Hasil Pencarian

Ditemukan 540 dokumen yang sesuai dengan query

Andriani Junarwati, author

ABSTRAK
Diskriminasi terhadap perempuan dan status anak akibat undang-undang nomor 62 tahun 1958 dan implementasi undang-undang nomor 12vtahun 2006 tentang kewarganegaraan republik Indonesia terhadap status anak dan persamaan kedudukan perempuan dalam perkawinan campuran

ABSTRAK
Berdasarkan Pasal 57 Undang-undang Perkawinan,perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Undang-undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958 mengakibatkan kedudukan wanita dalam menentukan kewarganegaraannya dan kewarganegaraan anak dibatasi. Anak mengikuti kewarganegaraan ayahnya dan perempuan sebagai...

2007

T17050

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Harkristuti Harkrisnowo, author

Rekonstruksi konsep pemidanaan : suatu gugatan terhadap proses legislasi dan pemidanaan di Indonesia

Jakarta: UI-Press, 2003

PGB 0435

UI - Pidato Universitas Indonesia Library

Wahyono Darmabrata, author

Undang-undang perkawinan, undang-undang no. 1 tahun 1974 mengenai pengaturan dan masalah yang perlu diperhatikan / Wahyono Darmabrata

Jakarta: UI-Press, 2003

PGB 0434

UI - Pidato Universitas Indonesia Library

Widiyaningsih, author

Akibat pembatalan perkawinan terhadap anak dibawah umur menurut kitab undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (suatu perbandingan)

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004

S22220

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Tony Budisarwono, author

Dampak perkawinan dibawah tangan bagi isteri dan anak menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Perkembangan yang terjadi di masyarakat pada saat ini banyak terjadi ikatan perkawinan yang dilaksanakan cenderung cukup hanya memenuhi persyaratan hukum agamanya saja dengan mengabaikan pencatatan perkawinan pada lembaga yang berwenang yaitu di KUA ataupun di KCS. Perkawinan yang tidak dicatatkan ini dikenal dengan istilah perkawinan di bawah tangan. Perkawinan di...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

S21133

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Nuratina Wulandari, author

Pengaturan perkawinan dan perceraian bagi anggota POLRI sebagai Pegawai Negeri POLRI ditinjau dari undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

S22209

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Miggi Sahabati, author

Perjanjian perkawinan sebagai perlindungan hukum terhadap hak istri ditinjau dari kitab undang-undang hkum perdata dan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Salah satu kebutuhan manusia adalah kebutuhan akan kasih sayang yang kemudian diwujudkan dalam sebuah perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sering timbul konflik di antara suami istri. Perjanjian perkawinan muncul sebagai alternatif untuk memberikan keseimbangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban bagi suami istri dalam...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

S21333

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Awlia Ghea Kartika, author

Tinjauan yuridis terhdap akibat hukum atas status harta isteri yang diperoleh dari hibah dan di atas namakan suami setelah putusnya perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 of 1974 tentang perkawinan (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI No. 3149 K/PDT/2) = Juridicial review of the legal status of wife s assets after divorce that was given to her as a grant on behalf of the husband according to Islamic law and marriage law No. 1 of 1974 (Analysis of Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 3149 K/PDT/2)

Dalam suatu perkawinan seringkali terdapat permasalahan hukum mengenai harta kekayaan. Hal ini terutama terjadi saat perkawinan tersebut putus karena perceraian. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk melakukan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 3149 K/PDT/2012. Dalam kasus ini, terdapat permasalahan mengenai status harta isteri yang diperoleh dari hibah dan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

S60991

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Bryan Topan, author

Pembagian harta perkawinan terhadap perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan ditinjau dari undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan: analisis putusan pengadilan agama Jakarta Selatan Nomor 0502/PDT.G/2013/PA.JS = The division of marital assets toward a marital agreement that has not been registered based on law no 1 year 1974 regarding marriage case analysis the religion court decision number 0502/PDT.G/2013/PA JS

Pendaftaran perjanjian perkawinan kepada Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin keberlakuan perjanjian perkawinan bagi para pihak yang membuat perjanjian perkawinan serta pihak ketiga diluar para pihak khususnya dalam hal pembagian harta perkawinan ketika perkawinan berakhir dengan perceraian. Hal ini bertujuan agar pembagian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T45899

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Naura Niyomi, author

Akibat hukum perceraian terhadap harta benda perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Harta Benda Perkawinan adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Harta Benda Perkawinan ini terdiri dari 2 macam, yaitu Harta Bersama dan Harta Bawaan. Harta Bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung baik karena pekerjaan suami atau pekerjaan istri. Sedangkan Harta Bawaan adalah harta yang diperoleh oleh masing-masing suami...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004

T14471

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian