::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

 
Ditemukan 134 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Christy Monaita Martanti, author
Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Sebagai Pejabat Umum Terhadap Pembatalan Akta Jual Beli Akibat Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 645 PK/Pdt/2020) = The responsibility of the land deed official as a public official for the cancellation of the sale and purchase deed due to an unlawful act (Case Study of the Supreme Court Review Decision of the Republic of Indonesia Number 645 PK/Pdt/2020)
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu dalam hal peralihan hak atas tanah, salah satunya yaitu akta jual beli. Dalam peraturannya telah diatur bahwa tidak diperbolehkan membuat akta jual beli dengan blanko kosong. Dalam hal ini ditemukan pelanggaran yang dilakukan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Winnie Nathalia Wenur, author
Peningkatan Surat Jual Beli Tanah Dibawah Tangan Menjadi Akta Jual Beli Tanpa Kehadiran Penjual Untuk Melakukan Pendaftaran Peralihan Hak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 581/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt) = The Upgrade of Selling Letter to Deed of Sale and Purchase Without the Presence of the Seller for the Transfer of Rights (Verdict of West Jakarta District Court Number 581/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt)
Di dalam suatu jual beli, penjual maupun pembeli memiliki hak dan kewajiban. Pembeli wajib membayarkan sejumlah harga yang diperjanjikan dan berhak atas objek jual beli yang diperjanjikan, sedangkan penjual sebaliknya. Dalam jual beli tanah di Indonesia, penyerahan tanah harus memenuhi unsur tunai, riil, terang, formil dan materil. Namun sangat disayangkan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Gabriella Christie Laminto, author
Pembuatan Akta yang Didasarkan Pada Penipuan oleh Perantara Jual Beli Tanpa Sepengetahuan Notaris (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 844/Pid.B/2021/PN Sby) = The Drawing Up of a Deed Based on Fraud Performed by a Sale-and-Purchase Intermediary Without the Knowledge of the Notary (Study of the Surabaya District Court Decision Number 844/Pid.B/2021/PN Sby)
Notaris merupakan profesi terhormat yang mengemban tugas dan tanggung jawab dalam pembuatan akta autentik bagi para penghadap yang berkepentingan. Namun pada kenyataannya seringkali notaris berhadapan dengan risiko pekerjaan yang besar dimana notaris dapat saja terseret atau ditarik menjadi pihak yang terlibat dalam kasus pidana berdasarkan Putusan Nomor 844/Pid.B/2021/PN Sby padahal...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
William Tanuwijaya, author
Penggelapan Dokumen Oleh Notaris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1369/Pid.B/2021/PN Tng) = Embezzlement of Documents by a Notary (Case Study Tangerang District Court Decision Number 1369/Pid.B/2021/PN Tng)
Notaris merupakan jabatan kepercayaan. Tidak hanya terkait akta yang dibuatnya, tetapi terhadap diri pribadinya pula. Pada kenyataannya, terdapat seorang notaris yang melakukan penggelapan atas suatu dokumen milik kliennya. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1369/Pid.B/2021/PN Tng, majelis hakim memutus Notaris DO melakukan penggelapan atas sertifikat hak milik nomor 01177/Pondok Cina...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Olivia Maudira Olanda, author
Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Mencegah Penggunaan Bilyet Giro Kosong Dalam Pembayaran Jual Beli Tanah Dikaitkan Dengan Asas Terang dan Tunai = Role of Accredited Land Deed Officer (PPAT) Preventing the Use of Empty Balanced Bilyet Giro on Sale and Purchase of Land Associated with Publicly and Cash Principle
Jual beli tanah di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam pelaksanaannya, jual beli hak atas tanah haruslah berdasarkan hukum adat, dimana asas terang dan tunai haruslah dipenuhi. Asas terang berarti, perbuatan jual beli harus dilakukan di hadapan pihak yang berwenang yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan asas...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Rizky Adi Nugraha, author
Kekuatan Jual Beli Di Bawah Tangan Dalam Peralihan Hak Sebelum Pewaris Meninggal Dunia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 PK/Pdt/2021) = The power of buying and selling under the hand in the transfer of rights before the heir dies (Study of Supreme Court Decision Number 179 PK/Pdt/2021)
Transaksi jual beli benda tidak bergerak (tanah atau bangunan) diperlukan catatan kepemilikan seperti akta autentik sebagai bukti hukum yang sah terjadinya jual beli, yang selanjutnya dikenal dengan Akta Jual Beli (AJB), Fakta yang ada di lapangan, masyarakat melakukan jual beli tanah tanpa melampirkannya pada akta PPAT atau akta dibawah tangan....
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Issabella Marchelina, author
Tanggung Jawab Notaris/PPAT terhadap Ketidaksesuaian Pembuatan Akta Jual Beli dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas Sebelumnya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 751/Pdt.G/2018/PN Mdn) = Responsibility of Notaries/PPAT for Discrepancies Making Purchase Deed with the Previous Binding Agreement Sale and Purchase Agreement (Case Study of Medan District Court Decision Number 751/Pdt.G/2018/PN Mdn)
Notaris/PPAT dilarang untuk melakukan pembuatan Akta Jual Beli tanpa keterlibatan pihak yang terkait dan sudah sepatutnya dalam membuatkan Akta Jual Beli prosedurnya sesuai perundang-undangan. Pada praktiknya banyak Notaris/PPAT yang tidak mengindahkan peraturan seperti kasus Notaris/PPAT dalam putusan nomor 751/Pdt.G/2018/PN Mdn yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah merugikan para...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Limbong, Raissa Aprilita, author
Asas Itikad Baik Dan Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 167 PK/PDT/2021) = The Principle Of Good Faith And Notary Authority In The Sale And Purchase Binding Agreement (Case Study Of Supreme Court Decision Number 167 PK/Pdt/2021)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai penerapan asas itikad baik bagi para pihak dalam melaksanakan kesepakatan yang telah dituangkan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (“PPJB”) dan juga kewenangan Notaris yang tidak menerapkan asas kehati-hatian dalam menjalankan wewenangnya. Bahwa dalam kasus penelitian ini dalam jual beli tanah baik pihak penjual dan juga...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Rizky Hadiwidjayanti, author
Status Hukum Sertipikat Produk Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Yang Masih Memuat Pajak Terhutang = The Legal Standing of Systemic State Registration Land Certificate (PTSL) Which Still Contains Tax Liability
Jaminan hukum kepemilikan tanah dapat diwujudkan dengan penerbitan sertifikat tanah, salah satunya melalui proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Timbulnya pajak terhutang saat peralihan hak yang tidak diketahui oleh para peserta membuat terhambatnya proses PTSL. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) penerapan ketentuan peraturan perpajakan terhadap transaksi yang diakui...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Nurul Farahzita, author
Kerjasama Antara Notaris dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Rangka Pembuatan Akta Autentik (Analisis Pembuatan Akta PPAT Di Hadapan Notaris X) = Cooperation between Notaries and Land Deed Making Officials (PPAT) in the framework of Making Authentic Deeds (Analysis of Making PPAT Deed Before Notary X)
Notaris ataupun Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) selaku pejabat umum, keduanya berwenang mengeluarkan akta autentik tetapi dengan jenis yang berbeda. Untuk dapat suatu akta dikatakan sebagai akta autentik, maka harus memenuhi persyaratan dari verlijden, yang diartikan sebagai serangkaian tindakan-tindakan yang dilakukan oleh notaris atau PPAT, saksi-saksi dan para penghadap, sehingga...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
<<   6 7 8 9 10 11 12 13 14   >>