Hasil Pencarian

Ditemukan 76 dokumen yang sesuai dengan query

Abdullah Siddik, author

Hukum perkawinan Islam

Jakarta: Tintamas Indonesia, 1983

297.431 ABD h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

M. Idris Ramulyo

Hukum perkawinan Islam: suatu analisis dari Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam

Jakarta: Bumi Aksara, 1999

297.421 MOH h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Hukum perorangan dan kekeluargaan Islam; Buku B

Depok: Universitas Indonesia, 2000

346.015 TIM h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Maulana Muhammad Ali, author

Islamic Law of Marriage & Divorce

Pakistan: The Ahmadiyan Anjuman Isha'at-i-Islam, 1949

297.431 ALI i

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Neng Djubaidah, author

Pencatatan perkawinan dan perkawinan tidak dicatat: menurut hukum tertulis di Indonesia dan hukum islam

Jakarta: Sinar Grafika, 2010

346.016 NEN p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Rahditya Putra, author

Tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan perkawinan melalui telepon berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum islam (Studi kasus penetapan pengadilan agama Jakarta Selatan no: 1751/P/1989) = Judicial review of the implementation of marriage through phone based on the law no. 1 year 1974 about marriage and the islamic law (Case study South Jakarta religious court decision no: 1751/P/1989)

Skripsi ini membahas tentang beberapa permasalahan terkait dengan pelaksanaan perkawinan melalui telepon yang ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan studi kasus berupa Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No: 1751/P/1989).

Penelitian ini berfokus pada dua pokok permasalahan, yakni keabsahan pelaksanaan perkawinan yang dilakukan...

2014

S53672

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Garinindya Elrizqitia, author

Akibat hukum terhadap harta bersama dari pemalsuan identitas dalam perkawinan poligami (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 183/Pdt.G/2012/PA.Plk) = Due to marital property against law of forgery identity in marriage polygamy. (Analysis of Religion Court Adjudication No. 183/Pdt.G/2012/PA.Plk)

Praktik poligami tidak lepas dari beberapa permasalahan, salah satunya pemalsuan identitas. Tindakan tersebut menimbulkan masalah saat pembagian harta bersama. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis melihat bahwa harus ditelusuri pengertian poligami dan harta bersama menurut hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta melihat pembagian...

2014

S53648

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Tinjauan Yuridis Perkawinan Adat Mentawai Serta Kedudukannya Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Aspardi. 0596230192. Program Kekhususan I (Hukum tentang Hubungan Sesama Anggota Masyarakat). Tinjauan Yuridis Perkawinan Adat Mentawai Serta Kedudukannya Dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974. Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004, 100 hal. Adat dan upacara perkawinan tidak dapat terlepas dari hakikat dan pengertian perkawinan, demikian pula adat dan upacara perkawinan dalam masyarakat hukum adat Mentawai....

Jakarta: [Universitas Indonesia, Universitas Indonesia], 2004

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Sofia Ardiani, author

Akibat Hukum Pengakuan Anak dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan = Legal Effect of Recognition of Child in Article 49 of Law Number 24 Year 2013 concerning Population Administration

ABSTRAK
Skripsi ini mengangkat permasalahan mengenai akibat hukum dari diterapkannya konsep pengakuan anak dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur pengakuan anak hanya bisa dilakukan apabila kedua orang tua biologisnya melakukan perkawinan sah menurut agama. Dalam skripsi ini, dibahas mengenai kedudukan anak luar kawin berdasarkan...

Depok: Universitas Indonesia, 2017

S66859

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Lidia Karlani, author

Alasan terjadinya perkawinan di bawah tangan di kota Bengkulu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

ABSTRAK
Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kenyataan di masyarakat terjadi penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan melakukan perkawinan di bawah tangan. Apakah alasan suami istri memilih melakukan perkawinan di bawah tangan di kota Bengkulu? Apa akibat hukum dari...

Depok: Universitas Indonesia, 2007

T18982

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian