Ditemukan 980 dokumen yang sesuai dengan query
Suharwanta, author
Konsep negara hukum, menghasilkan negara hukum kesejahteraan. Negara selain menjaga keamanan dan ketertiban juga menyelenggarakan dan mengupayakan kesejahteraan masyarakatnya. Ini membawa konsekuensi negara memerlukan kebebasan bertindak atas inisiatif sendiri. Dengan berlakunya UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, warga yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Rihal Amel Aulia Haqi, author
Tindak pidana Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang telah memiskinkan bangsa Indonesia secara keseluruhan dan sistematik. Dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi secara serius, maka pada tahun 1999 dibuatlah Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun dalam perkembangannya, pemberantasan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
S22399
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Hana Maria Fransisca, author
Salah satu asas dalam Hukum Acara Perdata adalah asas hakim pasif. Asas ini mengatur bahwa hakim dilarang untuk memperluas ruang lingkup pokok perkara dan memberikan putusan terhadap apa yang tidak diminta oleh penggugat. Dalam praktek peradilan perdata di Indonesia, penerapan asas ini telah mengalami pergeseran berdasarkan beberapa putusan Mahkamah Agung....
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
S22557
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Suwadji, author
Dalam penelitian dengan judul Upaya Hukum Terpidana Dan Tanggung Jawab Penyidik Polri dalam Hal Terjadi Error In Persona ini penulis mengunakan metodologi penelitian kepustakaan sehingga memakai data-data sekunder sebagai sumber datanya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini secara garis besar ada dua hal. Pertama dilihat dari sudut terpidana sebagai korban...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
S22567
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Majifi Azzam, author
Kebijakan Penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 /PMK.03/2015 yang dikeluarkan pemerintah pada tahun 2015 bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak dan juga untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi ini merupakan studi kasus yang dilakukan di Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II. Penelitian ini adalah...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
S66538
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Samsul Arifin, author
Tujuan penelitian ini adalah untuk menghitung potensi pajak sektor perikanan tangkap dan membuat model pemungutan pajak yang adil dan efektif bagi wajib pajak. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan beberapa stakeholder perikanan tangkap, pengolahan dokumen sekunder, dan serangkaian observasi lapangan.
Hasil penelitian adalah potensi...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Oemar Seno Adji, author
Jakarta: Erlangga, 1976
345.05 OEM h
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Jakarta: Erlangga, 1969
345.05 HIM
Buku Teks Universitas Indonesia Library
R.M. Sudikno Mertokusumo, author
Yogyakarta: Liberty, 1998
347.055 98 SUD h
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Agus Sutopo, author
Sistem administrasi PBB sebelum diberlakukan Undang-Undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan menimbulkan masalah ketidakadilan dalam menetapkan pajak, ketidakpastian dalam menyampaikan pajak yang terutang, lemahnya sanksi dan sulitnya melakukan pembayaran PBB sebagai akibatnya penerimaan PBB sangat rendah. Setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1999
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
