Ditemukan 653 dokumen yang sesuai dengan query
Isfenti Sadalia, author
ABSTRAK
Dalam teori financial leasing terlihat bahwa financial lease mempunyai hubungan subsitusi dengan hutang. Hasil penelitian sebelumnya mengatakan adanya hubungan positif antara rasio sewa dengan rasio hutang dan penghasilan lessor yang lebih tinggi daripada penghasilari lender. Hasil penelitian ini berlawanan dengan teori tradisionai leasing .
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa...
1997
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Sonyendah Retnaningsih, author
Ketika Indonesia mengalami krisis moneter pada bulan Juli 1997, sarana hukum yang dapat dijadikan landasan bagi penyelesaian utang piutang adalah peraturan tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Namun, mengingat peraturan kepailitan Faillissementsverordening dirasa sudah tidak memadai dan tidak dapat memenuhi tuntutan zaman, maka atas desakan IMF pada tanggal 22...
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T15516
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Wiyanti Tjendera, author
Syarat-syarat yuridis, agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit, adalah adanya utang, yang minimal salah satunya sudah jatuh tempo dan bisa ditagih, adanya Debitur, adanya Kreditur yang jumlahnya lebih dari 1 (satu), pernyataan pailitnya diputuskan oleh Pengadilan Niaga, putusan mana dilaksanakan atas dasar permohonan dari Debitur, 1 (satu) atau lebih Kreditur,...
Depok: Universitas Indonesia, 2002
T16658
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Zulhansyah Caesar, author
Seiring dengan pesatnya perkembangan ekonomi dunia maka hal ini berdampak pada transaski eknonomi aritara pelaku usaha yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda-beda. Kegiatan perdagangan yang ada kemudian dilakukan dengan melintasi batas-batas negara. Materi yang termuat dalam kegiatan perdagangan lintas batas tersebut salah satunya adalah masalah di bidang hukum perdata internasional. Dalam...
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T18393
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Asra, author
Dimulai dengan terjadinya krisis ekonomi akibat turunnya nilai rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (US $) secara tajam dan mendadak pada tahun 1998. Akibat dari krisis ini diperkirakan banyak perusahaan (Debitor) dalam keadaan pailit (Insolvency) atau tidak mampu membayar utang-utangnya (insolven). Untuk keperluan ini, hukum kepailitan (bunkrupcy law) sebagai sarana penagihan...
Depok: Universitas Indonesia, 2003
T18950
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Hoff, Jerry, author
Jakarta: Tatanusa, 1999
R 346.078 Hof i
Buku Referensi Universitas Indonesia Library
Ramos Levi, author
Pada tanggal 22 April 1998 Pemerintah telah mcnetapkan Peraturan Pemerintah Petigganti Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan (Lembaran Negara RI tahun 1998 no. 87). Lima bulan kemudian Perpu tersebut diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan disetujui untuk menjadi undang-undang yang kemudian diundangkan sebagai Undang-undang No. 4 tahun 1998...
Depok: Universitas Indonesia, 2003
T18894
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Puteri Asterea, author
Utang pajak memiliki keistimewaan yang membedakannya dengan utang niaga. Dimana utang pajak memiliki Hak Istimewa yang pemenuhannya didahulukan diatas pemenuhan pembayaran utang lainnya. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah mengenai kedudukan utang pajak dalam perkara kepailitan, dan perjanjian perdamaian dalam perkara PKPU yang berhadapan dengan utang pajak....
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T19550
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Leodi Chandra Hidayat, author
ABSTRAK
Dalam Undang-Undang Kepailitan Pasal 55 ayat (1) secara tegas disebutkan bahwa setiap kreditor separatis dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, namun dalam Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa hak eksekusi kreditor tersebut ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama sembilan puluh hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit. Tipe penelitian yang...
2007
T19315
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Ujang Inan Iswara, author
Ketentuan perpajakan menempatkan negara sebagai pemegang hak mendahulu atas tagihan pajak.Hak mendahulu ini memberi kesempatan kepada Negara untuk mendapatkan bagian lebih dahulu dari kreditur lain atas hasil pelelangan barang-barang milik Penanggung Pajak di muka umum guna menutupi atau melunasi utang pajaknya.
Pengaturan tentang hak mendahulu berkaitan dengan utang pajak dalam kenyataannya...
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T19796
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
