Ditemukan 980 dokumen yang sesuai dengan query
Contents :
deel 1. Ontwerp-ordonnanties; met memorie van toelichting. Bijlagen Volksraad, zittingsjaar 1940-1941, onderwerp 3, stukken 1-3.--deel 2. Behandeling in den volksraad van de Ontwerp-ordonnanties. Bijlagen Volksraad, zittingsjaar 1940-1941, onderwerp 3, stukken 4, 5 met bijlagen, 6 en 7 alsmede gedeelten van de mondelinge beraadslagingen...
Batavia: Landsdrukkerij, 1940
K 345.05 DUT h I
Buku Klasik Universitas Indonesia Library
Blok, A. J.
Contents: Het aanhaging maken der zaak ter terechtzitting is het door het O. M. aan den rechter voorleggen der zaak, opdat deze daarin eene beslissing geve. Deze Titel regelt de vormen, waarin dit geschiedt en voorts eenige maatregelen, waardoor het onderzoek der zaak ter terechtzitting wordt voorbereid .....
Haarlem: Tjeenk Willink & Zoon, 1925
K 345.05 BLO n
Buku Klasik Universitas Indonesia Library
Algemeene opmerkingen. Het streven der regeering naar verbetering van het strafprocesrecht voor niet-Europeanen ondervond algemeene instemming. Ook voor de werkzaamheid der commissie voor de herziening van het strafprocesrecht had men waardeering .....
Batavia: Landsdrukkerij, 1941
K 345.598 HER
Buku Klasik Universitas Indonesia Library
Andi Sofyan, author
Jakarta : Kencana, 2013
345.598 05 AND h (1)
Buku Teks Universitas Indonesia Library
[Pembukuan merupakan bagian dari administrasi perpajakan yang berfungsi sebagai basis untuk penghitungan pajak, pelaporan SPT, dan pemeriksaan pajak. Skripsi ini meneliti tentang perbedaan ketentuan pembukuan untuk tujuan perpajakan dan permasalahan yang dihadapi Indonesia dan Singapura dalam menerapkan ketentuan pembukuan. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan studi literatur dan wawancara mendalam....
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
S58172
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Rizqan Naelufar, author
[ABSTRAK
Tesis ini merupakan kajian yang hendak melihat konsep lembaga yang
berwenang dalam sebuah proses peradilan. Relevansi antar lembaga sebagaimana
dimaksud yaitu Komisi Informasi dan Peradilan Tata Usaha Negara adalah
berwenang dalam proses penyelesaian sengketa keterbukaan informasi publik.
tujuan daripada keterbukaan informasi publik adalah dalam rangka mengawal
kebebasan informasi sebagai falsafah Hak Asasi Manusia dalam generasi...
2015
T43067
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Benny, author
Penelitian tentang Analisis Kelayakan Pengenaan Pajak Hiburan atas Pusat Kebugaran bertujuan untuk menganalisis apakah pusat kebugaran layak atau tidak layak dikenakan pajak hiburan. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, penelitian ini menunjukkan bahwa pusat kebugaran (Fitness Center) tidak layak dikenakan pajak hiburan karena aktivitas di pusat kebugaran tidak termasuk ke lingkup...
Depok: Universitas Indonesia, 2014
TA-Pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja Universitas Indonesia Library
Yoga Baskara Y., author
Salah satu fungsi yang melekat pada Mahkamah Agung adalah melaksanakan pengadilan kasasi. Dalam prakteknya, pengadilan kasasi seakan menjadi pengadilan tingkat ketiga setelah pengadilan banding. Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHAP") yang baru. Para penyusun KUHAP bermaksud untuk memurnikan fungsi pengadilan kasasi sebagai...
Depok: Universitas Indonesia, 2015
S58968
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Aditya Tri Purwarahayu, author
ABSTRAK
Pengetahuan perpajakan merupakan salah satu indikator dalam kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini memiliki tujuan untuk analisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pedagang Pasar Tanah Abang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik penarikan sampel menggunakan jenis nonprobability sampling dengan teknik accidental dengan 100 responden sebagai sampelnya. Teknik pengumpulan data...
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
S61515
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Untuk mewujudkan tata kelola perpustakaan yang baik diperlukan adanya pengendalian mutu secara teroadu terhadap semua kualitas pekerjaan di perpustakaan . Untuk itu diperlukan perangkat manual mutu kegiatan perpustakaan. Manual mutu merupakan bagian dari standar mutu yang dikembangkan oleh perpustakaan. Secara umum penyusunan SOP meliputi empat tahap yaitu: analisis kebutuhan SOP,...
020 JFKP 2:1 (2007)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
