Ditemukan 7373 dokumen yang sesuai dengan query
Kaloh, Johanis, author
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003
320.8 Kal k
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Panggabean, Tardip, author
Ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum karena di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tidak diatur masa jabatan Jaksa Agung. Jikapun ada, maka yang diatur adalah batas pensiun jaksa, yakni 62 (enam puluh dua) tahun...
Depok: Universitas Indonesia, 2011
S272
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Locke, John, author
London: A Mentor Books, 1965
320 LOC t
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Bhekti Arum Lestari, author
ABSTRAK
Dukungan terhadap pemberantasan peredaran gelap narkotika terus dilakukan BNN
seiring dengan semakin tingginya angka penyelundupan narkotika di Indonesia. Salah
satu upaya yang dilakukan yaitu dengan pengadaan satwa anjing pelacak, peralatan, dan
perlengkapannya pada tahun 2016. Melalui pendekatan postpositivisme dan metode
penelitian kualitatif tesis ini menganalisa terkait dengan pengadaan satwa anjing
pelacak, peralatan, dan perlengkapannya dalam...
2019
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Farida Prihatini, author
Wakaf bagi umat Islam mempunyai arti yang sangat penting untuk pengembangan agama Islam dan untuk kepentingan sosial seperti pendidikan kesejahteraan sosial. Organisasi-organisasi atau yayasan-yayasan Islam di Indonesia benyak mempunyai tanah wakaf, sebagai contoh di jakarta hampir seluruh tanah pemakaman berasal dari tanah wakaf begitu juga dengan asrama-asrama yaitm piatu. Dari...
Depok: Universitas Indonesia, 1989
T36633
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Skripsi ini membahas perlu atau tidaknya keberadaan jabatan Wakil Gubernur dalam suatu provinsi yang menyelenggarakan pemerintahan daerah erdasarkan asas otonomi daerah. Pertimbangan mengenai perlu atau tidaknya diadakan jabatan Wakil Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi ini didasarkan pada konsep-konsep dalam teori organisasi, khususnya kompleksitas organisasi dan rentang kendali; serta dilatarbelakangi...
Universitas Indonesia, 2011
S284
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Wainwright, Hilary, author
London: Seagull Books, 2009
321.8 WAI r
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Muhadam Labolo, author
Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007
320 MUH m
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Zen Zanibar M.Z., author
Desentralisasi telah berlangsung sejak zaman Hindia Belanda (1903). Pengejawantannya di tingkat desa dimulai sejak diterbitkannya IGO 1906. Pengaturan periode tersebut bersifat pengakuan. Dalaml masa RI otonomi desa diakui secara konsitusional dalam Pasal 18. Dalam pekembangannya otonomi desa mengalami pasang surut. Hal itu disebabkan oleh berbagai pertimbangan, mulai dari desa sebagai...
Depok: Universitas Indonesia, 1999
D1061
UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library
Muntoha, author
Lahirnya dua undang-undang di bidang pemerintahan daerah yailu UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004, merupakan respons pemerintah terhadap tuntutan demokratisasi pada era reformasi, dengan memberikan kebijakan desentralisasi yang Iebih luas kepada daerah Implikasi dari kebijakan desentralisasi itu telah berdampak pada beberapa daerah di Indonesia yang...
Depok: Universitas Indonesia, 2008
D1062
UI - Disertasi (Open) Universitas Indonesia Library
