Hasil Pencarian

Ditemukan 1052 dokumen yang sesuai dengan query

Nike Sandra, author

Tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibatalkan oleh pengadilan (analisis kasus: putusan Pengadilan Negeri Batam No.95/PDT.G/2004 PN.BTM-Putusan Pengadilan Tinggi RIAU No.10/PDT/2006/PTR tanggal 15 Maret 2006

Lembaga Notaris timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya alat bukti tertulis baginya. Notaris adalah Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik,...

Depok: Universitas Indonesia, 2007

T19622

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Miryam Indrani Wiardi, author

Fungsi notaries sebagai pejabat umum dalam menunjang proses restrukturisasi perseroan terbatas

Restrukturisasi Perseroan Terbatas dapat dilakukan melalui Penggabungan (Merger), Peleburan (Konsolidasi) atau Pengambilalihan (Akuisisi). Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan dir. dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih...

Depok: Universitas Indonesia, 2003

T19827

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rani Julie Sandyarini, author

Peranan notaris dalam mendukung otentisitas perjanjian pada usaha kecil dan menengah

Salah satu ukuran keberhasilan pemerintah dalam mendorong sekaligus memperoleh manfaat dari peranan dunia usaha bagi pertumbuhan ekonomi nasional adalah seberapa tinggi keberhasilannya dalam membina, menunjang perkembangan dan melindungi Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Permasalahan yang timbul adalah bagaimana Pemerintah memberikan perlindungan terhadap posisi hukum UKM serta bagaimana Notaris dapat berperan...

Depok: Universitas Indonesia, 2005

T19867

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ulia Azhar, author

Tinjauan yuridis mengenai perlindungan hukum notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan rahasia jabatan

Landasan filosofis dibentuknya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah terwujudnya jaminan kepastian hukum,ketertiban dan perlindungan hukum yang berdasarkan kebenaran dan keadilan. Notaris adalah pejabat umum dengan tugas utama membuat akta otentik. Dalam menjalani jabatannya Notaris wajib untuk merahasiakan, tidak hanya apa yang dicantumkan dalam akta-aktanya, akan tetapi juga...

Depok: Universitas Indonesia, 2009

T25793

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Bunga Andalas Kristian, author

Tanggung jawab notaris selaku pejabat pembuat akta tanah yang tidak cermat, berpihak, dan tidak menjaga kepentingan para pihak dalam membuat akta jual beli tanah (studi putusan majelis pengawas pusat notaris nomor: 04/B/Mj. MPPN/VIII/2016) = The responsibility of notary as a PPAT who is unmeticulous biased and unable to safeguard the interest of parties in making land sale and purchase deed study (supervisory council of notaries verdict number 04/B/Mj. MPPN/VIII/2016)

Notaris selaku PPAT harus menjalankan jabatannya secara cermat, tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak sebagaimana ditentukan dalam pasal 16 ayat 1 huruf a. Seperti dalam membuat Akta Jual Beli Tanah PPAT harus mengikuti sifat tunai dan terang dalam hukum tanah, yaitu pembayaran dan penyerahan barang dilakukan secara bersamaan atau...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T47859

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ratih Indriningtyas, author

Penempatan notaris di badan koordinasi penanaman modal (BKPM) menurut kode etik notaris tahun 2015 dan undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris = Notary placement in indonesia investment coordinating board according to notary code of conduct year 2015 and law number 2 year 2014 regarding amendment of law number 30 year 2004 regarding notary incumbency / Ratih Indriningtyas

Penempatan Notaris di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam rangka program izin investasi tiga jam merupakan langkah Pemerintah sebagai bagian dari Revolusi Mental dan Deregulasi yang dilakukan oleh Pemerintahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dalam penyederhanaan perizinan. Terdapat dua pokok yang akan dibahas pada tesis ini yaitu, apakah penempatan dan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T45416

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Khartika Anggraini, author

Pertanggungjawaban dan akibat hukum dari pemberian salinan akta rapat umum pemegang saham (RUPS) kepada ahli waris : studi kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah nomor 04/Pts/MPW.JKT/I/2011 tanggal 25 Januari 2011 = Accountability and giving copies of legal documents of general meeting of shareholders to heirs : case study the supervision of regional council decision number 04/Pts/MPW.JKT/I/2011 dated January 25, 2011

Dalam tesis ini membahas tentang bagaimanakah pertanggungjawaban dan akibat hukum dari pemberian salinan akta Rapat Umum Pemegang Saham RUPS kepada ahli waris terkait dengan tugas dan wewenang notaris terhadap akta yang dibuatnya denganmengambilstudikasusputusanMajelisPengawas Wilayah NotarisNomor 04 Pts MPW JKT I 2011 tanggal 25 Januari 2011 Metode yang digunakanadalahpenelitian ndash normative...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T35491

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Angela Cintha Vania, author

Pertanggungjawaban notaris terhadap degradasi dan kebatalan akta (studi kasus terhadap putusan majelis pengawas wilayah notaris nomor M.01.MPWN.Prov.Jatim.12.14 tahun 2014) = Notary liability of degradation and deed nullification (case study against territory notary supervisory council decision No M.01.MPWN.Prov.Jatim. 12.14. 2014)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya apabila tidak dibacakan, dan untuk mengetahui kriteria dan norma-norma yang dipakai untuk memutuskan sanksi yang pantas bagi Notaris yang terbukti bersalah melanggar kode etik dengan menganalisa lebih dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor M.01.MPWN.Prov.Jatim.12.14 Tahun 2014, yaitu...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T45893

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Raden Roro Cantik Dwita Kartika, author

Akta pernyataan notaris dan pengesahan fotokopi dengan surat aslinya oleh notaris yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang : analisa Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 11/B/Mj.PPN/XI/2010 tanggal 02 Desember 2010 = Notary deed and endorsement original copy of the letter made by notary not in accordance with the provisions of the act : analysis of the Council Decision Investigator Notary's Center Number 11/B/Mj.PPN/XI/2010 dated 2nd of December 2010

Notaris adalah pejabat umum yang miliki kewenangan untk membuat akta otentik dan melakukan pengesahan kecocokan fotokopi. Suatu Perseroan Terbatas untuk dapat melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh seorang direksi atau orang yang diberi kuasa untuk itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Dalam menjalankan kewenangan jabatannya, Notaris...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39041

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nanda Maharani Kusum, author

Perilaku notaris yang melanggar kewenangan dan kewajibannya berdasarkan kode etik notaris serta Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris : studi kasus Putusan Pengadilan Negeri nomor 151/PDT.G/2010/PN.SBY JO Putusan Pengadilan Tinggi nomor 497/PDT/2012/PT.SBY= Notary behaviour which violate the authorities and responsibilities based on code of ethics and Law number 30 year 2004 of notary

Tesis ini membahas mengenai seorang Notaris yang melanggar kewenangan dan kewajibannya dilihat dari Kode Etik Notaris dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dan bersifat preskriptif. Alat pengumpulan data dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian menyarankan agar dibuatnya suatu...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T34882

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian