Ditemukan 31 dokumen yang sesuai dengan query
Satya Nazmi, author
Penyelesaian restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tertunggak, sangat serius ditangani pemerintah, terutama Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Berbagai upaya terus dilakukan dan dikembangkan, baik secara sistem, pola, maupun peraturan. Tujuannya agar proses penyelesaiannya dapat dipercepat tanpa menimbulkan masalah. DJP menerbitkan dua ketentuan baru terkait proses penyelesaian restitusi. Pertama, PER-122/PJ/2006 tentang...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2008
T24610
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Solahuddin, author
Pajak Pertambahan Nilai sebagai Pajak Tidak Langsung memiliki konsekuensi adanya dua pihak yang terlibat dalam pemungutan pajak, yaitu penjual sekaligus menjadi pemungut pajak, sedangkan pembeli adalah pembayar pajak. Jika pembeli tadi masih dalam mata rantai maka suatu saat akan bertindak sebagai penjual (pemungut pajak) demikian terus mekanisme berlaku sampai penaggung...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2008
T24608
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Since 1 July 2013 al MSME?s with annual revenues less than Rp 4.8 billion must pay tax. This paper discusses likely impacts on this policy on MSME?s in Indonesia. Theoritically, there are two possibilities that can happen, namely negative and positive. From the negative side, the level of productivity in...
330 JPUKM 8 (2013)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
R. Billy Djunaedih Djajaprana, Author
ABSTRAK
Pajak Penghasilan Orang Pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Pasal 31.c Undang-undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat potensial. Sejak tahun anggaran 2001 Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21), diproyeksikan penerimaannya pada APBD Propinsi DKI Jakarta. Dalam rangka...
2004
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Harry Kumoro, author
Pajak merupakan sumber penerimaan negara dari dalam negeri yang sangat penting, karenanya, dari tahun ke tahun, volume penerimaan dari sektor pajak ini terus diusahakan untuk ditingkatkan oleh pemerintah. Dalam rangka peningkatan volume penerimaan pajak tersebut, pemerintah harus membuat perangkat peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang memberikan keadilan, kepastian hukum dan mendorong...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2008
T24574
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Sanan Susanto, author
Tesis ini mengambil judul Tinjauan Kebijakan Pengenaan PPN Terhadap Penyerahan Barang Kena Pajak dari Kantor Pusat ke Cabang atau Sebaliknya. Pasal 1A UU PPN mengatur tentang penyerahan Barang Kena Pajak dari kantor pusat ke cabang atau sebaliknya. Dengan adanya ketentuan ini, maka transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dari kantor pusat...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2008
T24583
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Budi Mulyono, author
Penerapan sunset policy di Indonesia sebagai suatu bentuk pengampunan pajak merupakan pengalaman yang benar-benar baru bagi dunia perpajakan di Indonesia. Penerapan kebijakan pengampunan pajak umumnya ditempuh sebagai langkah terakhir untuk meningkatkan penerimaan pajak karena apabila tidak dipersiapkan dan dikelola dengan baik dalam pelaksanaannya, kebijakan pengampunan pajak malah dapat menjadi kontraproduktif...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2008
T24582
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Yudhistira Putra Anugrah, author
Kebijakan Pembayaran PBB-P2 melalui platform e-commerce merupakan inovasi pemerintah daerah dengan tujuan mempermudah Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Penelitian ini bermaksud untuk meninjau kebijakan tersebut dari asas ease of administration berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Ibu Haula Rosdiana dan Bapak Edi Slamet Irianto, dan meninjau dari asas revenue productivity...
Depok: Fakultas Ilmu Adminstrasi Universitas Indonesia , 2020
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Ranti Aryanid, author
Skripsi ini membahas mengenai perubahan tarif Pajak Penghasilan 21 final atas Pegawai Negeri Sipil golongan III yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2011. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan dasar pertimbangan pemerintah dalam menerapkan kebijakan perbedaan tarif Pajak Penghasilan 21...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Nadine Nariendra, author
Penggunaan cashback sebagai promosi pada Dompet Digital semakin masif. Ditunjukkan melalui pendanaan atas cashback mencapai Rp5,1 Triliun per tahunnya. Perpajakan atas transaksi cashback masih belum mencapai titik kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis transaksi cashback pada Dompet Digital dari perspektif Pajak Penghasilan di Indonesia serta...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
