Hasil Pencarian

Ditemukan 540 dokumen yang sesuai dengan query

Muhammad Noval Pahlevi, author

Perkawinan Beda Agama Pasca Terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 (Studi Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Utr)) = Interfaith Marriage After the Issuance of SEMA Number 2 of 2023 (Study of Determination Number 423/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Utr)

Mengenai perkawinan beda agama tidak diatur secara jelas, yang mana UU Perkawinan sendiri mengembalikan lagi kepada agama dan kepercayaannya masing-masing yang hendak melaksanakan perkawinan. Mayoritas agama yang diakui di Indonesia sendiri melarang perkawinan beda agama, namun perkawinan beda agama masih marak terjadi, setidaknya sampai sebelum terbitnya SEMA 2/2023 yang isinya...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Adinda Permatsari, author

Kedudukan Seimbang Suami Istri dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional dalam Kasus Vasektomi

Keseimbangan kedudukan antar suami isteri diartikan sebagai segala sesuatu dalam kehidupan berumah tangga harus di rundingkan dan di putuskan bersama oleh suami isteri yang bersangkutan. Dalam rumah tangga walaupun secara fisik laki-laki memang pada umumnya lebih kuat di badingkan dengan perempuan, namun mereka adalah sama. Kedudukan mereka adalah sama, dalam pengertian bahwa masing-masing sama-sama mempunyai kewajiban yang...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Harmon Adjam, author

Pendaftaran bagi Perkawinan di Luar Negeri

Universitas Indonesia, 2004

T36933

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Stephani MF Karu, author

Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 berkenaan dengan perkawinan dibawah umur ditinjau dari sosiologi

Universitas Indonesia, 1986

S20012

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Diana Fauziyah, author

Perbandingan penentuan besaran nafkah anak pasca perceraian antara Indonesia dan Australia = Comparative study regarding the way of determining the amount of child support after divorce between Indonesia and Australia.

Skripsi ini membahas mengenai perbandingan penentuan besaran nafkah anak pasca perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan peraturan-peraturan di Australia. Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif yang mana menggunakan peraturan-peraturan terkait dengan topik pembahasan. Hasil penelitian menggambarkan belum ada pengaturan terkait cara menentukan besaran nafkah anak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Siti Labiba Fathin, author

Kedudukan anak akibat perkawinan campuran menurut UU No. 1 tahun 1974 ditinjau dari UU kewarganegaraan No. 62 tahun 1958 dan UU kewarganegaraan No. 12 tahun 2006 (Analisis yuridis)

Perkawinan campuran Menurut UU No. 1 Tahun 1974 telah banyak dilakukan oleh WNI, perbuatan hukum tersebut menimbulkan suatu permasalahan, antara lain mengenai kedudukan anak akibat perkawinan apabila ditinjau dari Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pembahasan permasalahan tersebut pada penulisan yang berjudul Kedudukan Anak Akibat Perkawinan Campuran Menurut UU No. 1 Tahun...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

S21367

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Rania Ayu Seruni, author

Putusnya pertunangan dan tidak terlaksananya janji untuk melangsungkan perkawinan dilihat dari segi hukum perkawinan adat dan hukum perdata barat, studi kasus putusan No. 142 /Pdt.G/ 1997/PN.SBY

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

S21365

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Anisa Anggunningtyas Pramesty, author

Aktivisme politik koalisi 18+ dalam advokasi kenaikan batas umur pernikahan perempuan dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tahun 2014-2019 = Political activism of koalisi 18+ in advocating increase of women's minimum legal age for marriage in Law No. 1 of 1974 on marriage from 2014 to 2019.

Penelitian ini membahas advokasi perlindungan hak-hak anak sebagai respon legalisasi perkawinan bagi anak perempuan dalam UU No. 1 Tahun 1974. UU tersebut mengatur batas usia perkawinan perempuan pada usia 16 tahun, yang masih dikategorikan sebagai usia anak. Angka perkawinan anak yang tinggi di Indonesia dan ketiadaan respon pemerintah merevisi kebijakan...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2021

TA-pdf

UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library

Syarahsmanda Sugiartoputri, author

Edisi teks dan analisis naskah : aturan perkawinan islam menurut Imam Sayafii dalam bab An-Nikah W 14

Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2009

S11056

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Josephine Levina Pietra, author

Akibat hukum pembuatan akta perjanjian kawin yang belum diselesaikan terhadap perkawinan yang dilangsungkan terlebih dahulu (studi kasus putusan No. 201/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim) = The legal consequences of the unfinished prenuptial agreement in making towards a mariage that has been done first (case study of court verdict numner 201/PDT.G/2013/PN.Jkt.Tim)

Perjanjian kawin dibuat untuk menyimpangi ketentuan persatuan harta perkawinan yang diatur dalam undang-undang serta dibuat dengan akta otentik untuk kepastian tanggal akta dan didaftarkan agar berlaku pada pihak ketiga yang terikat dengan para pihak pembuat perjanjian kawin. Akta otentik ini dibuat di hadapan pejabat berwenang, yakni seorang Notaris yang tunduk...

Depok: Universitas Indonesia, 2019

T52255

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian