Ditemukan 53 dokumen yang sesuai dengan query
Bantuan hukum sebagai kewajiban negara untuk memenuhi hak konstitusional fakir miskin adalah dengan menyediakan dana kepada pemberi bantuan hukum melalui APBN. Karena Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengambil konsep bantuan hukum model kesejahteraan. Tulisan ini akan menganalisa putusan MK No. 88/ PUU-X/2011 mengenai hak konstitusional fakir miskin...
JK 11 (1-4) 2014
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Jaminan ats bantuan hukum merupakan hak konstitusional warga dan telah diatur dalam Undang-undang, namun pada pelaksanaannya masih banyak warga kurang mampu yang tidak bisa mendapatkan bantuan hukum, seperti yang terjadi di Bandung, Bali, tempat 1405 kasus hukum terjadi selama tahun 2006-2010. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pelaksanaan Undang-Undang...
JBTI 1 (2015)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Gatot Adiatma, author
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ketentuan Pasal 34 ayat (1) mengatur mengenai Negara mengakui hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik dari fakir miskin. Selian itu dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan pasal...
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T46532
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Nasution, Adnan Buyung, 1934-, author
Jakarta: LP3ES , 1988
340 NAS b
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Opik Taofik Nugraha
Penelitian tentang bantuan hukum dalam proses penyidikan tindak pidana di Polresta Bogar dilakukan bertujuan untuk menunjukan dan memberikan gambaran tentang pelaksanaan bantuan hukum dalam proses penyidikan yang terjadi di Polreste Bogar. Adapun yang menjadi fokus pennasalahan yang diteliti adalah bantuan hukum yang tidak digunakan dalam proses...
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2000
T5021
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Innani Silhouttatia, author
Tugas karya akhir ini membahas mengenai proses pemberian bantuan hukum terhadap tersangka kasus narkotika yang dilaksanakan oleh Pos Bantuan Hukum Badan Narkotika Nasional sebagai bentuk kebijakan yang didasarkan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011. Berdasarkan aturan tersebut kemudian diturunkan kepada surat keputusan kepala...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2011
S-Pdf
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Nasution, Adnan Buyung, 1934-, author
Jakarta: LP3ES, 1982
340 NAS b
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Marpaung, Jonathan, author
Skripsi ini membahas mengenai kedudukan lembaga bantuan hukum dalam melaksanakan bantuan hukum secara cuma-cuma di Indonesia. Sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap penjaminan hak-hak dasar warga negara untuk mendapatkan kedudukan yang sama dihadapan hukum, akan sangat menarik bila kita membandingkan serta dapat menjadikan pembelajaran konsep bantuan hukum di negara lain...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S42336
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Adilla Anggraeni, author
Studi ini berfokus pada beberapa faktor yang mempengaruhi pemasaran sosial bantuan hukum di Indonesia. Variabel-variabel dalam studi ini antara lain adalah variabel dalam theory of planned behaviour sikap, norma-norma subyektif, persepsi kontrol perilaku dan beberapa variabel tambahan yang dapat mempengaruhi sikap dan intensi persepsi biaya, persepsi kebutuhan, persepsi resiko, persepsi...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
D2261
UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library
Musfiq Muizzuddin, author
Penelitian ini membahas pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Indonesia sebagai bentuk reaksi sosial atas viktimisasi struktural dari sistem peradilan dengan menggunakan teori Viktimologi Kritis dari Mawby dan Walklate. Data yang diambil merupakan data-data sekunder dari LBH di Indonesia, wawancara singkat dengan narasumber, serta dokumen-dokumen dari institusi lain. Masalah...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
