Hasil Pencarian

Ditemukan 1320 dokumen yang sesuai dengan query

Chenny Hadi Nuryanti, author

Perbandingan hukum hak asuh anak bersama akibat perceraian di Indonesia dan Singapura: analisis Putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 341/Pdt.G/2019/Pn.Tng dan dasar putusan District Court Appeal Family Justice Courts Singapore nomor 44 of 2017 = Comparative studi regarding joint custody due to a divorce in Indonesia and Singapore: analysis of Tangerang District Court Appeal Number 341/Pdt.G/2019/Pn.Tng and Ground Decision District Court Appeal Family Justice Courts Singapore number 44 of 2017

Skripsi ini membahas mengenai perbandingan pengaturan ketentuan hak asuh anak bersama akibat perceraian di Indonesia dan Singapura serta dianalisis penerapannya dalam putusan masing-masing negara. Hak Asuh Bersama yang dikenal di Indonesia dengan istilah pemeliharaan anak merupakan salah satu jenis hak asuh anak yang dikenal di Indonesia, namun pengaturan yang masih...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Rizkya Fadhma, author

Analisis urgensi kartu nikah sebagai implikasi sistem informasi manajemen nikah (Simkah) dalam mekanisme pencatatan perkawinan = Analysis of urgency of kartu nikah as the implication of sistem informasi manajemen nikah (Simkah) in marriage registration mechanism

Pencatatan perkawinan dapat dikatakan sebagai tahapan penting dari peristiwa perkawinan. Dalam rangka peningkatan pelayanan pencatatan perkawinan, Kementerian Agama meluncurkan mekanisme pencatatan dengan sistem informasi melalui aplikasi bernama Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) sebagai upaya untuk menyerderhanakan mekanisme pencatatan dan mengatasi pemalsuan-pemalsuan data yang kerap terjadi. Sebagai implikasinya, diterbitkan Kartu Nikah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Chyka Yustika Anggraini, author

Kelainan orientasi seksual sebagai alasan terjadinya salah sangka dalam permohonan pembatalan perkawinan ditinjau dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (analisis putusan nomor 1360 K/PDT/2021) = Sexual Disorientation as The Reason of Marriage Annulment Petition in The Perspective of Marriage Regulation Number 1 Year 1994 as amended with The First Amendment of Marriage Regulation Number 16 Year 2019 (Analysis of Verdict Number 1360 /K/Pdt/2012)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) telah mengatur mengenai Pembatalan Perkawinan dalam ketentuan Pasal 22 sampai dengan Pasal 28. Hal-hal yang diatur mengenai Pembatalan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Herlia Alifiah, author

Peran mediasi kepuasan pernikahan terhadap hubungan antara perceived fairness dan komitmen pernikahan pada individu menikah di Indonesia = The mediating role of marital satisfaction in the relationship between perceived fairness and marital commitment

Anak merupakan karunia bagi pasangan menikah, namun tidak jarang anak juga membawa beban bagi keluarga. Faktanya, kepuasan pernikahan cenderung menurun ketika pasangan memiliki anak. Kepuasan pernikahan yang menurun dapat kemudian menurunkan komitmen pernikahan, sehingga membuat pernikahan rentan terhadap perceraian. Pembagian peran dalam mengurus rumah tangga dan mengasuh anak kerap menjadi...

Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Sondang Regina I., author

Permasalahan hukum dalam pencatatan perkawinan antara mereka yang berbeda agama : Tinjauan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1400/K/Pdt/1986 tentang perkawinan antara mereka yang berbeda agama

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah menciptakan unifikasi dibidang hukum perkawinan di Indonesia, yang diberlakukan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berbeda-beda suku, agama, dan ras. Akan tetapi, dalam hal perkawinan yang dilakukan antara mereka yang berbeda agama, Undang-Undang Perkawinan hanya memberikan pengaturan yang berupa penyerahan sepenuhnya kepada hukum...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006

T16463

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dollys Sulaiman, author

Perkawinan berbeda agama antara warga negara Indonesia yang dilangsungkan di luar negeri (ditinjau dari segi hukum perdata internasional Indonesia)

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004

S26097

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Tahitu, Mitha Aromafica, author

Kedudukan hukum perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri oleh pasangan WNI berbeda agama dan pencatatannya di Indonesia menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006

S21239

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Siti Utami, author

Status hukum perkawinan di bawah tangan ditinjau dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Pada dasarnya negara meletakkan konsep pernikahan sebagai hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang sah menurut hukum agama dan kepercayaannya dan diakui oleh negara merupakan konsep yang sudah baku. Konsepsi tersebut menegaskan pernikahan sebagai bagian dari aspek psikologis, biologis, religius, dan yuridis. Perlunya...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003

S21208

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Taihuttu, Glorius Frits, author

Pengaruh adat istiadat Maluku Tengah dalam aspek perkawinan: larangan perkawinan antar pasangan yang memiliki hubungan Pela Gandong di tinjau dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Pela Gandong merupakan hubungan persaudaraan antara dua atau lebih desa sebagai hubungan kakak adik kandung karena kedua masyarakat desa mengakui bahwa mereka berasal dari satu keturunan atau datuk yang sama. Namun terkadang ada masyarakat dari kedua desa yang memiliki hubungan pela gandong ini melanggar hukum adat dengan melakukan perkawinan. Perkawinan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

S21290

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Richard Daniel, author

Analisis Perbandingan Hukum Mengenai Tunjangan Pasca Perceraian di Indonesia dan Malaysia = Comparative Analysis of Law Regarding Post-Divorce Benefits in Indonesia and Malaysia

Perceraian yang merupakan salah satu penyebab dari putusnya suatu hubungan perkawinan ini berdampak kepada masing-masing pihak yang terikat dalam suatu hubungan perkawinan khususnya dalam kondisi ekonomi. Dari berbagai banyak kasus perceraian yang ada, istri lebih sering sekali mengalami kesulitan dalam kondisi ekonomi, yang mana sebelumnya selama terikat dalam hubungan perkawinan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian