Hasil Pencarian

Ditemukan 19 dokumen yang sesuai dengan query

Bagus Haryo H, author

Telaah Pendapat Umum Masyarakat Di Kodya Jakarta Selatan Tentang Perkawinan Campuran antara Pemeluk Agama Islam dengan Pemeluk Agama Lainnya

Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan harus berdasarkan hukum agama masing-masing pihak. Agama merupakan dasar dari suatu perkawinan. Karena UU Perkawinan tidak mengatur secara eksplisit mengenai perkawinan campuran antar pemeluk agama yang berbeda, maka timbul permasalahan mengenai hal ini. Menurut Hukum Perkawinan Islam, perkawinan pemeluk agama...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993

S20343

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Adi Setiadi, author

Tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan yang didahului oleh perkawinan akibat zina

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1996

S20890

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Rony Hidroson Trisnanto, author

Kawin Mut'ah ditinjau dari undang-undang No.1 tahun 1974 dan peraturan pelaksanaanNya kompilasi hukum islam, hukum perkawinan Sunni, hukum perakwinan Syi'ah, beserta akibat-akibatNya jika tetap dilaksanakan (berdasarkan peraturan-peraturan tersebut)

Kawin mut'ah adalah seorang wanita mengawinkan dirinya dengan seorang laki-laki dalam keadaan tidak ada hambatan apapun (pada diri wanita tersebut untuk dinikahi), sesuai dengan aturan agama, baik berupa hambatan nasab, periparan, persusuan, ikatan perkawinan dengan orang lain, iddaH atau lain-lain sebab yang merupakan hambatan yang ditetapkan dalam agama, adanya mahar,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1990

S20918

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Dini Herlina, author

Perjanjian perkawinan dalam perspektif hukum islam

Syariat Islam memandang bahwa perkawinan itu adalah ibadah, dalam arti saranaan bentuk pengejawantahan diri dalam mengabdi kepada Allah melalui dan mengikuti sunnah Rasul-Nya. Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan tersebut. Pada dasarnya perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002

S20941

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Wowor, Antonius Hendrikus, author

Persoalan perkawinan antar agama menurut hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1991

S20667

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Satiah, author

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor.10 tahun 1983 Selama Sapta Warga oleh Pegawai Negeri Sipil di Wilayah Jakarta Timur (suatu Tinjuan Sosio Juridis dari Sudut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974)

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1992

S20386

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Lilis Nury Soeharso, author

Dampak peralihan agama dalam perkawinan menurut hukum Islam

Lembaga perkawinan adalah suatu lembaga yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari perilaku kehidupan manusia sehari-hari. Pada prinsipnya suatu perkawinan baru berakhir apabila salah satu dari pasangan suami isteri meninggal dunia. Agama Islam tidak mengikat mati suatu perkawinan tetapi tidak pula mempermudah perceraian. Salah satu yang dapat menyebabkan perceraian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1992

S20438

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

RR. Silvy Hapsari, author

Peran BP4 di Indonesia dalam melaksanakan fungsi hakim menurut QS. An-Nisaa' Jakarta Selatan

QS.An-Nisaa' (4) : 35 mengatur penyelesaian jika terjadi perselisihan diantara suami isteri, yaitu dengan cara menunjuk seorang hakam dari keluarga masing-masing pihak untuk mengusahakan perdamaian diantara mereka. Sulitnya menemukan orang yang mampu bertindak sebagai hakam membuat tugas. itu menjadi tanggung jawab pemerintah, yang dalam hal ini di Indonesia dilaksanakan oleh...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001

S20454

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Yusmiati, author

Kedudukan Itsbat Nikah terhadap Perkawinan Sirri Setelah Perceraian Perkawinan Pertama : Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 09/Pdt.G/2017/PTA JK = Itsbat Marriage Position Against Sirri Marriage After Divorce of First Marriage : Analysis of Religious High Court Decision Number 09/Pdt.G/2017/PTA JK

Penelitian ini mengkaji kedudukan itsbat nikah dalam perkawinan sirri setelah perceraian perkawinan pertama. Perkawinan sirri yang apabila telah memenuhi rukun dan syarat menurut agama dan kepercayaanya, maka terhadap perkawinan tersebut adalah telah sah menurut hukum agama. Namun demikian perkawinan sirri belum memiliki kekuatan hukum menurut hukum Negara. Untuk memperoleh pengakuan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian