Hasil Pencarian

Ditemukan 24 dokumen yang sesuai dengan query

Lamintang, P.A.F., 1926-, author

Delik-delik khusus kejahatan jabatan & kejahatan jabatan tertentu sebagai tindak pidana korupsi / P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang

Jakarta: Sinar Grafika, 2012

364.132 3 LAM d

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Bambang Purnomo, author

Potensi kejahatan korupsi di Indonesia

Jakarta: Bina Aksara, 1983

345.023 BAM p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

C.F.G. Sunaryati Hartono, 1931-, author

Kompendium etika kehidupan berbangsa

Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2008

174 SUN k

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Ng Toni Mulia, author

Tanggung jawab komisaris terhadap tindak pidana korupsi : Studi kasus putusan Mahkamah Agung No : 1722 K/Pid.Sus/2010 terdakwa Suryadi Sentosa = Commissioner?s responsibility in corruption crime (case study of supreme court verdict no. 1722 K/Pid.Sus/2010 the accused: Suryadi Sentosa)

Tesis ini membahas tanggung jawab Komisaris terhadap Tindak Pidana Korupsi. Komisaris pada umumnya bertugas untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam pengurus PT. Muncul masalah pada saat Komisaris PT. MMJA yang dipidana sembilan tahun penjara dan denda serta uang pengganti yang jika tidak dibayar digantikan dengan empat tahun penjara...

Depok: Universitas Indonesia, 2011

T28994

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

himpunan peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi

Bandung: Fokusmedia, 2005

345.023 23 HIM

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Dwi Sarah Aprilia, author

Peran Ombudsman Republik Indonesia dalam menangani penyelesaian laporan atas dugaan maladministrasi penyelenggara pelayanan publik = The Role of the Ombudsman of the Republic of Indonesia in handling report completion of presumption of maladministration of public service provider

ABSTRAK Peran Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Pengawasan pelayanan yang diselenggarakan oleh Ombudsman merupakan unsur penting dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien serta sekaligus merupakan implementasi prinsip demokrasi yang perlu ditumbuh kembangkan dan di aplikasikan guna...

2017

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library