::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hussein Kartasasmita

Buku dokumentasi yang lengkap dan praktis ini mengenai Penetapan Presiden No. 5 tahun 1964 tentang Peraturan Pengampunan Padjak. Ternyata bahwa dalam menafsiran dan memberikan jawaban atas pertanyaan- pertanyaan yang diajukan oleh para wajib pajak belum tercapai suatu keseragaman, maka dalam rangka penafsiran dan pelaksanaan pengampunan pajak yang seragam untuk seluruh Indonesia...

Djakarta: Jajasan Kesedjahtraan Karjawan Padjak, 1965

K 336.2 HUS p

Buku Klasik  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

A. Moerad Astrawinata

Buku dua bahasa (Belanda dan Indonesia) ini adalah keputusan-keputusan menteri tentang undang-undang pajak penjualan dan penjelasannya...

Djakarta: N.V.vh G.C.T.Van Dorp, 1953

K 336.2 MOE u

Buku Klasik  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Buku ini berisi peraturan-peraturan pemerintah pengganti undang-undang tahun 1959 tentang pajak...

Djakarta: Jajayan Prapanca, [19--?]

K 336.2 IND p

Buku Klasik  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Viersen, J.

Contents: Noodwet op de geldigheidsverklaring van voor de totstandkoming van den Indonesischen Republikeinschen Eenheidsstaat uitgevaardigde wetten, noodwetten en ordonnantien op belastinggebied .....

Djakarta: G. C. T. van Dorp, 1952

K 336.2 VIE b

Buku Klasik  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Dompas, Radianta Sileka Suryandei, author

ABSTRAK
Kewenangan Presiden dalam menetapkan Perppu hanya dapat dilaksanakan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagai dasar untuk menetapkan Perppu ditentukan berdasarkan subjektivitas Presiden, di mana setiap kali Presiden menetapkan Perppu seringkali timbul perdebatan mengenai hal ihwal kegentingan yang memaksa itu sendiri. Skripsi ini membahas mengenai...