Hasil Pencarian

Ditemukan 58 dokumen yang sesuai dengan query

Dorst, A. J. A. van.

De verjaring van het recht tot strafvordering / door A.J.A. van Dorst.

Arnhem: Gouda Quint, 1985

BLD 345.077 DOR v

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Hasibuan, Ahmad Haikal, author

Prosedur penerbitan dan penyampaian surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 130/PUU-XIII/2015 ditinjau dari fungsi penuntutan = Issuance and submission procedure of investigation commencement notification letter (SPDP) post constitutional court verdict number 130/PUU-XIII/2015 reviewed from prosecution function

ABSTRAK
Skripsi ini membahas prosedur penerbitan dan penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan SPDP dan mekanisme upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap SPDP yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan perluasan penafsiran Pasal 109 ayat 1 KUHAP yang mengatur mengenai kewajiban...

2017

S68516

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Prosedur acara gugatan perwakilan kelompok ditinjau dari Perma No. 1 tahun 2002 (analisa kasus gugatan konsumen korban tabrakan kereta api)

Universitas Indonesia, 2003

S22126

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Aa Dani Saliswijaya, author

Himpunan peraturan tentang class action

Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004

347.05 AAD h (1)

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Setiawan Dwi Atmojo, author

Analisa prinsip acquit et de charge direksi atas tanggung jawab perdata dan pidana dari perspektif undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas (studi kasus 3g PT Indosat Mega Media = Board of directors civil and criminal liability due to acquit et de charge principle analysis by perspective of act no 40 of 2007 concerning limited liability company (case study 3g PT Indosat Mega Media)

[ABSTRAK
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menetapkan 3 (tiga) organ perseroan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Direksi berfungsi pada pokoknya untuk bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sedangkan Dewan Komisaris berfungsi melakukan pengawasan umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta...

2015

T42888

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Taqyuddin, author

Derivative action dalam perspektif undang-undang nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan praktiknya di Indonesia

Konsepsi Derivative Action tidak dapat dipisahkan dari konsep perlindungan dan hak-hak Pemegang Saham Minoritas. Derivative Right atau Derivative Action merupakan salah satu hak yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, kepada pemegang saham yang mempunyai minimal 10% saham, untuk menggugat direksi atau komisaris atas nama perseroan, dalam...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T17691

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library