Hasil Pencarian

Ditemukan 151 dokumen yang sesuai dengan query

Agussalim Andi Gadjong

Pemerintahan daerah : kajian politik dan hukum / Agussalim Andi Gadjong.

Analysis on laws regarding local government and decentralization in government in Indonesia enacted in 1945 to 200...

Ciawi, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007

320.959 8 GAD p (1)

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Undang-undang otonomi daerah 1999 & Juklak

Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1999

352.02 UND (1)

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Undang-undang pembentukan kota (Staatsblad 1948 No. 168) / Depertemen Pekerjaan Umum

Koleksi hukum Indonesia dengan mengacu pada peraturan pemerintah kolonial Belanda berupa pembentukan kota, mulai tentang rencana pembentukan kota sampai dengan aturan-aturan yang harus dipatuhi dalam pembentukan kota....

Bandung: Departemen Pekerjaan Umum, [19--?]

K 342.09 IND u

Buku Klasik Universitas Indonesia Library

Mirna Rahmadina Gumati, author

Analisis desain kebijakan reformasi angkutan umum di Kota Bogor: studi pada peraturan daerah Kota Bogor nomor 3 tahun 2013 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan = Design analysis of public transportation reform policy in Bogor: study on local government regulation no 3 on conduct of traffic and transportation in 2013

ABSTRAK
Penelitian ini membahas desain kebijakan reformasi angkutan umum di Kota Bogor dalam kerangka Perda Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Teori utama yang digunakan yaitu elemen desain kebijakan yang dikemukakan oleh Thomas A. Birkland 2011 . Birkland menyebutkan bahwa terdapat lima elemen yang perlu diperhatikan...

2017

S69709

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Dian Kusumawardani, author

Eksistensi aparat pengawas internal pemerintah (APIP) dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah = The existence of the government internal supervisory apparatus (APIPI) in supervision of local government administration / Dian Kusumawardani

ABSTRAK
Pergeseran kewenangan yang lebih luas dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah harus diimbangi dengan pengawasan untuk menjamin efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan atribusi kewenangan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah APIP untuk melaksanakan pengawasan. Eksistensi APIP diperlukan sebagai...

2018

T51661

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Wisnu Jaya Surya Putra, author

Pembentukan peraturan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia = Establishment of local regulations within the framework of the unitary state of the Republic of Indonesia

ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang politik hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia khususnya dalam pembentukan peraturan daerah sejak era orde baru sampai dengan era reformasi serta analisis pengaturan terkait dengan pelaksanaan pembentukan peraturan daerah di Indonesia. Pelaksanaan pembentukan peraturan daerah saat ini seringkali ditemukan berbagai macam permasalahan selain banyaknya peraturan daerah...

2018

T50443

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

William Aditya Sarana, author

Mekanisme pengujian peraturan daerah pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 137/PUU-XII/2015 dan nomor 56/PUU-XIV/2016 dalam kerangka negara kesatuan = Mechanism of regional regulation review after contitutional court decision no. 137/PUU-XIII/2015 and constitutional court decision no. 56 /PUU-XIV/2016 in the framework of unitary state

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137 / PUU-XIII / 2015 dan Nomor 56/PUU- XIV/2016, Pemerintah Pusat tidak lagi dapat membatalkan Perda Provinsi dan Kabupaten Kota namun tetap dapat membatalkan Peraturan Kepala Daerah. Mahkmah Agung menjadi satu-satunya lembaga negara yang dapat membatalkan Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Undang-Undang. Dalam dua Putusan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Himpunan peraturan perundang-undangan Propinsi Daerah Tingkat I Bali tentang pendapatan asli daerah / disusun oleh Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali

Denpasar: Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali , 1991

339.3 BAL h I

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Desentralisasi dan otonomi daerah: desentralisasi, demokrasi dan akuntabilitas pemerintahan daerah

Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2005

352.095 8 DES

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Warsiyatno, author

Analisis terhadap kasus perkara gugatan Muhamad Daivi melawan Pemerintah RI CQ Departeman Luar Negeri atas dasar perbuatan melanggar hukum

ABSTRAK
Belum terwujudnya Badan Peradilan Tata Usaha Negara., perkara-perkara gugatan terhadap aparat negara atas dasar perbuatan melanggar hukum diadili oleh Hakim Pengadilan Negeri, sehingga timbul adany.~;;,ap:gg~:f.J.n bahwa seolah-olah p8 laksanaan pengadilan tersebut tidak obyektif

Karena disatu pihaK hakim sebagai aparat pemerintah, di lain pihak yang diadili adalah dari pihak pemerintahj~ ga.,

Penafsiraii-secara -.analogi: terhada.p pasal 28 · Undang- Undang Nomor...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1984

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian