Hasil Pencarian

Ditemukan 537 dokumen yang sesuai dengan query

Yunita Neni Susiandari, author

Pembatalan perkawinan yang dilakukan orang tua menurut UU. No. 1 Tahun 1974 (Studi kajian gugatan pembatalan perkawinan terhadap Putusan Nomor 138/Pdt.G/2004/PA YK)

Pembatalan perkawinan yang telah dilangsungkan masih terjadi di masyarakat karena ada kemungkinan perkawinan tersebut cacat hukum. Tidak dipenuhinya syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menyebabkan perkawinan tidak sah, sehingga akan memberikan kesempatan kepada pihak terentu untuk membatalkan perkawinan. Dari uraian tersebut, timbul masalah apa yang menjadi peyebab suatu perkawinan dapat dibatalkan. Bagaimana...

Depok: Universitas Indonesia, 2005

T16510

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Christina Ella Yonatan, author

Perjanjian kawin dan permasalahan hukum dalam waktu pembuatannya

Seringkali notaris dihadapkan pada keinginan klien untuk membuat perjanjian kawin yang dikehendaki oleh masing-masing calon suami isteri. Adanya legalitas perkawinan dari segi agama dan hukum administrasi harus dibaca dalam "satu tarikan nafas", artinya sah menurut hukum agama dan sah menurut hukum negara pada saat yang bersamaan. Tetapi dalam praktek, hal...

Depok: Universitas Indonesia, 2005

T14520

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Cut Manyak Zakiah, author

Pandangan hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap perkawinan sirri di Indonesia: Analaisis hukum terhadap putusan Mahkamah Agung RI nomor 253 K/PID/1999

ABSTRAK
Perkawinan yang didasari karena faktor social, dilaksanakan dengan singkat tanpa memikirkan biaya, tidak memperhatikan peraturan undang-undang perkawinan, merupakan perkawinan yang mudah dilakukan atau lebih dikenal dengan nikah sirri, perkawinan yang tidak sah karena perkawinan tersebut tidak dicatat menurut peraturan perundang-undang negara yang berlaku. Perkawinan sirri banyak merupakan pihak perempuan dan anak-anak...

2007

T 17316

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Andriani Junarwati, author

ABSTRAK
Diskriminasi terhadap perempuan dan status anak akibat undang-undang nomor 62 tahun 1958 dan implementasi undang-undang nomor 12vtahun 2006 tentang kewarganegaraan republik Indonesia terhadap status anak dan persamaan kedudukan perempuan dalam perkawinan campuran

ABSTRAK
Berdasarkan Pasal 57 Undang-undang Perkawinan,perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Undang-undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958 mengakibatkan kedudukan wanita dalam menentukan kewarganegaraannya dan kewarganegaraan anak dibatasi. Anak mengikuti kewarganegaraan ayahnya dan perempuan sebagai...

2007

T17050

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Widiati Usadaningsih, author

Dispensasi perkawinan di bawah umur menurut undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan (studi kasus terhadap penetapan No. 0001/Pdt.P/1996/PAJS)

Tujuan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 ialah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa. UU No. 1 Tahun 1974 mengandung prinsip bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

T19100

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Kurniawati, author

Akibat hukum perkawinan di bawah tangan ditinjau dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan undang-undang nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita = Effect of unregistered marriage reviewed from the law no 1 year 1974 concerning marriage and law no 7 year 1984 concerning the ratification of the elimination of all forms of discrimination against women convention

Perkawinan di bawah tangan, membawa akibat yang tidak diharapkan bagi perempuan dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut, terutama di tinjau dari aspek yuridis, tidak ada perlindungan hukum balk untuk mendapatkan nafkah hidup dan pengakuan dari. Negara dalam hal terjadi pertengkaran antara suami istri, maka istri tidak mempunyai kekuatan hukum...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

T19515

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Syamsul Ma`arif, author

Faktor Determinan Stunting pada Batita Usia 12-36 Bulan di Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor Tahun 2019 = Determinant Factor of Stunting Among Toddlers Aged 12-36 Months In Tamansari, Bogor District, 2019.

Stunting merupakan masalah serius, dampak nyata adalah menurunnya kualitas generasi muda di masa datang baik secara fisik maupun motorik yang mana akan berpengaruh pada perekonomian negara. Program stunting di Indonesia masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dengan target penurunan dari (30,8%) 2018 menjadi (14%) 2024. Tujuan penelitian ini mengetahui...

Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Tedyan Arianto, author

Permasalahan hukum berkaitan dengan perjanjian perkawinan dalam praktek notaris setelah berlakunya undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan / Tedyan Arianto

2004

T36635

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Denny Eko Sulistio, author

Beberapa permasalahan hukum mengenai perkawinan yang tidak dicatat berkaitan dengan praktek pembuatan akta notaris / Denny Eko Sulistio

ABSTRAK
Pencatatan perkawinan adalah merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam setiap pelaksanaan perkawinan. Perkawinan yang tidak dicatat, tidak diakui oleh negara. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayannya itu. Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menentukan tiap-tiap perkawinan dicatat...

2004

T36637

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Harmon Adjam, author

Pendaftaran bagi Perkawinan di Luar Negeri

Saat ini fenomena yang berkembang di masyarakat kita bahwa melangsungkan perkawinan di luar negeri merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Namun dalam pelaksanaannya tidak didukung dengan pengetahuan yang cukup sehingga kurang menjamin tertib administrasi serta mewujudkan kepastian hukum suatu perkawinan harus dicatatkan, bagi yang beragama islam dilakukan oleh kantor urusan agama, dan...

Depok: Universitas Indonesia, 2004

T36933

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian