Ditemukan 3669 dokumen yang sesuai dengan query
Liniarni, author
LINIARNI. 0588007307. Obligasi Sebagai Jaminan Kredit Pada Bank X Di Jakarta. Skripsi. 1993.
Dengan berlakunya UU Perbankan No.7/1992, adanya jaminan di dalam pemberian kredit perbankan bukan lagi merupakan keharusan, seperti yang dianut UU Perbankan No .14/19 67, Tapi UU ini lebih menitik beratkan faktor "keyakinan Bank atas kemampuan serta kesanggupan Debitur...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993
S20355
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Nadiah Dzakiyyah Afifah, author
Industri Perbankan merupakan lembaga yang berperan besar dalam penyaluran kredit di Indonesia. Dalam proses penyaluran kredit oleh Bank, tidak semua kredit yang disalurkan berjalan dengan lancar dalam pengembaliannya sehingga menimbulkan kredit macet, meskipun dalam pemberian kredit tersebut Bank telah melakukan berdasarkan dengan prinsip-prinsip wajib seperti Batas Maksimum Pemberian Kredit,...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Putri Anggreini, author
Fasilitas perpajakan untuk alat angkutan tertentu yang diterbitkan pada tahun 2015 yang telah dicabut dan digantikan dengan PP 50/2019 pada dasarnya mengubah fasilitas PPN dari dibebaskan menjadi tidak dipungut. Studi ini mengevaluasi implementasi kebijakan fasilitas PPN Tidak Dipungut atas impor, penyerahan barang dan jasa pada Perusahaan Pelayaran Nasional (PT. X)...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Didy Supriyadi, author
Tesis ini membahas tentang ketentuan voluntary disclosure yang ada dalam hukum pajak di Indonesia. Latar belakang masalah adalah wajib pajak yang awalnya mengetahui atau menghendaki adanya suatu penghindaran pajak, tapi dengan kesadaran sendiri dapat berupaya memperbaiki dan mengubah perhitungan pajak-pajak terhutang. Terhadap kekeliruan dalam pengisian SPT yang dibuat oleh wajib...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2103
T32544
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Ari Lazuardi Pratama, author
Pengaturan mengenai pelaksanaan pembayaran upah beserta hak-hak lainya yang biasa diterima pekerja selama proses perselisihan PHK sesungguhnya telah jelas diatur dalam Pasal 155 UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun perubahannya dalam Pasal 157A UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Khusus adanya upah proses dari skorsing yang...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Aldian Kukuh Trisetyadi, author
PPAT adalah mitra dari BPN tetapi tidak termasuk dalam kategori pegawai kantor
pertanahan sehingga PPAT tidak menerima gaji setiap bulan hanya penghargaan,
penghargaan yang dimaksud yaitu pemberian uang jasa yaitu paling besar 1% dari nilai transaksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) PJPPAT. Pada tahun 2021 Menteri ATR/BPN mengeluarkan aturan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Alldino Yoga Debina, author
Kredit sindikasi adalah pinjaman yang diberikan oleh lebih dari satu kreditur yang bertujuan untuk memberi kredit pada suatu perusahaan yang memerlukan kredit dalam rangka pembiayaan terhadap suatu proyek. Namun, pada akhir tahun 2019 dunia digemparkan dengan kemunculan varian virus baru yaitu Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang berdampak pada perekonomian dunia,...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Rizki Dwianda Rildo, author
ABSTRAK
Hak atas tempat tinggal merupakan hak yang wajib dipenuhi oleh negara dan di
dalam konsep negara kesejahteraan, negara turut serta dalam seluruh kegiatan
sosial, politik dan ekonomi dengan tujuan akhir menciptakan kesejahteraan umum
tidak terkecuali kesejahteraan masyarakat dalam hal kebutuhan akan papan.
Negara melalui kebijakannya perlu mengatur tentang pemenuhan hak, atas tempat
tinggal tersebut. Dalam...
2014
T39260
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Mei Susanto,author
Hak budget parlemen dalam sistem bikameral Indonesia dalam rangka mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, belum ditempatkan pada kedudukan yang tepat dan sepadan dari sudut konstitusi (Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Perubahan), sesuai dengan falsafah kedaulatan rakyat, checks and balances serta tujuan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T36794
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Hanipah, author
Dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi perubahan penggunaan lahan dari lahan sawah menjadi kawasan industri dan permukiman di Kabupaten Karawang. Keberadaan industri juga menarik masyarakat untuk beralih profesi dari sektor pertanian ke sektor industri. Selain konversi lahan pertanian, industri juga menyerap lebih banyak air yang membuat air untuk pertanian berkurang....
Depok: Sekolah Ilmu Lingkungan Uiniversitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
