Hasil Pencarian

Ditemukan 4717 dokumen yang sesuai dengan query

Reforming laws and institutions in Indonesia : an assessment

Depok: Institute of Developing Economies Japan External Trade Organization, 2007

340.598 REF

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Ridovi Kemal, author

Pengaturan Badan Hukum Special Purpose Vehicle Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Di Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara Dan Menurut Hukum Islam = Regulation of Special Purpose Vehicle Legal Entity And Alienation of State-Owned Asset In Law Number 19 Year 2008 On Sovereign Syariah Securities And According To Islamic Law

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara menghasilkan conflict of law atas beberapa pengaturannya dengan hukum positif Indonesia. Pokok permasalahan terkait conflict of law tersebut ialah bagaimana UU SBSN mengakomodir status badan hukum SPV dan pemindahtanganan Barang Milik Negara yang juga diatur di KUH Perdata dan UU...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S46856

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Rika Fajrini, author

Peranan Karapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Pusako Tinggi; Studi Kasus KAN Sintuak, Kabupaten Padang Pariaman, Periode 2007-2010 = The Role of Karapatan Adat Nagari (KAN) in Land (Pusako Tinggi) Dispute Resolution; Case Study: KAN Sintuak, Sintoga District, Padang Pariaman Region, Term 2007-2010

Sejak bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat minangkabau tidak lagi menjadi suatu entitas independen, demikian juga halnya Karapatan Adat Nagari (KAN) tidak lagi menjadi pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif tertinggi di nagari. Namun, terlepas dari semua pengurangan peran yang dialami KAN, ada satu peran yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S45949

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Aditya Ramandika, author

Perjanjian jual beli karbon kredit pada skema clean development mechanism dalam perspektif hukum perdata indonesia = Carbon credit purchase agreement on clean development mechanism in indonesia s private law perspective

Skripsi ini membahas mengenai perjanjian jual beli karbon kredit pada skema Clean Development Mechanism (CDM) yang tidak dikenal dalam hukum perdata Indonesia. Hukum perdata Indonesia tidak mengatur mengenai perjanjian jual beli karbon kredit. Oleh karena latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah untuk melihat konsep perjanjian jual...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S46743

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ahmad Wildan Masyhari, author

Pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan Indonesia: Tinjauan atas kewenangan pemerintah pusat = Indonesia's border and boundaries management; Study on the authorities of the central government

Setelah Pulau Sipadan dan Ligitan lepas dari kekuasaan Indonesia, pemerintah mulai memberikan perhatian yang lebih besar terhadap Kawasan perbatasan. Dalam rumusan RPJPN tahun 2005-2025, misalnya, arah kebijakan pembangunan perbatasan yang sebelumnya berorientasi ?inward looking?, yang hanya memandang Perbatasan sebagai halaman belakang, kini orientasinya diubah menjadi ?outward looking?. Kemudian, pada tahun...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S46220

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library