Hasil Pencarian

Ditemukan 540 dokumen yang sesuai dengan query

Hedy Jovanka Warokka, author

Akibat hukum dari nikah dan talak ditinjau dari sudut hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Universitas Indonesia, 1986

S19994

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Rahayu Ahadiati, author

Usaha-usaha yang perlu dilakukan sebelum putusnya hubungan perkawinan menurut hukum Islam, UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KUH Perdata (BW)

Universitas Indonesia, 1987

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Rahayu Ahadiati, author

Usaha-usaha yang perlu dilakukan sebelum putusnya hubungan perkawinan menurut hukum Islam, UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KUH Perdata (BW)

Universitas Indonesia, 1987

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Imron Rosadi, author

Hak kewarisan anak setelah terjadinya perceraian ditinjau dari segi Hukum Kewarisan Islam

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui: i)Apa yang menjadi dasar hukum kedudukan anak sebagai ahli waris dan berapa besarnya bagian yang akan diperoleh dari harta peninggalan orang tuanya yang telah meninggal dunia; ii)Adakah perubahan kedudukan dan besarnya bagian anak sebagai ahl waris atas harta peninggalan orang tuanya yang telah meninggal dunia...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1996

S20685

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Kompilasi hukum islam di Indonesia : Buku 1 Hukum perkawinan, Buku II Hukum kewarisan, Buku III Hukum perwakafan

Bandung: Humaniora Utama Press, 1992

297.431 KOM

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Kompilasi hukum Islam di Indonesia: Buku 1 Hukum perkawinan, Buku II Hukum kewarisan, Buku III Hukum perwakafan

Bandung: Fokusindo mandiri, 2013

297.431 KOM (1)

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Marie SM. Massie, author

Pembebanan hak tanggungan atas tanah harta benda perkawinan dan permasalahannya dalam praktek di bank-bank pemerintah

Harta benda perkawinan terdiri dari harta bersama dan harta pribadi suami dan istri. Kedua macam harta tersebut dapat dijadikan agunan kredit. Seseorang dapat meminjam dana di bank dengan mengagunkan harta benda perkawinannya guna memperluas usaha ataupun untuk keperluan lainnya. Harta benda perkawinan dalam hal ini berupa benda tetap, yaitu tanah....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997

S20699

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Diza Faraskhansa, author

Pembatalan perkawinan poligami tanpa persetujuan istri yang dilakukan setelah kematian suami: studi kasus putusan pengadilan agama pandeglang nomor 241/pdt.G/2012/PA.Pdlg = Annulment of polygamous marriage with the absence of wife s permission which done after the husband's death: analysis of the sentence of religious court of pandeglang No: 241/pdt.G/2012/PA.Pdlg

Skripsi ini membahas pembatalan perkawinan poligami yang dilakukan karena ketiadaan izin istri pertama yang dilakukan saat suami yang bersangkutan telah meninggal dunia. Perkawinan poligami boleh dilakukan apabila memenuhi persyaratan yang berlaku sebagaimana dalam Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 58 KHI. Penelitian ini merupakan penilitian dengan metode yuridis normatif dan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

S62768

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Rumengan, Angela Celesta, author

Perlindungan dan kedudukan hukum wanita Indonesia dalam perkawinan campuran antar bangsa maupun setelah perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi kasus Nomor 313/Pdt.G/1997/PAJS)

Permasalahan mengenai kedudukan hukum wanita Indonesia dalam perkawinan campuran antar bangsa maupun setelah perceraian, akhir-akhir ini menjadi permasalahan yang sedang berkembang dimasyarakat karena wanita diperlakukan secara diskriminatif dalam kedudukannya sabagai istri dan ibu. Dalam hal ini disebabkan oleh peraturan Undang-undang Kewarganegaraan yang isinya banyak merugikan kaum wanita dan ketidakmengertian wanita...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T16369

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Tutut Roes Kartika, author

Status anak akibat perceraian pasangan campran beda kewarganegaraan sebelum dan sesudah lahirnya undang-undang Nomor 12 Tahun 2006(analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 598 K/Pdt/2006 antara Surtiati Wu dan Dr. Charlie Wu alias Wu Chia Hsin = Status of children due to divorce couple different mixed marriage before and after the birth citizenship law number 12 of 2006 (analysis of Supreme Court decision no 598 K/Pdt/2006 between Surtiati and Dr Charlie aka Wu Chia Hsin Wu)

Dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 seorang anak yang lahir akibat perkawinan campuran kedua orang tuanya secara otomatis mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Sejak berlakunya Undang?Undang Nomor 12 Tahun 2006, anak dalam perkawinan campuran memperoleh hak kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu kewarganegaraan mengikuti kewarganegaraan kedua orang tuanya hingga berusia 18 tahun. Dalam penulisan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28914

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

<< 49 50 51 52 53 54 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian