Ditemukan 57 dokumen yang sesuai dengan query
TM Fachrur Rozi, author
Implementasi Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) hingga saat ini masih belum optimal dalam menarik minat swasta untuk berinvestasi pada pembangunan proyek-proyek infrastruktur sektor power yang ditawarkan. Evaluasi permasalahan kurang lakunya proyek KPS yang ditawarkan menunjukkan kinerja KPS yang belum optimal, penyebab salah satunya adalah kurangnya manajemen risiko. Penelitian ini bertujuan...
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2013
T39315
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Cahyo Eko Putranto, author
Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) sebagai alur akses menuju Pelabuhan Tanjung Perak berada dalam kondisi yang kurang menunjang untuk melayani kapal-kapal internasional berukuran besar. Hal ini disebabkan kedalaman dan lebar alur yang kurang memadai. Undang-undang nomor 17 tahun 2008, memungkinkan Badan Usaha (Swasta) untuk dapat berpartisipasi dalam pengelolaan pelabuhan dan...
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2011
T30344
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Gunawan Adji, author
Jakarta : Rene, 2010
332.6 GUN s (1)
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Rinawan Wijaya, author
ABSTRAK
Pada beberapa tahun terakhir, telah terjadi peningkatan penggunaan transportasi udara di Indonesia. Pada umumnya kondisi ini tidak segera direspon oleh pengelola bandar udara dengan melakukan pembangunan serta pengembangan infrastruktur, sehingga mengakibatkan terjadinya lack of capacity. Pada tahun 2011, jumlah penumpang pada bandar udara Juanda Surabaya telah mencapai 13 juta orang...
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Claradika Floriany, author
ABSTRAK
Skripsi ini mengkaji tentang bagaimana bentuk Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) dalam proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang direncanakan oleh Pemerintah Indonesia, serta tinjauan hukum peraturan-peraturan sektoral di Indonesia yang membidangi proyek-proyek dalam NCICD, terhadap skema KPS yang digunakan dalam proyek tersebut. Acuan yang digunakan dalam
melakukan peninjauan hukum adalah peraturan-peraturan...
2015
S58514
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Widya Ayu Permatasari, author
Berdirinya perusahaan pertambangan emas di Desa S menyebabkan terbelahnya masyarakat menjadi dua kubu. Kubu pertama sebagian masyarakat mendukung perusahaan pertambangan dan kubu kedua sebagian masyarakat lainnya menolak berdirinya perusahaan pertambangan. Selama ini fenomena terbelahnya masyarakat menjadi dua kubu, sering dilihat dalam ranah nasional maupun lokal. Penelitian ini ingin melihat fenomena...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018
T51858
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Bella Sepri Nika Sari, author
Lingkungan strategi perpajakan yang sangat dinamis membutuh tata kelola kolaboratif dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah, dimana institusi pajak tidak bisa bekerja sendiri. Selain itu, melihat penggunaan pajak yang saling interdepensi antara setiap lembaga pemerintah membuat sinergi dari setiap institusi menjadi sebuah keharusan. Selama rentan tahun 2014 hingga 2016, realisasi...
2019
T53280
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
J.B. Kristiadi, author
Kebijaksanaan swastanisasi merupakan kesinambungan dari kebijaksanaan ekonomi makro yang telah mampu mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijaksanaan ekonomi makro tersebut telah menetapkan berbagai deregulasi agar Indonesia mampu menghadapi kesulitan ekonomi karena penurunan secara drastis harga minyak bumi pada awal 1980an, serta ketidakpastian perekonomian dunia. Keberhasilan kebijaksanaan makro ekonomi yang hati-hati...
1996
BBJI-II-4-Des1996-1
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Paramita Istiningdiah Kusumawardani, author
Skripsi ini membahas mengenai urgensi pembentukan PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) sebagai pemberi jaminan proyek kerjasama pemerintah swasta di bidang infrastruktur. Pembangunan infrastruktur sebenarnya merupakan kewajiban pemerintah, tetapi dalam perkembangannya infrastruktur dapat dibangun oleh swasta berdasarkan kerjasama pemerintah swasta dimana untuk menarik minat swasta untuk membangun, dibutuhkan jaminan dari pemerintah...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S1818
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Dayu Nirma Amurwanti, author
Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur dibentuk untuk meningkatkan kredibilitas atau kelayakan kredit (credit worthiness) jaminan infrastruktur serta untuk menerapkan pengendalian resiko keuangan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sebelumnya, dukungan dan jaminan diberikan tanpa adanya ketentuan yang membatasi, sehingga tidak ada kepastian hukum dan terdapat resiko kerugian yang mungkin ditimbulkan terhadap...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
