Ditemukan 1320 dokumen yang sesuai dengan query
Moh. Bastian, author
ABSTRAK
Undang-undang Perkawinan no. 1 tahun 1974 merupakan salah satu ketentuan hukum bagi terwujudnya pembangunan manusia seutuhnya sepertl yang dicanangkan dalam GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) RI. Sebagai hukum positif di negara Republik Indonesia, UUP banyak mempengaruhi (aspek) kehidupan masyarakat Indosia yang mayoritas beragama islam ini.
Tulisan dibuat guna melibat dan mempelajari...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1986
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Djaka Susanto PH, author
ABSTRAK
Untuk melaksanakan keteladanan dari Pegawai Negeri Sipil kepada masyarakat, khususnya dalam kehidupan berkeluarga Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1985 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Regeri Sipil. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintan Nomor 10 tahun 1985 disamping Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1986
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Farida Prihatini, author
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1985
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Lilyana Djumara Nadjir, author
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1986
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Shinta Abidasari, author
Indonesia selalu menjadi negara transit bagi para pencari suaka dan pengungsi yang ingin menuju negara Australia dan Selandia Baru. Salah satu permasalahan sosial dan hukum yang muncul atas keberadaan pencari suaka dan pengungsi selama menunggu di Indonesia adalah terjadinya perkawinan antara warga negara Indonesia (WNI) dan pencari suaka atau pengungsi....
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Syahria Wijayati, author
ABSTRAK
Hukum Perkawinan Islam pada prinsipnya sama bagi seluruh umat islam di Indonesia, bahkah sama pula bagi seluruh umat Islam di dunia. Hanya di dalam pelaksanaannya sering dijumpai perbedaan-perbedaan yang merupakan keanekaragaman, terutama di dalam melangsungkan peminangan dan perayaan perkawinan yang disebabkan. karena pengaruh adat istiadat atau kebiasaan masing-masing daerah, suku,...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1989
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Eddy Cahyono, author
ABSTRAK
Penulisan skripsi ini mempunyai dua tujuan utama, yaitu mengetahui gambaran secara umum mengenai masalah masalah perkawinan, baik menurut KUH Perdata maupun menurut Undang-Undang Perkawinan (UU.No. 1/1974) dan menperbandingkan mengenai masalah waktu tunggu yang diatur dalam KUH Perdata dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Untuk mencapai tujuan-tujuan di atas, dalam membahas...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1989
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Reza Syahrazad Achir, author
ABSTRAK
Lembaga perkawinan adalah salah satu masalah yang sangat penting dan menarik karena tidak dapat dipisahkan dengan perikelakuan manusia didalam kehidupan sehari-hari. Seperti kita ketahui bahwa di Indonesia hidup bermacam macam agama yang diakui Pemerintah seperti agama Islam, katolik, Protestan, Hindu dan Budha, oleh karena itukanlah mustahil akan terjadi perkawinan antara...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1990
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Fanina Berlianty, author
ABSTRAK
Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi prasyarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia. Disamping itu juga untuk memberikan gambaran
yang lebih jelas mengenai pelaksanaan izin kawin yang di berikan Pengadilan Negeri bagi calon suami iztri yang akan melangsungkan perkawinan campuran antar agama. Metode penelitian yang dipergunakan adalah dengan metode...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1989
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Yogi Sumakto, author
ABSTRAK
Telah diketahui bahwa sebelum UU No. 1 Tahun 1974 dilaksanakan di Bali, penyelesaian mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan orang Bali berlaku hukum Adat. Tetapi setelah diundangkannya UU No. 1 Tahun 1974 yang pelaksanaannya secara efektif dimulai pada tanggal 1 Oktober 1975, ketentuan-ketentuan hukum yang lebih dari satu yang menjadi...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1989
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
