Ditemukan 22653 dokumen yang sesuai dengan query
Faktor perlunya independensi kejaksaan, menurut penulis artikel ini, melatarbelakangi amandemen Undang-undang Kejaksaan yang berlaku saat ini. Pembahasan amandemen UU Kejaksaan juga dimaksudkan agar dapat dihindarkan benturan di antara Undang-undang Kepolisian dan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Draft RUU Kejaksaan diharapkan dapat membawa lembaga kejaksaan menjadi independen di masa yang akan...
Hukum dan Pembangunan Vol. 31 No. 2 April-Juni 2001 : 130-142, 2001
HUPE-31-2-(Apr-Jun)2001-130
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Ketergantungan Indonesia yang makin meningkat setiap tahunnya atas pinjaman luar negeri perlu diwaspadai, mengingat beban akan ditanggung oleh rakyat. Untuk itu perlu ditunjang dengan aturan hukum yang memadai, sehingga hak rakyat untuk turut menentukan nasibnya dapat lebih terjamin...
Hukum dan Pembangunan Vol. 31 No. 2 April-Juni 2001 : 143-149, 2001
HUPE-31-2-(Apr-Jun)2001-143
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Munculnya partai-partai politik di era reformasi membawa permasalahan sendiri, disamping memperlihatkan semakin terbukanya iklim berpolitik, juga membuka peluang bagi timbulnya konflik horizontal akibat belum matangnya kemampuan para elit untuk mengolah konflik akibat benturan kepentingan sesama mereka. Menjelang Pemilu 1999, pembentukan partai politik demikian mudahnya, tana seleksi yang ketat. Akibatnya, hanya...
Hukum dan Pembangunan Vol. 31 No. 2 April-Juni 2001 : 150-156, 2001
HUPE-31-2-(Apr-Jun)2001-150
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Ide pencetusan Deklarasi Doha dilatarbelakangi oleh
protes dari negara-negara berkembang yang menilai
bahwa pasal-pasal pelindung TRIPS (the TRIPS
Safeguards) tidak jelas dan bersifat multi interpretasi.
Negara-negara berkembang berusaha mencari sebuah
alat tafsir terhadap the TRIPS Saféguards tersebut yang
memenuhi persyaratan hukum internasional, khususnya
Konvensi Wina yang mengatur tentang Hukum
Perjanjian Interasional dan proses legislatif negosiasi
berdasarkan kerangka kerja pembuatan...
Jurnal Hukum Internasional: Indonesian Journal of International Law, Vol. 5 No. 1 Oktober 2007 : 84-103, 2007
JHII-5-1-Okt2007-84
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Dengan semakin banyaknya pelanggaran atas Hukum
Internasional khususnya dalam penggunaan kekuatan militer
oleh Negara-negara, keberadaan aturan penggunaan
kekerasan militer dalam hubungan internasional dirasakan
sudah tidak relevun lagi. Bahkan PBB dan aturan dalam
Piagam dianggap tidak berdaya menghadapi kenyataan dunia
saat ini. Akan tetapi, pendapat tesebut tidak bisa dibenarkan
karena sesunguhnya Negara-negara di dunia selalu berusaha
untuk...
Jurnal Hukum Internasional: Indonesian Journal of International Law, Vol. 5 No. 1 Oktober 2007 : 104-132, 2007
JHII-5-1-Okt2007-104
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Bandung: Fikahati Aneska, 2012
340 PEN
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Jakarta: BP. Cipta Jaya, 2000
R 342.02 Und
Buku Referensi Universitas Indonesia Library
Etika Kusumawardhani, author
Jakarta: Universitas Indonesia, 1988
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Anderson, Bruce
Dordrech: Kluwer Academic Publishers, 1996
347.05 AND d
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Frolik, Lawrence A., author
Illinois : West Publishing , 2010
340.1 FRO e
Buku Teks Universitas Indonesia Library
