Ditemukan 1052 dokumen yang sesuai dengan query
Warsito, author
Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan:"Notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi Notaris". Rumusan undang-undang tersebut dipandang oleh kalangan terbatas Notaris yang tergabung di dalam organisasi kemasyarakatan yakni antara lain Persatuan Notaris Reformasi Indonesia (PERNDRI) dan Himpunan Notaris Indonesia (HNI) masih bersifat multitafsir karena...
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16542
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Dodiet Cahyo Wibowo, author
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi maupun Komisaris. Notulen wajib ditandatangani oleh ketua rapat dan seorang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, kecuali apabila suatu risalah RUPS dibuat oleh Notaris,...
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16558
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Yanne Irawati, author
Pasal 15 ayat (2) huruf g Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengatur kewenangan baru bagi Notaris untuk membuat akta Risalah Lelang tetapi tidak ada aturan yang jelas mengenai tata cara pelaksanaannya, sementara itu kewenangan tersebut merupakan kewenangan Pejabat Lelang sebagaimana diatur oleh Vendu Reglement Stb. 1908 Nomor...
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16579
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Meliana, author
Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik. Namun dalam prakteknya terdapat akta notaris khususnya akta pengakuan hutang yang mempunyai kekuatan eksekutorial tidak dapat dieksekusi di Pengadilan Negeri karena mengandung cacat yuridis, yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimanakah keabsahan suatu akta notaris (akta pengakuan hutang) yang memuat...
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16464
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Peggy Priscilla P. Setiawan, author
Setiap perbuatan hukum, khususnya yang menyangkut aspek ekonomi hendaknya diikat dengan suatu alat bukti tertulis, yaitu akta otentik sebagaimana telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, sehingga setiap perbuatan hukum yang mereka lakukan dapat terjamin kepastian dan perlindungan hukumnya, Tesis ini mengacu pada kasus "Pembatalan Akta Notaris"...
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16472
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Sri Wahyuni, author
Notaris merupakan manusia belaka yang tidak luput dari kesalahan baik yang disengaja maupun karena kelalaiannya. Notaris rentan mendapat gugatan dari para pihak yang merasa dirugikan dalam pembuatan sesuatu akta ke Pengadilan baik secara perdata maupun pidana dan ke Majelis Pengawas Notaris sebagai Pengadilan profesi. Semakin banyaknya Notaris yang membuat masalah...
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16370
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Cathy Megawe, author
ABSTRAK
Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Melalui akta menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya permasalahan (sengketa) di waktu yang akan datang. PPAT sebagai pejabat umum yang berwenang membuat alat bukti tertulis yang otentik dan...
2007
T 17337
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Gita Pratiwi, author
ABSTRAK
Salah satu wadah organisasi bisnis masyarakat dalam bidang ekonomi adalah Perseroan Terbatas yang berbentuk badan hukum, menurut undang-undang perseroan terbatas
akta pendirian dan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas harus dibuat dengan akta notaris yang merupakan akta otentik. Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh
RUPS, lalu dibuatkan Risalah RUPS. Tetapi timbul permasalahan dalam prakteknya,...
2007
T17320
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Kusliana, author
Etika menuntun seseorang untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk sehingga selalu mengutamakan kejujuran dan kebenaran dalam menjalankan jabatannya. Kode etik profesi juga penting sebagai sarana kontrol sosial. Oleh karena itu notaris harus senantiasa menjalankan jabatannya menurut kode etik notaris yang ditetapkan dalam Kongres Ikatan Notaris Indonesia yang telah...
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T17023
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Budi Yuwono, author
ABSTRAK
Hukum Perjanjian menganut sistem terbuka dalam pengertian Perjanjian memberikan kebebasan yang seluasluasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa Baja, asalkan tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan dan kalau mereka tidak mengatur sendiri sesuatu soal, itu berarti mengenai soal tersebut akan tunduk kepada undang-undang. Penelitian yang digunakan adalah...
2007
T 17029
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
