Hasil Pencarian

Ditemukan 107 dokumen yang sesuai dengan query

Rizal, author

Perbedaan karakter hukum antara Undang-Undang APBN dengan Undang-Undang Umum, serta perbedaan karakter hukum antara peraturan daerah tentang APBD dengan Peraturan Daerah Umum serta polemik terhadap pengujiannya = Differences in the characteristics of law between law of state budget with the general law and the law difference characteristics between regional regulations concerning regional budget with the general regional regulations and the testing polemics

Tesis ini membahas mengenai perbedaan karakter hukum antara undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan undang-undang umum, serta perbedaan karakter hukum antara Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dengan Peraturan Daerah umum. Selain itu tesis ini juga membahas mengenai polemik yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52986

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Irwan Septiawan, author

Analisis implementasi kebijakan sistem elektronik retribusi di Provinsi DKI Jakarta = Policy implementation analysis of electronic charges system in DKI Jakarta Province

Pemberlakukan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 membuat Pemerintah DKI Jakarta perlu melakukan intensifikasi dalam pemungutan retribusi dengan memberlakukan Sistem Elektronik Retribusi, namun dalam implementasinya terdapat beberapa kendala. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi dan kendala dalam implementasi sistem elektronik retribusi di DKI Jakarta. Hasil penelitian ini...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016

S63768

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Fisher, Ronald C., author

State and Local Public Finance

Illinois: Scott, Foresman, 1988

336.73 FIS s

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Dita Harina Sawenda, author

Analisis manfaat pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan perspektif hukum keuangan publik = An analysis of the benefits of establishing village owned enterprises in accelerating the welfare of village community based on the perspective of public finance law

Penelitian ini membahas tentang manfaat pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan perspektif hukum keuangan publik. Penelitian ini mengangkat tiga permasalahan, yaitu Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam peningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, Manfaat pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library