Hasil Pencarian

Ditemukan 166 dokumen yang sesuai dengan query

Adrie Suteja, author

Implementasi pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagai pajak daerah: studi kasus Kota Bukittinggi = Implementation of collecting tax on acquisition of land and building (BPHTB) as local tax: case study Bukittinggi City

Penelitian ini membahas implementasi pemungutan BPHTB sebagai pajak daerah di Kota Bukitinggi dan upaya yang dilakukan DPKAD Kota Bukittinggi untuk mengatasi permasalahan terkait pemungutan BPHTB dalam rangka meningkatkan penerimaan BPHTB. Pokok permasalahan adalah penerimaan BPHTB di Kota Bukittinggi sempat mengalami penurunan saat baru dikelola oleh pemerintah daerah dibanding saat dikelola...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Adrie Suteja, author

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016

S66234

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Nanda Ahimsa Dwiputra, author

Perlindungan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dari Tanggung Jawab Perbuatan Melanggar Hukum Yang Diakibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah Lain Terkait Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Kuasa Mutlak (Studi Kasus Putusan PN Banda Aceh 69/PDT.G/2018/PN. Bna) = Protection of Land Deed Maker Officials from Liability for Unlawful Acts As a result of Other Land Deed Making Officials Related to the Transfer of Land Rights Regarding the Transfer of Land Rights Based on Absolute Power

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menjalankan jabatannya harus berhati-hati agar terhindar dari perbuatan melanggar hukum yang dapat merugikan dirinya sendiri dan PPAT lain, seperti dalam pembuatan Akta Jual Beli (AJB) yang berdasarkan perjanjian hutang piutang didasarkan surat kuasa mutlak sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Bna. PPAT seharusnya...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Handayani Dyah Puspitasari, author

Kekuatan Hukum Akta Hibah Kekuatan Hukum Akta Hibah Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah Yang Ditarik Kembali Oleh Pemberi Hibah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 494/K/Pdt/2018) = The Legal Strength Of Grant Deed On Ownership Of Land Rights Withdrawal By A Grant Provider (A Juridical Review Of Supreme Court Decision Number 494/K/Pdt/2018)

Penelitian ini membahas mengenai peralihan hak atas tanah yang dilakukan oleh/di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) baik melalui hibah maupun yang lainnya harus dilakukan secara jelas. Perbuatan hukum yang melibatkan kepemilikan hak atas tanah harus dilakukan dengan akta PPAT. Dalam pembuatan akta, para pihak harus secara aktif menyatakan secara...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Bagas Suristyo, author

Akibat Hukum Serta Peran Majelis Pembina Dan Pengawas PPAT Daerah Terhadap Akta Jual Beli Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Pemilik Hak Atas Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2127 K/PDT/2019) = Legal Consequences and the Role of Regional PPAT Supervisory and Directory Council for Sale and Purchase Deeds Made Without the Approval of Land Rights Owners (Study of Supreme Court Decision Number 2127 K/PDT/2019)

Perjanjian jual beli tanah yang dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan tanpa persetujuan pemilik Hak Atas Tanah adalah perbuatan hukum yang tidak dapat di lakukan. Peralihan kepemilikan tanah harus dilakukan dengan persetujuan dari pemilik Hak Atas Tanah. Terdapat pengawasan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah yang melakukan pelanggaran dengan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Chairizka Annisa Hasymizar, author

Analisis Yuridis Penerapan Teknologi Blockchain sebagai Solusi Permasalahan Tanah di Indonesia

Di Indonesia, permasalahan mengenai pendaftaran tanah kerap menjadi isu yang tidak terselesaikan. Mulai dari pemalsuan dan penggandaan sertifikat hingga kesalahan pencatatan pada Kantor Pertanahan menjadi masalah utama yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah di Indonesia. Permasalahan tersebut berdampak pada hilangnya kepastian hukum terkait hak milik terhadap suatu tanah. Teknologi Blockchain merupakan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Adara Skyla Sakinah, author

Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Dengan Hak Membeli Kembali Sebagai Suatu Penyelundupan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 407/K/Pdt/2022) = Conditional of Sales and Purchase Agreement of Land Rights with Buyback Rights as an Evasion of Law (Study of Supreme Court Decision Number 407/K/Pdt/2022)

Ketentuan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) seringkali disalahgunakan oleh masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peristiwa hukum perjanjian utang dengan jaminan hak atas tanah 送ang dikemas dalam bentuk PPJB dengan klausul ƒhak membeli kembali ƒang bertujuan untuk mengalihkan kepemilikan tanah debitur kepada kreditur jika debitur wanprestasi. Adapun, permasalahan yang diangkat...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Karina Alexandra, author

Kedudukan Hukum Pihak Yang Menguasai Secara Fisik Objek Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Jual Beli Tanpa Kepemilikan Sertipikat (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3081 K/Pdt/2021) = Legal Standing Of A Party Who Physically Own Land Right Based On Sale And Purchase Deed Without Owning A Certificate (Study Supreme Court Decision Number 3081 K/Pdt/2021)

Peralihan hak atas tanah, salah satunya melalui jual beli harus dilakukan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku. Hal ini untuk mencegah terjadinya sengketa kepemilikan tanah dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam jual beli. Salah satu syarat formil dalam jual beli adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) harus menerima...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Khansa Muti, author

Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Yang Mengandung Unsur Melawan Hukum Dijadikan Agunan Bank SCD (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 559 K/PDT/2021) = The Making Of Land Sales And Purchase Deed Containing Unlawful Element Used As Collateral To SCD Bank (Analysis Of Supreme Court Decision Number 559 K/PDT/2021)

Dalam pembuatan akta jual beli tanah, harus mematuhi ketentuan hukum tanah nasional dan peraturan perundang-undangan yang mengatur seperti syarat dan prosedur pembuatan akta jual beli yang didalamnya harus terdapat objek tanah dengan sebab yang halal guna menghindari adanya unsur melawan hukum. Pemilik tanah tidak memberikan persetujuan dalam pembuatan akta jual...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Octavia Dewi Indrawati, author

Analisis Yuridis Terhadap Hilangnya Objek Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Bergulir Kepada Ahli Waris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 7/Pdt/2021/PT DPS jo. Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Gin) = Juridical Analysis Of The Loss Of Object In The Revolving Sale And Purchase Binding Agreement To The Heirs (Case Study Of Denpasar High Court Decision Number 7/Pdt/2021/PT DPS jo. Gianyar District Court Decision Number 8/Pdt.G/2020/PN Gin)

Pembelian atas bidang tanah yang sedang dalam proses turun waris kerap tidak sesuai dengan penghitungan ukuran tanah yang telah ditetapkan dalam pembagian waris. Akibatnya, tanah waris yang pada mulanya merupakan satu kesatuan objek yang terikat dalam PPJB mengalami perubahan karena adanya pemecahan sertipikat atas pewarisan. Pembeli tanah yang pada mulanya...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 11 12 13 14 15 16 17 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian