purchase Deed Without Owning A Certificate (Study Supreme Court Decision Number 3081 K/Pdt/2021)

Peralihan hak atas tanah, salah satunya melalui jual beli harus dilakukan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku. Hal ini untuk mencegah terjadinya sengketa kepemilikan tanah dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam jual beli. Salah satu syarat formil dalam jual beli adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) harus menerima...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Khansa Muti, author

Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Yang Mengandung Unsur Melawan Hukum Dijadikan Agunan Bank SCD (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 559 K/PDT/2021) = The Making Of Land Sales And Purchase Deed Containing Unlawful Element Used As Collateral To SCD Bank (Analysis Of Supreme Court Decision Number 559 K/PDT/2021)

Dalam pembuatan akta jual beli tanah, harus mematuhi ketentuan hukum tanah nasional dan peraturan perundang-undangan yang mengatur seperti syarat dan prosedur pembuatan akta jual beli yang didalamnya harus terdapat objek tanah dengan sebab yang halal guna menghindari adanya unsur melawan hukum. Pemilik tanah tidak memberikan persetujuan dalam pembuatan akta jual...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Octavia Dewi Indrawati, author

Analisis Yuridis Terhadap Hilangnya Objek Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Bergulir Kepada Ahli Waris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 7/Pdt/2021/PT DPS jo. Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Gin) = Juridical Analysis Of The Loss Of Object In The Revolving Sale And Purchase Binding Agreement To The Heirs (Case Study Of Denpasar High Court Decision Number 7/Pdt/2021/PT DPS jo. Gianyar District Court Decision Number 8/Pdt.G/2020/PN Gin)

Pembelian atas bidang tanah yang sedang dalam proses turun waris kerap tidak sesuai dengan penghitungan ukuran tanah yang telah ditetapkan dalam pembagian waris. Akibatnya, tanah waris yang pada mulanya merupakan satu kesatuan objek yang terikat dalam PPJB mengalami perubahan karena adanya pemecahan sertipikat atas pewarisan. Pembeli tanah yang pada mulanya...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Vicky Caesar Elang Palar, author

Perlindungan Hukum Pihak Pembeli Atas Pembelian Tanah Hak Milik Yang Belum Dilakukan Di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 464 K/Pdt/2022) = The Buyer's Legal Protection For The Purchase Of Freehold Land That Has Not Been Done Before The Land Deed Officials (Case Study Of Supreme Court Decision Number 464 K/Pdt/2022

Salah satu tujuan dari peralihan hak atas tanah yang dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang sepakat. Permasalahan yang kerap terjadi adalah ketika tidak terpenuhinya syarat dari asas terang dan tunai, yaitu jual beli tidak dilakukan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sandra Dewi, author

Akibat hukum peralihan hak atas tanah yang belum bersertifikat oleh seorang notaris tanpa persetujuan pemilik tanah (Studi kasus putusan majelis pemeriksa pusat notaris nomor 09/B/MPPN/VII/2017) = The legal consequences of transfer of right on uncertified land title carried out by a notary without the consent of the beneficial owner. (Case study of majelis pemeriksa pusat notaris number 09/B/MPPN/VII/2017)

Tugas notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) seringkali menimbulkan persepsi yang sama dikalangan masyarakat. Padahal dilihat dari kewenangannya yang diatur dalam undang-undang, jelas berbeda. Permasalahan yang berkaitan dengan pertanahan terkadang membuat kewenangan notaris dan PPAT seolah saling tumpang tindih. Ruang lingkup pembuatan akta oleh PPAT memang sudah ditentukan oleh...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T51802

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Bunga Shabrina, author

Tinjauan yuridis akta pemindahan dan penyerahan hak dari PT Bintang Sampora Asri kepada PT Arwiga Bhakti Propertindo yang didasarkan akta pelepasan hak oleh PT Bintang Sampora Asri = Juridicial review in deed of transfer and submission of land rights from PT Bintang Sampora Asri to PT Arwiga Bhakti Propertindo based on deed of release of land rights by PT Bintang Sampora Asri

ABSTRACT
Pelepasan hak dilakukan ketika suatu subjek hukum tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah. Pelepasan hak ialah dimana satu pihak melepaskan dan satu pihak lainnya membayarkan ganti rugi maka tanahnya berubah yang awalnya terdapat status hak atas tanah menjadi tanah negara, maka perlu dilakukan permohonan hak. Dalam skripsi ini...

2019

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian