::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

 
Ditemukan 380 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Pima claudia Markezia, author
Proses pencatatan kepemilikan sertifikat hak milik atas tanah dimana keberadaan penjualnya tidak diketahui: studi kasus putusan Pengadilan Negeri Depok nomor 181/PDT.G/2018/PN.DPK = The obstruction of the registration process of land right where the seller dont know where: case study of the Depok District Court Decision number 181/PDT.G/2018/PN.DPK
Jual beli dibawah tangan merupakan suatu perjanjian jual beli tanah, dimana perbuatan hukum yang dilakukan berupa pemindahan hak dengan pembayaran tunai artinya bahwa harga yang disetujui dibayar penuh pada saat dilakukan jual beli tersebut. Surat jual beli di bawah tangan atas tanah dan bangunan dibuktikan dengan selembar kwitansi. Dengan demikian,...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Andi Aziz Nugroho, author
Pembatalan akta jual beli tanah dan surat kuasa jual disebabkan adanya cacat kehendak karena tidak sesuai dengan maksud penjamin sebagai pemilik objek: studi putusan Mahkamah Agung nomor 1189K/Pdt/2017 = Cancellation the sale and purchase deed and power attorney for sale defact because it is not relevant in order to guarantee the object: legal analysis Supreme Court number 1189K/Pdt/2017
Penelitian ini membahas mengenai pembatalan akta autentik oleh Pengadilan Negeri Malang berupa akta jual beli yang dibuat atas dasar surat kuasa menjual yang dibuat dihadapan Notaris. Cacat kehendak terjadi karena adanya ketidaksepakatan dalam pembuatan surat kuasa jual yang dimaksud apabila seorang debitur tidak dapat melunasi hutangnya, maka objek jaminan dijual...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Vina Rahmawati Noor, author
Akta perjanjian pengakuan hutang dan akta personal guarantee yang tidak dapat ditagih kepada penjamin karena adanya keterangan palsu: studi putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 2656/Pid.B/2019/PN Sby = Debt confession agreement deed and personal guarantee deed that cannot be billed from the guarantor due to false information: Surabaya District Court decision study nomor 2656/Pid.B/2019/PN Sby
Penelitian dalam tesis ini mengangkat sebuah kasus dengan permasalahan adanya keterangan palsu yang terdapat dalam akta Perjanjian Pengakuan Hutang dan akta Personal Guarantee yang dibuat oleh Notaris. Dimana dengan adanya keterangan palsu tersebut membuat pihak pemberi hutang dapat dirugikan karena sampai saat ini belum adanya pembayaran terhadap utang yang dilakukan....
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Gita Frilia, author
Akibat Hukum Terhadap Akta Pengakuan Hutang Yang Jaminannya Belum Diserahkan (Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Dki Jakarta Nomor 08/Pts/Mj.Pwn.Prov.Dkijakarta/X/2019) = A Legal Consequences of a Deed of Acknowledgement of Debt Whose Collateral Has Not Been Submitted (Study of The DKI Jakarta?s Notary Regional Supervisory Assembly?s Ruling Number 08/PTS/Mj.PWN.ProvDKIJakarta/X/2019)
Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris merupakan pedoman bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya. Oleh karenanya, merupakan kewajiban bagi Notaris untuk mematuhi segala aturan dan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dalam pembuatan akta. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus tunduk pada UUJN juga...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Mutiara Andika, author
Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Notaris (Studi Kasus: Ketiadaan Notaris Penerima Protokol Dari Notaris Yang Meninggal Dunia) = Legal Protection for Notary Service Users (Case Study: The Absence of Notary Recipient Protocol From Deceased Notary)

Protokol notaris adalah sekumpulan dokumen yang merupakan arsip negara. Ketika seorang Notaris meninggal, protokol dari Notaris yang meninggal dunia tersebut harus segera diserahkan kepada Notaris penerima protokol agar pengguna jasa Notaris terdahulu tetap mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum. Namun dalam kenyataannya ada protokol Notaris yang disimpan sendiri oleh ahli waris...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
T-Pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Nadila Sandy Dethia, author
Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) sebagai jaminan utang dan kekuatan perjanjian utang piutang sebagai dasar peralihan hak atas tanah : studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru Nomor: 306/Pdt.G/2018/PN.Pbr = Certificate of Compensation (SKGR) as debt guarantee and the force of loan agreement as the basis of land transfer : case study of the Verdict of the Pekanbaru District Court Number: 306/Pdt.G/2018/PN.Pbr
ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang banyak ditemukan di Propinsi Riau. SKGR merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah saat terjadi peralihan tanah garapan yang belum bersertipikat. Tidak jarang, SKGR dijadikan jaminan dalam suatu perjanjian utang piutang. Padahal, tanah yang belum bersertipikat seharusnya tidak dijadikan jaminan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Linda Winarti Tjandra, author
Tanggung jawab Notaris dan perlindungan hukum terhadap para pihak yang dirugikan berkaitan dengan kebatalan akta sebagai akibat dari tindak pidana pemalsuan yang dilakukan oleh Notaris. Studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 1847/K/PID 2010 = Responsibilities of notary and legal protection of the injured party related to the nullification deed as a result of the crime of forgery committed by a notary. Case study the Supreme Court Decision No 1847/K/PID 2010
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Seorang Notaris dituntut untuk bersikap profesional dalam menjalankan jabatannya dengan mengindahkan larangan-larangan yang terdapat dalam ketentuan yang mengatur...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T44917
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Hamdi Haykal Miswar, author
Keabsahan Notaris Pengganti dari Notaris yang Diangkat sebagai Pejabat Negara Studi Kasus terhadap Surat Keputusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor: 12/KET.CUTI-MPPN/IX/2019 dan Ketentuan yang Berlaku = The Legality of A Substitute Notary from A Notary Public that is Appointed as A State Official Case Study towards Decision Letter of Majelis Pengawas Pusat Notaris Number: 12/KET.CUTI-MPPN/IX/2019 and Applicable Regulations.
Pada tanggal 19 September 2019, Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) memutuskan untuk memberikan izin cuti kepada Notaris di Jakarta Timur (NMDNPU) yang diangkat sebagai anggota DPR dan mengangkat sumpah notaris pengganti (JFY). Permasalahan yang muncul adalah MPPN tidak merujuk kepada Permenhukham No. 19 Tahun 2019 dan telah lalai dalam menerapkan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Andri, author
Analisis Tanggung Jawab Penjual yang Menunjuk Pihak Ketiga untuk Menerima Pembayaran Terkait Putusan Mahkamah Agung Nomor 180 PK/Pdt/2018 Tahun 2018 = Analysis of Seller Responsibilities who Appoints a Third Party to Receive Payments Related to the Decision of the Supreme Court Number 180 PK/Pdt/2018 in 2018.
ABSTRAK
Penelitian ini membahas tanggung jawab penjual yang menunjuk pihak ketiga sebagai makelar atau perantara penjual sebagai pihak yang menerima pembayaran dari pembeli dalam transaksi jual beli tanah terkait dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 180 PK/Pdt/2018 Tahun 2018. Pada saat ini, terdapat transaksi jual beli tanah yang mellibatkan perantara atau pihak...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Ardistifirully Ghasani, author
Kewenangan Pemegang Protokol Notaris untuk Melakukan Pembetulan Terhadap Kesalahan yang Dilakukan Oleh Werda Notaris (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 114/Pdt.P/2018/Pn Clp) = The authority of the Holder of the Notary Protocol is to Correct Errors Committed by the Superannuation Notary (Case Study Cilacap District Court Decision No. 114 / Pdt.P / 2018 / Pn Clp)
Tesis ini membahas kasus yang ada pada Penetapan Pengadilan Negeri Cilacap No. 114/Pdt.P/2018/Pn Clp. Terdapat kekosongan hukum yang mengatur mengenai kewenangan pemegang protokol notaris untuk melakukan pembetulan akta dari seorang werda notaris. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Perubahannya, kewenangan pemegang protokol notaris hanyalah mengeluarkan salinan akta, Grosse akta, dan kutipan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>