Ditemukan 1494 dokumen yang sesuai dengan query
S.H. Sarundajang, author
Jakarta: Kata Hasta, 2005
320.8 SAR b
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Edie Toet Hendratno, author
Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009
321 EDI n
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Kaloh, Johanis, author
Jakarta: Sinar Grafika, 2009
320.8 KAL k
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Ramadhiani Fitry, author
Penelitian ini mencoba untuk menganalisis konsistensi antara perencanaan dan penganggaran bidang kesehatan tahun 2010 di Kota Lubuklinggau yang dilihat melalui dokumen perencanaan dan penganggaran Kota Lubuklinggau seperti RPJPD Tahun 2010, RPJMD Tahun 2008-2013, RKPD Tahun 2010, Renstra Kesehatan Tahun 2008-2013, Renja Kesehatan Tahun 2010 dan DPA Kesehatan APBD Tahun 2010....
Depok: Universitas Indonesia, 2012
T30166
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Maya Rostanty, author
Penelitian ini membahas tentang Analisis Implementasi Manajemen Belanja Publik dalam Penganggaran Daerah (Studi Kasus Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat). Penelitian ini menggunakan teori pilihan publik, konsep tragedy of the commons dan Manajemen Belanja Publik dengan menggunakan metode kualitatif.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (1) proses penganggaran terdiri dari proses formal dan proses...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2010
T30532
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Makassar: FIPO, 2012
320.8 MET
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Bandung: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia,
352 KUM
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Jakarta: Diretorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, 1988
352 IND h
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Muhammad Rizqan Adhima, author
Penelitian ini membahas tentang konflik politik dalam pemerintahan lokal dengan studi kasus pada pengunduran diri Wakil Bupati dari jalur perseorangan di Kabupaten Garut tahun 2011. Dengan metode kualitatif dan penelitian deskriptif, peneliti berupaya menggambarkan dinamika konflik di Kabupaten Garut yang dihadapi pasangan kepala daerah jalur perseorangan dengan partai politik di...
2013
S53937
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Kembaren, Arnold Salaba, author
[ABSTRAK
Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk membentuk peraturan daerah dalam rangka menjalankan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam membentuk suatu peraturan daerah, peraturan daerah tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Apabila bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, maka peraturan daerah tersebut dapat dibatalkan oleh pemerintah....
2014
S56871
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
