::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

 
Ditemukan 755 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Ershad Nadiro, author
ABSTRAK
ini meneliti pentingnya e-government dalam memprediksi perubahan di seluruh dunia tingkat korupsi yang dirasakan. Kumpulan data panel dengan data tingkat negara digunakan untuk menentukan dampak kebijakan terhadap hasil korupsi. Analisis korelasi menunjukkan efek yang kuat dari pemerintah kebijakan pada tingkat korupsi setelah mengendalikan ekonomi, politik, dan negara faktor demografis. Temuan-temuan ini juga menekankan...
2019
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Hikmah Rafika Mufti, author
Korupsi di Indonesia sudah terjadi sangat sistematis sehingga diperlukan sebuah upaya pemberantasan korupsi. KPK sebagai sebuah lembaga extraordinary bertugas untuk pemberantasan korupsi di Indonesia, namun KPK tidak mampu bekerja sendiri. Komitmen pemerintah juga menjadi penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Penegakan hukum dan reformasi birokrasi masih dirasa belum cukup...
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2019
T53763
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Winda Hestiecia, author
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana dampak dari penerapan seleksi terbuka dapat mengurangi jumlah korupsi JPT pada pemerintah daerah Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan difference-in-differences-in-differences (DDD), penelitian ini menganalisis data panel korupsi JPT di Indonesia yang telah inkracht yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kurun waktu 2009-2019. Hasil...
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Muhammad Rizky Pratama Saputra, author
Unsur kesalahan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam suatu tindak pidana. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak secara tegas mencantumkan unsur kesalahan, namun kesalahan tersebut tersirat dalam unsur memperkaya diri. Melalui metodologi penelitian yuridis normatif dan kajian terhadap beberapa putusan tingkat kasasi dapat disimpulkan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
S69366
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Budi Suhariyanto, author
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) telah mengatur model pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu bilamana suatu tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi maka tuntutan dan penjatuhan pidananya dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. UU...
Jakarta: Fakultas Hukum, 2021
D-pdf
UI - Disertasi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Arin Swandari, author
Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2019
345.023 ARI k
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Rizki Ravin Rizal, author
[Praktik korupsi semakin masif terjadi yang pada akhirnya berdampak pada masyarakat. Padahal telah banyak lembaga penegak hukum yang mengkampanyekan dan memberantas korupsi, salah satunya KPK. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja yang menyebabkan turunnya kepercayaan publik atas KPK dan memberikan rekomendasi langkah strategis berdasarkan teori pengukuran kinerja, keagenan, kepercayaan publik...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, [2022, ]
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ernest Alto, author
Tesis ini membahas peranan perusahaan melalui konsep aksi bersama melawan korupsi yang melibatkan 3 pilar yaitu pemerintah, masyarakat, dan kalangan dunia usaha. Upaya sendiri-sendiri oleh pemerintah, masyarakat dan kalangan dunia usaha memiliki dampak yang lebih kecil daripada apabila dilakukan secara bersama-sama. Aksi bersama melawan korupsi ini mengacu pada Collective Action...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28047
UI - Tesis (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Mona Ervita, author
ABSTRAK Salah satu wewenang yang dimiliki oleh penyidik adalah melakukan penghentian penyidikan. Penghentian penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik apabila perkara pidana tersebut tidak mempunyai cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana, dan dihentikan demi hukum. Alasan dari penghentian penyidikan tersebut dituangkan kedalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Penghentian penyidikan ini dapat...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T51729
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library