Hasil Pencarian

Ditemukan 70 dokumen yang sesuai dengan query

Hernu Aulia Farhan, author

Urgensi Kriminalisasi Pemaksaan Perkawinan Dalam Hukum Pidana Indonesia = "The Urgency of Criminalizing Forced Marriage in Indonesian Criminal Law"

Skripsi ini membahas mengenai urgensi kriminalisasi pemaksaan perkawinan dalam hukum pidana Indonesia. Termasuk didalamnya adalah membahas mengenai urgensi perlindungan korban kekerasan seksual khususnya pemaksaan perkawinan yang lebih optimal mengingat telah disahkannya UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sebetulnya terkait tindak pidana kekerasan seksual dapat ditemukan pengaturannya...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Lumbanraja, Indira Sarah, author

Keberlakuan perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran menurut hukum Indonesia, Malaysia dan Skotlandia = Enforcement of prenuptial agreement in mixed marriage based on the law of Indonesia, Malaysia and Scotland

Perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran adalah fenomena yang marak terjadi di masyarakat dunia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, tulisan ini menjelaskan peranan HPI dalam pengaturan dan keberlakuan perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran oleh karena adanya interaksi antara dua atau lebih stelsel hukum. Berdasarkan pembahasan perjanjian-perjanjian perkawinan tersebut, dapat disimpulkan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S56034

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Amelia Betrice Viosania, author

Tinjauan Ketepatan Putusan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Makale Nomor: 2/Pdt.P/2022/PN Mak.) = Legal Analysis of the Judge's Decision in Granting Interfaith Marriage Application (Case Study of the Makale District Court Determination Number: 2/Pdt.P/2022/PN Mak.)

Pada dasarnya hukum perkawinan di Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan pasangan beda agama, sehingga pengaturan mengenai perkawinan beda agama menjadi multitafsir. Kondisi ini menjadi dasar isu dalam Penetapan Pengadilan Negeri Makale Nomor: 2/Pdt.P/2022/PN Mak. Para Pemohon yang memiliki perbedaan agama memohon agar perkawinan mereka dapat disahkan oleh Pengadilan....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Fathia Rizki Khairani, author

Analisis Keberpautan Budaya Hukum dalam Adat Perkawinan Melayu Riau Terhadap Fenomena Perkawinan Anak di Kabupaten Siak (Studi Kasus pada Kabupaten Siak dengan Wilayah Berstatus Kabupaten Layak Anak) = Analysis of the Linkages between Legal Culture in Riau-Malay Matrimonial Practices and The Phenomenon of Child Marriages in Siak Regency (Case Study in Siak Child Friendly City)

Penelitian ini berfokus pada isu terkait perlindungan anak, khususnya problematika perkawinan anak serta bagaimana kebijakan pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Siak dengan statusnya sebagai Kota Layak Anak (KLA). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji hubungan kausalitas antara pengaruh budaya hukum (legal culture) terhadap kasus perkawinan anak yang ada di...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Kalangit, Holy K. M., author

Perkawinan sesama jenis dan hak asasi manusia: penerapan prinsip equality dalam putusan kasus obergefell et.al. v. hodges, director, ohio department of health, USA serta analisis mengenai perkawinan sesama jenis di indonesia = Same sex marriage and human rights the application of the principle of equality in obergefell et.al. v. hodges, director, Ohio Department of Health, USA and the analysis of same sex marriage issue in indonesia

ABSTRAK
Argumen mengenai lsquo;hak rsquo; dan lsquo;equality rsquo; banyak digunakan beberapa tahun belakangan ini dalam menuntut legalisasi perkawinan sesama jenis oleh para pendukungnya. Penerapan prinsip equality dalam tuntutan legalisasi perkawinan sesama jenis adalah berkaitan erat dengan konsep hak asasi manusia karena prinsip equality merupakan salah satu prinsip penting dalam konsep tersebut....

2017

T47908

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

R. Budi Juli Harsono, author

Suatu tinjauan terhadap pelaksanaan perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Seragen, Jawa Tengah.

Untuk memberikan teladan yang baik kepada masyarakat khususnya dalam kehidupan berkeluarga, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegavvai Negeri Sipil. Disampihg Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 serta Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, untuk Pegawai . Negeri Sipil dalam melaksanakan Perkawinan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1989

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library