Hasil Pencarian

Ditemukan 306 dokumen yang sesuai dengan query

Simarmata, Peter Dameian, author

Perbandingan Keabsahan Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Kitab Hukum Kanonik Tahun 1983 (Codex Iuris Canonici): Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor: 26/Pdt.G/2014/PN.GRT = Comparison of Interfaith Marriage Legitimacy According to Act Number 1 of 1974 About Marriage with Code of Canon Law of 1983 (Codex Iuris Canonici): Case Analysis of Verdict of Garut District Court Number: 26/Pdt.G/2014/PN.GRT

Skripsi ini membahas tentang pengaturan dan keabsahan perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Kitab Hukum Kanonik tahun 1983 Codex Iuris Canonici. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan dan perbandingan keabsahan perkawinan beda agama pada putusan Putusan Nomor: 26/Pdt.G2014/PN.GRT. menurut Undang-Undang Nomor 1...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Griselia Vania Ariyatne, author

Hak asuh anak akibat perceraian dalam perkawinan campuran : studi analisis Putusan No.502/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst dan 204/Pdt.G/2019/PN.Smn = Custody of children due to divorce in mixed marriages : analytic study of Verdict Number 502/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst and 204/Pdt.G/2019/PN.Smn

Penentuan pemberian hak asuh anak akibat perceraian seharusnya dilakukan berdasarkan pertimbangan “the best interest of the child” atau kepentingan terbaik bagi si anak. Hal ini disebabkan karena hubungan antara anak dengan orang tua tidak putus akibat perceraian. Oleh karena itu anak tetap berhak untuk mendapatkan hak dan kesempatan yang terbaik...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Adriel Michael Tirayo, author

Akibat Hukum Terkait Pengesahan Perkawinan di Bawah Tangan Dalam Pelaksanaan Pertimbangan Hakim pada Penetapan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 52/Pdt.P/2020/PN.Pms = Legal Consequences related to Legalization of Underhanded Marriage in the Implementation of Judge's Considerations (Study on Determination of the Pematangsiantar District Court Number 52/Pdt.P/2020/PN.Pms)

Perkawinan yang dilangsungkan secara agama tanpa dicatatkan, hanya akan berstatus sebagai perkawinan di bawah tangan, namun diberikan kesempatan bagi mereka untuk mengajukan pengesahan perkawinan untuk memperoleh keabsahan status perkawinannya. Namun pada kasus tertentu, pengesahan perkawinan tersebut malah akan menimbulkan akibat hukum terhadap para pihak sebagaimana dalam Penetapan nomor 52/Pdt.P/2020/PN.Pms. Penelitian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Agnes Natasia, author

Perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang dirugikan atas pembuatan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung pasca putusan Mahkamah k\Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 = Legal protection for the third party whose rights are being violated due the prenuptial agreement that is made after the marriage is being held after Constitutional Court decision number 69/PUU-XIII/2015

Perjanjian perkawinan menurut Pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 1974 dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan. Isi dari perjanjian perkawinan tersebut berlaku bagi pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Skripsi ini membahas mengenai Penetapan No. 381/Pdt.P/2015/PN.Tng, yang dalam pertimbangannya terdapat pengesahan perjanjian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Rizki Amalia Yuliani, author

Pengesahan perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan sebelum dan setelah putusan Mahkamah Konstitusi RI nomor 69/PUU-XIII/2015: studi kasus: penetapan Pengadilan Negeri nomor 269/PEN.PDT.P/2015/PN.Tng = The legalization of postnuptial agreement before and after constitutional court decision number 69/PUU-XIII/2015: case study: court decision number 269/PEN.PDT.P/2015/PN.Tng

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, kini perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan dapat dilakukan tanpa adanya penetapan pengadilan negeri terlebih dahulu dan dapat disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Pengesahan perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan dilakukan dengan cara melaksanakan pencatatan perjanjian perkawinan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

S68822

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Rania Ayu Seruni, author

Putusnya pertunangan dan tidak terlaksananya janji untuk melangsungkan perkawinan dilihat dari segi hukum perkawinan adat dan hukum perdata barat, studi kasus putusan No. 142 /Pdt.G/ 1997/PN.SBY

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

S21365

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Grey, Andrew, author

Kekuatan mengikatnya perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan setelah adanya perceraian studi kasus putusan mahkamah agung nomor 598 pk/pdt/2016 dan putusan mahkamah agung nomor 585 k/pdt/2012 = Binding power of unregistered marital agreement after divorce study of case of decision of supreme court number 598 pk pdt 2016 and decision of supreme court number 585 k pdt 2012

Dalam Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, disebutkan bahwa perjanjian kawin harus didaftarkan ke Pegawai Pencatat Perkawinan. Kewajiban untuk mencatatkan perjanjian kawin bertujuan agar perjanjian perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang sah bagi para pihak yaitu suami dan istri serta terhadap pihak ketiga yang terkait untuk itu. Namun...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library