Hasil Pencarian

Ditemukan 3669 dokumen yang sesuai dengan query

Lubis, Haifa Arief, author

Perbandingan leniency program sebagai pembuktian kartel di berbagai negara dan penerapannya menurut hukum persaingan usaha Indonesia = Comparison of leniency program as cartel verification in several countries and its implementation according to competition law in Indonesia

Kartel adalah salah satu praktik anti persaingan yang dapat merugikan perekonomian, pelaku usaha, maupun konsumen. Kesulitan mengungkap praktik kartel di antara pelaku usaha adalah karena sifat kerahasiannya. Hal-hal tersebut menjadi alasan berlakunya leniency program di berbagai negara sebagai salah satu instrumen untuk membuktikan kartel. Penelitian ini akan membahas pengaturan leniency...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38645

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Biandari Ratih Hanggarwati, author

Tinjauan yuridis terhadap putusan majelis pengawas pusat notaris atas perkara yang sama dengan dua putusan yang berbeda (Studi Kasus Putusan Nomor 04/B/Mj.PPN/2012 dan Putusan Nomor 07/B/Mj.PPN/V/2013)= Juridical review of central supervisory assembly decisions on a case with two different decisions Study on Decision Number 04/B/Mj.PPN/2012 and Decision Number 07/B/Mj.PPN/V/2013) / Biandari Ratih Hanggarwati

ABSTRAK
Undang-undang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan terkait menentukan bahwa prosedur pemeriksaan laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan oleh Notaris harus dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, hingga Majelis Pengawas Pusat. Penyimpangan prosedur penanganan laporan hingga berujung pada keluarnya 2 (dua) putusan yang berbeda...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42455

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Vania Atika Ghassani, author

Tinjauan Yuridis Terhadap Status Pengangkatan Dan Pembatalan Anak Angkat Yang Memiliki Status Sebagai Anak Kandung Oleh Orang Tua Angkat (Studi Kasus Putusan No. 191/Pdt.P/2021/PN.Lbp) = Juridicial Review on the Status of Adoption and Cancellation of Adopted Children Who Have the Status of Biological Children by Adoptive Parents (Case Study of Decision No. 191/Pdt.P/2021/PN.Lbp)

Skripsi ini menganalisis Putusan No. 191/Pdt.P/2021/PN.Lbp yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan pembatalan pengangkatan anak yang telah memiliki status sebagai anak kandung. Pengangkatan anak tersebut dilakukan secara langsung tanpa adanya putusan atau penetapan dari pengadilan sehingga tidak ada dasar hukum yang dapat diberikan untuk melakukan pembatalan pengangkatan anak. Selain itu,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Adisya Kania Ridwan, author

Analisis Pendirian Perseroan Terbatas oleh Negara dengan Menggunakan Nama Pejabat Negara melalui Perjanjian Pinjam Nama (Nominee Agreement) = Analysis of Establishment of a Limited Liability Company by the State Using the Name of a State Official Through a Nominee Agreement

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan pendirian perusahaan Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Negara dengan menggunakan perjanjian pinjam nama (nominee agreement) pada tahun 1988. Perjanjian pinjam nama (nominee agreement) yang dilakukan di Indonesia cenderung digunakan sebagai sarana untuk melakukan penyelundupan hukum. Meskipun demikian, tidak seluruh perjanjian pinjam nama (nominee...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Hellena, author

Penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh notaris dapat berindikasi terjadinya perbuatan pidana dan atau perdata (tinjauan yuridis pada putusan No 1611/ Pid.B/ 2011/ PN. Jkt. Sel) = The misuse of authority committed by a notary can indicated occurrence criminal and or civil actions (judicial review in decision No 1611/ Pid.B /2011/ PN. Jkt. Sel )

ABSTRAK
Notaris sebagai pejabat umum mempunyai kewenangan khusus yang diamanahkan oleh Negara dan tidak dapat digantikan oleh profesi lain atau pejabat umum lainnya. Bila Notaris melakukan penyalahgunaan atas kewenangan yang dipercayakan kepadanya, maka akan timbul rasa ketidakpercayaan dari masyarakat dan dapat berindikasi terjadinya perbuatan pidana dan perdata. Hal ini tidak hanya...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42133

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hutabarat, Michael, author

Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dalam perjanjian kredit konstruksi studi kasus : perjanjian kredit konstruksi antara bank dengan developer = Legal protection toward third party in credit construction agreement case study credit construction agreement between bank and developer

Pada dewasa ini salah satu jenis kredit yang diberikan oleh Bank adalah kredit modal kerja konstruksi, yaitu pemberian kredit kepada Developer untuk membantu dalam pembiayaan pembangunan proyek perumahan atau biaya pembangunan konstruksi rumah sampai dengan penyelesaiannya. Kredit tersebut diberikan dengan memberikan jaminan sertipikat tanah yang selanjutnya akan dilakukan pengikatan Hak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42313

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Imran Ahmad, author

Pengaturan pengelolaaan kegiatan usaha hulu migas pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 = Regulation the upstream oil and gas business activities after the Constitutional Court Decision Number 36/PUU-X/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 mengenai Pengujian UU 22/2001 menyebabkan BP Migas dibubarkan. BP Migas dinyatakan bertentangan dengan konstitusi karena eksistensinya menyebabkan negara kehilangan hak menguasai sumber daya migas. Penguasaan negara yang paling utama, dapat diwujudkan melalui negara melakukan pengelolaan langsung dengan menunjuk atau memberikan konsesi kepada perusahaan negara untuk...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39207

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Ghazalah Ibrahim, author

Perbuatan Melawan Hukum yang Disebabkan Oleh Tidak Diserahkannya Salinan Perjanjian Kredit Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Kla = Acts Againts the Law Caused By Failure to Submit a Copy of a Credit Agreement Based on Kalianda District Court Decision number 5/Pdt.G/2019/PN Kla

Penelitian ini membahas mengenai tidak dilakukannya pelunasan hutang terhadap Hak atas Tanah yang dijadikan jaminan sebagai pelunasan hutang yang dimulai dengan Perjanjian Kredit Modal Kerja dengan dibebani dengan Hak Tanggungan, namun AW selaku Debitur tidak diberikan salinan Perjanjian Kredit Modal Kerja tersebut dari Bank B Kantor cabang Kalianda sebagaimana yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Kathryn Eliseba Suyanto, author

Akibat Hukum Peralihan Hak Melalui Jual Beli Terhadap Objek Hibah Wasiat (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 561 Pk/Pdt/2017) = Legal Consequences of Transfer of Rights through Sale and Purchase of Bequest Grant Objects (Case Study of Supreme Court Number 561 Pk/Pdt/2017)

Penelitian ini membahas mengenai adanya kekeliruan penerapan hukum hibah wasiat dalam putusan pengadilan. Hal ini mengakibatkan perbedaan pandangan diantara majelis hakim di berbagai tingkat pengadilan mengenai keabsahan akta wasiat. Pewaris dalam kasus ini menghibahwasiatkan harta kekayaannya dalam akta wasiat dengan memberikan sertipikat hak milik objek wasiat kepada penerima hibah wasiat....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Stefani Christanti Hamdani, author

“Kekuatan Pembuktian Akta Jual Beli Yang Berisikan Pemalsuan Data dan Pemalsuan Tanda Tangan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: X29/Pdt.G/2016/Pn.Jkt.Sel)” = The strength of evidence deed contains falsification of data and forgery of signatures â(Study of Decision of the South Jakarta District Court Number: X29/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel)â

Penelitian ini membahas mengenai kekuatan pembuktian Akta Jual Beli yang berisikan pemalsuan data dan pemalsuan tanda tangan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan PPAT dan Kode Etik PPAT. PPAT bertugas untuk membuat suatu akta autentik, salah satu contohnya adalah akta jual beli. Akta autentik merupakan akta yang memiliki kekuatan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian