Hasil Pencarian

Ditemukan 18 dokumen yang sesuai dengan query

H. Soeprijadi

Kapita selekta undang-undang no. 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia / dihimpun oleh H. Soeprijadi

Jakarta : Pustaka Kartini, 1992

347.01 SOE k (1)

Buku Teks Universitas Indonesia Library

R. Soesilo, author

Teknik berita acara, ilmu bukti dan laporan (menurut KUHP) dilengkapi dengan contoh-contoh

Bogor: Politeia, 1985

345.5 SOE t

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Rudi Pradisetia Sudirdja, author

Diskresi Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia: Antara Kepentingan Hukum Dan Kepentingan Umum = Prosecutor's Discretion In The Criminal Justice System In Indonesia: Between Legal Interests And Public Interests

Penelitian ini membahas diskresi jaksa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. KUHAP belum mengatur diskresi secara jelas. Konsep diskresi baru ditemukan dalam hukum administrasi, tetapi apakah konsep ini dapat diterapkan dalam hukum pidana dan bagaimana pengaturan diskresi jaksa dalam proses pemeriksaan perkara pidana di Indonesia. Penelitian ini juga mengkaji konsep...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

D-pdf

UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Agra Syafiquddin Yusuf, author

Saksi yang dipidana atas asetnya: perspektif in personam dan in rem dalam proses penyidikan dan penuntutan: studi kasus: putusan No.30/Pid.B/TPK/2009/PN.Jkt.Pst. = Witnesses sentenced for their assets: in rem and in personam perspectives in investigation and prosecution process: case study: verdict No. 30/Pid.B/PTK/2009/PN.JKT.PST

ABSTRAK
Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang utama dalam sistem peradilan pidana sehingga dapat dipastikan selalu terdapat pemeriksaan saksi dalam setiap pembuktian perkara pidana. Saksi berfungsi sebagai pihak yang dengan keberadaannya dan keterangannya di dalam sebuah perkara akan membuat terang sebuah perkara. Pera mpasan atas sebuah aset hasil tindak...

2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ahwan, author

Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Analisis Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019) = The discontinuation of Investigation and Prosecution of Criminal Acts of Corruption in Indonesia (Analysis of Article 40 of Law Number 30 of 2002 as amended by Law Number 19 of 2019)

Penghentian penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi adalah salah satu substansi penting dari perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian menimbulkan perdebatan baik di kalangan akademisi maupun praktisi hukum. Diskursus tersebut mengerucut pada persoalan dasar teoritis dan urgensi. Metode penelitian socio legal...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Salahuddin Luthfie, author

Kewenangan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi = The authority of the prosecution service in the investigation of corruption

Tesis ini membahas tentang dasar pemikiran kewenangan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi, tugas dan wewenang kejaksaan di negaranegara lain, dan mekanisme penanganan perkara korupsi di kejaksaan. Tipe penelitian yang dilakukan adalah yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pemikiran kewenangan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi harus dilihat dari aspek...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T29212

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sasha Izni Shadrina, author

Perlindungan terhadap benda budaya pada masa konflik bersenjata menurut hukum humaniter internasional : penerapannya oleh International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia dalam kasus-kasus Dubrovnik

Ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan benda budaya pada masa konflik bersenjata dapat ditemukan dalam Convention IV respecting the Laws and Customs of War on Land, Convention IV relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War dan kedua protokol tambahannya, serta Convention for the Protection of Cultural Property in the...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S1280

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Ary Budi Prasetyo, author

Legalitas pembentukan international criminal tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) ditinjau dari sudut hukum internasional)

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002

S25928

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian