Hasil Pencarian

Ditemukan 142 dokumen yang sesuai dengan query

Kaligis, O.C. (Otto Cornelis), 1942-, author

Praktik tebang pilih perkara korupsi jilid 1

Bandung: Alumni, 2008

345.023 KAL p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Mastra Liba, author

Lembaga kajian ilmiah koalisi masyarakat penggerak good governance (KOMPAGG) tentang hukum jadi penglima mampu mengatur tata pemerintahan yang baik (good governance) di negara kesatuan republik indonesia / Mastra Liba

Jakarta: Kompagg, 2005

352 MAS l

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Eggi Sudjana, author

Republik tanpa KPK koruptor harus mati

Jakarta: JP Books, 2008

345.023 EGG r

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Ng Toni Mulia, author

Tanggung jawab komisaris terhadap tindak pidana korupsi : Studi kasus putusan Mahkamah Agung No : 1722 K/Pid.Sus/2010 terdakwa Suryadi Sentosa = Commissioner?s responsibility in corruption crime (case study of supreme court verdict no. 1722 K/Pid.Sus/2010 the accused: Suryadi Sentosa)

Tesis ini membahas tanggung jawab Komisaris terhadap Tindak Pidana Korupsi. Komisaris pada umumnya bertugas untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam pengurus PT. Muncul masalah pada saat Komisaris PT. MMJA yang dipidana sembilan tahun penjara dan denda serta uang pengganti yang jika tidak dibayar digantikan dengan empat tahun penjara...

Depok: Universitas Indonesia, 2011

T28994

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Chidir Ali, author

Yurisprudensi Indonesia tentang hukum pidana korupsi

[Place of publication not identified]: Binacipta, 1979

340.159 8 CHI y

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Adami Chazawi, author

Hukum pidana korupsi di Indonesia

Depok: Rajawali Pers, 2018

345.023 23 ADA h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Catatan kritis atas usaha pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi

Program pemberantasan korupsi dapat dikatakan berhasil jika melahirkan dampak efek jera bagi para pelakunya. Dalam konteks penegakan hukum kasus tindak pidana korupsi, ada atau tidaknya efek jera bisa dilihat dari bagaimana aparat penegak hukum memberikan perlakuan terhadap pelaku korupsi. Lemahnya tuntutan kurungan badan yang diajukan ke pengadilan dan minimnya nilai...

JLI 7:4 (2010)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Masa depan hukum pengembalian aset kejahatan di Indonesia

Perangkat hukum yang berlaku di Indonesia saat ini belum mampu secara maksimal mengatur dan menampung kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembalian aset hasil kejahatan. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara khusus ditujukan untuk mengatur pemulihan aset/pengembalian aset hasil kejahatan secara komprehensif. Indonesia telah melakukan ratifikasi UNCAC dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun...

JLI 7:4 (2010)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Pengelolaan aset negara : wacana terkait pengelolaan barang/aset tindak pidana

Pemerintah telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), 2003 dengan UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003, yang membawa konsekuensi logis untuk menyesuaikan ketentuan mengenai pengembalan aset hasil tindak pidana korupsi. Penyesuaian dimaksud dilakukan dengan pembentukan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana yang di...

JLI 7:4 (2010)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Korupsi dan moralitas

Korupsi adalah masalah yang tidak akan pernah berakhir dan cenderung meningkat bersamaan dengan dinamika masyarakat. Hal ini memicu pembacaan yang lebih komprehensif mengenai korupsi, tidak terkecuali Al-Qur'an. Kitab suci ini tidak menyebutkan korupsi sebagai entitas hukum yang eksplisit. Namun istilah-istilah tertentu seperti ghulul, al-suht, al-dawl, hirabah yang mengarah pada korupsi...

KONSTAIN 1:2 (2013)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

<< 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian