Hasil Pencarian

Ditemukan 127 dokumen yang sesuai dengan query

Mirna Rahmadina Gumati, author

Analisis desain kebijakan reformasi angkutan umum di Kota Bogor: studi pada peraturan daerah Kota Bogor nomor 3 tahun 2013 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan = Design analysis of public transportation reform policy in Bogor: study on local government regulation no 3 on conduct of traffic and transportation in 2013

ABSTRAK
Penelitian ini membahas desain kebijakan reformasi angkutan umum di Kota Bogor dalam kerangka Perda Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Teori utama yang digunakan yaitu elemen desain kebijakan yang dikemukakan oleh Thomas A. Birkland 2011 . Birkland menyebutkan bahwa terdapat lima elemen yang perlu diperhatikan...

2017

S69709

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Wisnu Jaya Surya Putra, author

Pembentukan peraturan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia = Establishment of local regulations within the framework of the unitary state of the Republic of Indonesia

ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang politik hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia khususnya dalam pembentukan peraturan daerah sejak era orde baru sampai dengan era reformasi serta analisis pengaturan terkait dengan pelaksanaan pembentukan peraturan daerah di Indonesia. Pelaksanaan pembentukan peraturan daerah saat ini seringkali ditemukan berbagai macam permasalahan selain banyaknya peraturan daerah...

2018

T50443

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

William Aditya Sarana, author

Mekanisme pengujian peraturan daerah pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 137/PUU-XII/2015 dan nomor 56/PUU-XIV/2016 dalam kerangka negara kesatuan = Mechanism of regional regulation review after contitutional court decision no. 137/PUU-XIII/2015 and constitutional court decision no. 56 /PUU-XIV/2016 in the framework of unitary state

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137 / PUU-XIII / 2015 dan Nomor 56/PUU- XIV/2016, Pemerintah Pusat tidak lagi dapat membatalkan Perda Provinsi dan Kabupaten Kota namun tetap dapat membatalkan Peraturan Kepala Daerah. Mahkmah Agung menjadi satu-satunya lembaga negara yang dapat membatalkan Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Undang-Undang. Dalam dua Putusan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Himpunan peraturan perundang-undangan Propinsi Daerah Tingkat I Bali tentang pendapatan asli daerah / disusun oleh Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali

Denpasar: Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali , 1991

339.3 BAL h I

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Desentralisasi dan otonomi daerah: desentralisasi, demokrasi dan akuntabilitas pemerintahan daerah

Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2005

352.095 8 DES

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Warsiyatno, author

Analisis terhadap kasus perkara gugatan Muhamad Daivi melawan Pemerintah RI CQ Departeman Luar Negeri atas dasar perbuatan melanggar hukum

ABSTRAK
Belum terwujudnya Badan Peradilan Tata Usaha Negara., perkara-perkara gugatan terhadap aparat negara atas dasar perbuatan melanggar hukum diadili oleh Hakim Pengadilan Negeri, sehingga timbul adany.~;;,ap:gg~:f.J.n bahwa seolah-olah p8 laksanaan pengadilan tersebut tidak obyektif

Karena disatu pihaK hakim sebagai aparat pemerintah, di lain pihak yang diadili adalah dari pihak pemerintahj~ ga.,

Penafsiraii-secara -.analogi: terhada.p pasal 28 · Undang- Undang Nomor...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1984

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Sinaga, Nana Febrina, author

Participating interest dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi ditinjau dari otonomi daerah (keikutsertaan BUMD dalam participating interest Blok Cepu)

Skripsi ini membahas mengenai participating interest dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi ditinjau dari otonomi daerah. Participating interest ditinjau dari otonomi daerah dimaksudkan untuk membahas participating interest yang wajib ditawarkan Kontraktor kepada BUMD sehingga daerah dapat turut serta mengelola hulu migas sebagaimana yang diamanatkan otonomi daerah. Participating interest...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

S24857

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Divio Adi Winanda, author

Pembelotan Broker Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2020 = Political Broker's Defection in Cilegon City 2020 Regional Head Election

Di Indonesia, broker politik memiliki posisi yang strategis dalam pemilu akibat lemahnya institusi partai politik dan bergantungnya politisi kepada jaringan-jaringan personalnya. Akan tetapi, pembelotan broker masih menjadi masalah yang dihadapi para politisi. Kasus di Pilkada Kota Cilegon Tahun 2020 menunjukkan bagaimana Sahruji sebagai seorang clientelist broker membelot dari dinasti politik...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Anggarani Utami Dewi, author

Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam Era Nontransisional (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh) = The Establishment of Truth and Reconciliation Commission in the Nontransitional Era (Study of Law No. 21/2001 on Special Autonomy for Papua Province and Law No. 11/2006 on Aceh Government)

Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang berkedudukan di daerah oleh pemerintah daerah mengalami perdebatan khususnya mengenai legalitas penyidikan peristiwa pelanggaran HAM yang berat di masa lalu oleh komisi ini. Tesis ini akan menjawab permasalahan mengenai implementasi KKR dalam era non transisional serta pengaturan mengenai pembentukan dan implementasi KKR yang...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Oktoaji Kharissuhud, author

Kebijakan dana bagi hasil antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah pada kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi ditinjau dari Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah = Policy funds to result the central and local government on the contract business activities upstream oil and gas review of Law number 33 of 2004 about financial balance between central and local governments

ABSTRAK Tesis ini membahas mengenai perhitungan dan implementasi penyaluran dana bagi hasil sumber daya alam minyak dan gas bumi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang didasarkan pada UU Nomor 33 Tahun 2004 serta peraturan pelaksanaan lainnya. Metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini meyimpulkan bahwa perhitungan dana bagi hasil sumber...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39104

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian