Ditemukan 755 dokumen yang sesuai dengan query
Muhammad Farkhan Askari, author
Hukum acara pidana ruengatur proses penyidikan dan penuntutan.Penyidik dan penuntut umum memiliki kewenangan untuk melakukan penghentian penyidikan atau penuntutan dengan syarat-syarat yang telah digariskan dalam KUHAP. Untuk menguji sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan tidak dilakukan secara sah maka terbuka kesempatan untuk melakukan pengawasan dan koreksi terhadapnya. KUHAP memberi hak...
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T19634
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Desti Ernaningsih, author
PenangguIangan dan Pemberantasan tindak pidana korupsi sesungguhnya merupakan usaha yang telah lama dilakukan. Tindak pidana korupsi perlu dicegah dan ditanggulangi bukan saja karena sifat ketercelaanya, tetapi juga karena secara ekonomis menimbulkan kerugian terhadap keuangan Negara dan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Penyelesaian perkara tidak pidana korupsi sampai...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
T19814
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Tiyas Widiarto, author
Ketentuan undang-undang mensyaratkan perlu adanya ijin dari pejabat yang berwenang sebelum melakukan pemeriksaan terhadap pejabat-pejabat negara tertentu. Latar belakang dan pertimbangan ketentuan undang-undang yang mengatur tentang ijin pemeriksaan diantaranya adalah untuk menjaga kewibawaan, martabat dan kedudukan pejabat negara dalam menjalankan tugasnya. Ketentuan ini memberikan perlakuan yang berbeda (diskriminasi) antara pejabat...
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T19446
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Jakarta: Transparency International Indonesia, 2008
364.132 3 MEM
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Bagus Sudarmanto, author
Tesis ini membahas tahapan formulasi kebijakan kriminal (politik kriminal) pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri dalam upaya memerangi korupsi di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kwalitatif dengan disain diskriptif.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa formulasi kebijakan kriminal pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri berupa perundang-undangan dan perangkat hukum yang dibuat sebagai cukup untuk memerangi korupsi,...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2008
T25234
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Simanjuntak, Frenky, author
Jakarta: Transparecncy International, 2008
R 364.132 3 SIM m
Buku Referensi Universitas Indonesia Library
Simanjuntak, Frenky, author
Jakarta: Transparency International, 2008
364.132 3 SIM m
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Affrizal Hamid, author
Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi (studi kasus put.pn.jkt.pst: no. 1180/pid.b/2006/ pn.jkt.pst) a.n Capt. Tarcisius Walla alias Capt. Walla , yaitu Pengadaan Barang / Jasa Infrastruktur, Data Center, Aplikasi Data perangkat Komputer Untuk Pengembangan Sistem PNBP di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Panitia Pengadaan tidak pernah melaksanakan Proses Lelang yang sesungguhnya,...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
S22597
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Letycia Minerva Pariela, author
Korupsi merupakan masalah yang menjadi perhatian dari masyarakat internasional. Untuk menghadapi masalah tersebut, negara-negara di dunia kemudian membuat dan menandatangani perjanjian internasional yakni United Nation Convention Againts Corruptions UNCAC , dimana didalam UNCAC ini dikenal suatu konsep baru perampasan aset yang dikenal dengan Non-Conviction Based Asset Forfeiture yang memungkinkan negara...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
T46911
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Yuniasih Dwi Astuti, author
This study is motivated by the trend of corruption cases which increase from year to year, where bribery is the first number in corruption cases. As many as 128 cases of bribery with in kracht status occurred in the local government that received an unqualified opinion from the Audit Board...
Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Direktorat Penelitian dan Pengembangan, 2019
332 JTKAKN 5:2 (2019)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
