::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

 
Ditemukan 540 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Marini Dian Novrita, author
Tingkat perceraian di pengadilan agama dikaitkan dengan efektifitas berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Studi kasus Pengadilan Agama Bogor)
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1996
S20686
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Griselia Vania Ariyatne, author
Hak asuh anak akibat perceraian dalam perkawinan campuran : studi analisis Putusan No.502/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst dan 204/Pdt.G/2019/PN.Smn = Custody of children due to divorce in mixed marriages : analytic study of Verdict Number 502/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst and 204/Pdt.G/2019/PN.Smn
Penentuan pemberian hak asuh anak akibat perceraian seharusnya dilakukan berdasarkan pertimbangan “the best interest of the child” atau kepentingan terbaik bagi si anak. Hal ini disebabkan karena hubungan antara anak dengan orang tua tidak putus akibat perceraian. Oleh karena itu anak tetap berhak untuk mendapatkan hak dan kesempatan yang terbaik...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Adriel Michael Tirayo, author
Akibat Hukum Terkait Pengesahan Perkawinan di Bawah Tangan Dalam Pelaksanaan Pertimbangan Hakim pada Penetapan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 52/Pdt.P/2020/PN.Pms = Legal Consequences related to Legalization of Underhanded Marriage in the Implementation of Judge's Considerations (Study on Determination of the Pematangsiantar District Court Number 52/Pdt.P/2020/PN.Pms)
Perkawinan yang dilangsungkan secara agama tanpa dicatatkan, hanya akan berstatus sebagai perkawinan di bawah tangan, namun diberikan kesempatan bagi mereka untuk mengajukan pengesahan perkawinan untuk memperoleh keabsahan status perkawinannya. Namun pada kasus tertentu, pengesahan perkawinan tersebut malah akan menimbulkan akibat hukum terhadap para pihak sebagaimana dalam Penetapan nomor 52/Pdt.P/2020/PN.Pms. Penelitian...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Agnes Natasia, author
Perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang dirugikan atas pembuatan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung pasca putusan Mahkamah k\Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 = Legal protection for the third party whose rights are being violated due the prenuptial agreement that is made after the marriage is being held after Constitutional Court decision number 69/PUU-XIII/2015
Perjanjian perkawinan menurut Pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 1974 dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan. Isi dari perjanjian perkawinan tersebut berlaku bagi pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Skripsi ini membahas mengenai Penetapan No. 381/Pdt.P/2015/PN.Tng, yang dalam pertimbangannya terdapat pengesahan perjanjian...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Rizki Amalia Yuliani, author
Pengesahan perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan sebelum dan setelah putusan Mahkamah Konstitusi RI nomor 69/PUU-XIII/2015: studi kasus: penetapan Pengadilan Negeri nomor 269/PEN.PDT.P/2015/PN.Tng = The legalization of postnuptial agreement before and after constitutional court decision number 69/PUU-XIII/2015: case study: court decision number 269/PEN.PDT.P/2015/PN.Tng
Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, kini perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan dapat dilakukan tanpa adanya penetapan pengadilan negeri terlebih dahulu dan dapat disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Pengesahan perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan dilakukan dengan cara melaksanakan pencatatan perjanjian perkawinan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
S68822
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Achmad Fadli, author
Gerakan Sosial Mendorong Revisi Usia Minimal Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Periode Tahun 2014 - 2019 = Social Movements Encourage Revision of the Minimum Age for Marriage to Law Number 1 of 1974 Concerning Marriage for the 2014 - 2019 Period
Tesis ini menganalisa terkait dorongan gerakan sosial dalam mendorong negara merevisi UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 di Indonesia. Penelitian ini memberikan sebuah kontribusi bukan hanya Koalisi 18+ sebagai sebuah gerakan sosial yang memiliki aktivitas diorganisasi dalam memperjuangkan terciptanya kebijakan yang mengubah suatu situasi sosial politik yang ada. Namun juga...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Achmad Fadli, author
Gerakan Sosial Mendorong Revisi Usia Minimal Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Periode Tahun 2014 - 2019 = Social Movements Encourage Revision of the Minimum Age for Marriage to Law Number 1 of 1974 Concerning Marriage for the 2014 - 2019 Period
Tesis ini menganalisa terkait dorongan gerakan sosial dalam mendorong negara merevisi UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 di Indonesia. Penelitian ini memberikan sebuah kontribusi bukan hanya Koalisi 18+ sebagai sebuah gerakan sosial yang memiliki aktivitas diorganisasi dalam memperjuangkan terciptanya kebijakan yang mengubah suatu situasi sosial politik yang ada. Namun juga...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Grey, Andrew, author
Kekuatan mengikatnya perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan setelah adanya perceraian studi kasus putusan mahkamah agung nomor 598 pk/pdt/2016 dan putusan mahkamah agung nomor 585 k/pdt/2012 = Binding power of unregistered marital agreement after divorce study of case of decision of supreme court number 598 pk pdt 2016 and decision of supreme court number 585 k pdt 2012
Dalam Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, disebutkan bahwa perjanjian kawin harus didaftarkan ke Pegawai Pencatat Perkawinan. Kewajiban untuk mencatatkan perjanjian kawin bertujuan agar perjanjian perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang sah bagi para pihak yaitu suami dan istri serta terhadap pihak ketiga yang terkait untuk itu. Namun...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
O`Shaughnessy, Kate, author
Gender, state and social power in contemporary Indonesia : divorce and marriage law
London: Routledge, 2009
306.89 OSH g
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Sudarsono, author
Hukum kekeluargaan nasional
Jakarta: Rineka Cipta, 1991
346.015 SUD h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
<<   47 48 49 50 51 52 53 54   >>